Selasa, 08 Oktober 2013
RUU Migas Hampir Rampung
Tinggal membahas masalah teknis seperti penggunaan bahasa.
KAR
Dibaca: 1480 Tanggapan: 0

Sejak November 2012 setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan tujuh belas pasal dalam UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, revisi UU Migas masih belum juga rampung. Menurut Anggota Komisi VII DPR Milton Pakpahan, kini RUU Migas sudah hampir final. Pembahasan terhadap RUU Migas tinggal hal-hal terkait masalah teknis.

“Revisi UU Migas sudah hampir final. Kita sudah RDPU. Daftar isian inventaris masalah sudah dibuat, kami akan segera memanggil pemerintah. Kalau potretnya sudah final. Tinggal masalah teknis saja, penggunaan bahasan supaya lebih baik,” tutur Milton di Jakarta, Selasa (8/10).

Milton menyampaikan, pihaknya berharap agar RUU Migas dapat segera selesai. Menurutnya, agar cepat final, pembahasan RUU Migas tak perlu dibawa ke panitia khusus besar. Sebab, Milton mengatakan, jika dibawa ke pansus ada penyesuaian pemahaman yang harus sinkron lagi.

“Kami berharap Komisi VII diberi kewenangan yang lebih besar untuk menyelesaikan. Kalau bisa panja saja gitu lho, tak usah dibawa ke pansus,” tutur Milton.

Sementara itu, dalam kesempatan terpisah Anggota Komisi I DPR Chandra Tirta Wijaya mengatakan pembahasan RUU Migas perlu dibawa ke pansus besar. Menurutnya, hal ini karena RUU Migas terkait dengan banyak hal yang lintas bidang. “Pengelolaan migas harus benar-benar fokus dan konsisten. Oleh karena itu, sebaiknya memang dibawa ke pansus,” katanya.

Di sisi lain Milton memastikan, dalam merumuskan revisi UU Migas tersebut, pihaknya telah memasukan semua aspirasi dari pemerintah daerah, investor perminyakan, dan cendikiawan. Menurutnya, DPR telah merangkum semua aspirasi itu. Dari hasil pembahasan tersebut ada beberapa hal yang diatur di dalam RUU Migas nantinya.

Milton menyebutkan, dalam RUU Migas diatur mengenai ketentuan bioremediasi. Ia mengatakan, hal ini berangkat dari kasus bioremediasi yang dialami PT Chevron Indonesia. Sehingga, DPR merasa berkepentingan untuk membuat kepastian hukum mengenai bioremediasi.

“Kita akan bahas kerangka besarnya. Nanti aturannya di dalam Peraturan Pemerintah. Di UU kita mendorong isu lingkungan sebagai rem,” tambah Milton.

Selain mengatur bioremediasi, RUU Migas juga akan memberi kewenangan lebih kepada SKK Migas. Menurut Milton, dalam pembahasan RUU Migas ada wacana pemikiran SKK Migas dibuat menjadi badan usaha. SKK Migas akan dibuat menjadi lembaga yang bisa head to head untuk berkontrak dengan mitra.

“Kita lagi detailkan itu. Sebetulnya potensi kita kecil hanya sekitar 800-an tetapi kita lihat dari UU sebelumnya ada celah yang harus kita perbaiki sehingga kita perlu membentuk kewenangan badan. Nantinya dia bukan PT karena harus masuk UU PT, tetapi dia juga harus bisa mengamankan penyiapan data, survey, dan melakukan operasi. Jadi bukan hanya mengelola tetapi ikut memproduksi,” jelas Milton.

RUU Migas juga mengatur mengenai oil fund. Milton memastikan, oil fund akan diatur secara detil di undang-undang. Hanya saja bentuk dan prosentasenya masih dibicarakan.

Koordinator nasional perkumpulan LSM yang konsen terhadap transparansi dan akuntabilitas Publish What You Pay (PWYP), Maryati Abdullah berharap ada kepastian pengaturan mengenai oil fund. “Termasuk soal sumber dana, penyimpanan, dan penarikannya serta aspek lain seperti pengelola dan mekanisme transparansi,” katanya.

Belum ada tanggapan
NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.