Selasa, 08 Oktober 2013
Pengembalian Pengawasan MK ke KY Berpotensi Bermasalah
Lebih baik dibentuk lembaga pengawas eksternal yang lain.
ASH
Dibaca: 2270 Tanggapan: 0
Pengembalian Pengawasan MK ke KY Berpotensi Bermasalah
Guru Besar HTN Universitas Andalas, Saldi Isra. Foto: SGP

Pakar hukum tata negara Prof Saldi Isra sepakat jika MK perlu lembaga pengawas secara ekternal yang bersifat permanen di luar struktur organisasi MK. “Saya setuju harus ada pengawas ekternal di luar MK,” kata Saldi saat ditemui di Gedung MK, Selasa (8/10).

Saldi menegaskan lembaga pengawas ekternal nantinya akan menjadi lembaga permanen yang menampung dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait perilaku hakim konstitusi. “Lembaganya permanen, KY mungkin salah satu unsur di dalamnya atau tidak sama sekali. Sekterariatnya ada di KY, jadi orang bisa melapor,” kata Saldi.   

Dia menilai jika pengawasan ekternal ini dikembalikan ke KY secara penuh mengandung problem konstitusional. Sebab, dalam putusan MK No. 005/PUU-IV/2006, fungsi pengawasan KY dinyatakan inkonstitusional lewat pengujian UU No. 22 Tahun 2004 tentang KY pada tahun 2006. “Ada problem konstitusional jika dikembalikan ke KY,” ujarnya.   

Menurut dia jika presiden tetap ingin menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undan-undang (Perppu) itu sah-sah saja karena itu hak subjektif (prerogatif) presiden. “Nanti DPR yang menilai,” kata Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Andalas ini.  

Dia melihat jika perdebatan akan terbitnya Perppu ini dibiarkan terus-menerus potensial di-judicial review ke MK yang putusannya justru merugikan pemerintah. “Sudahlah, dijadikan ini sebagai fakta dan sejarah, yang harus dipikirkan rumuskan mekanisme pengawasan ekternal yang tidak menimbulkan perdebatan terkait putusan MK itu,” sarannya.  

Wakil Ketua MK, Hamdan Zoelva menegaskan pihaknya masih merumuskan pembentukan Majelis Pengawas Etik termasuk masalah keanggotaan majelis, teknis mekanisme kerjanya. Majelis Pengawas Etik bertugas menampung dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang menyangkut perilaku hakim konstitusi termasuk hal-hal lain yang terkait dengan MK.

“Laporan pengaduan tidak masuk ke meja pimpinan MK, tetapi masuk ke meja Majelis Pengawas Etik,” kata Hamdan.  

Nantinya, dari laporan pengaduan itu akan ditindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan atau konfirmasi terhadap pihak-pihak terkait termasuk pelapor. Jika hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Etik ditemukan pelanggaran etik akan direkomendasikan   untuk pembentukan Majelis Kehormatan Konstitusi yang bersifat ad hoc.

“Kapan suatu kasus sampai ke MKK dengan keputusan dari MK artinya dari rapat pleno pemusyawaratan hakim konstitusi. Bagaimana keanggotaan Majelis Pengawas Etik ini masih kita diskusikan termasuk mekanisme kerjanya,” jelas Hamdan.   

Dia menjamin Majelis Pengawas Etik yang bersifat permanen ini akan bekerja secara independen tanpa bisa dipengaruhi oleh ketua, wakil ketua MK, atau para hakim konstitusi. Nantinya, ketentuan ini akan dituangkan dalam Peraturan MK.

“Penyelesaian aturan ini tidak memberi target waktu, tetapi kami sudah diskusikan dengan pihak internal, para tokoh, dan akademisi, semoga bisa selesai dengan baik. Ini upaya yang kami lakukan secara serius dalam memperbaiki MK setelah Pak Akil ditangkap,” tegasnya. 

Belum ada tanggapan
NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.