hukumonline
Senin, 21 Oktober 2013
Permenaker Upah Minimum Dinilai Diskriminatif
Membedakan upah minimum untuk pekerja di industri padat karya.
ADY
Dibaca: 2601 Tanggapan: 1

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timboel Siregar, mengecam Permenakertrans No.7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum yang diterbitkan pada awal bulan ini. Ia melihat ada sejumlah persoalan dalam regulasi tersebut mulai dari proses pembentukannya sampai substansi.

Dari segi substansi, Timboel berpendapat Permenakertrans Upah Minimum sebagai tindak lanjut pemerintah setelah menerbitkan Inpres No.9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja.

Isi kedua regulasi itu menurut Timboel sarat diskriminasi dan secara sistematis mengebiri kesejahteraan pekerja. Ia juga menilai Permenakertansbertentangan dengan amanat konstitusi, UU Ketenagakerjaan, Permenakertrans No.13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksana Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Serta dianggap bertentangan dengan Permenakertrans No.1 Tahun 1999 tentang Upah Minimum.

Timboel mengingatkan, UUD RI 1945 mengamanatkan seluruh pekerja di semua sektor industri berhak mendapat kehidupan dan upah yang layak. Sayangnya, dalam Permenakertrans No.7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum itu ada ketentuan yang membedakan upah minimum bagi pekerja sektor industri padat karya. “Jadi, kalau Inpres tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum dan Permenakertrans tentang Upah Minimum itu membatasi hak pekerja industri padat karya, maka sudah jelas melanggar UUD RI 1945 dan UU Ketenagakerjaan,” katanya kepada hukumonline di Jakarta, Senin (21/10).

Dengan menerbitkan kedua regulasi itu Timboel menilai pemerintah seolah lepas tangan dari tanggungjawabnya untuk mengelola industri padat karya dengan baik. Ujungnya, kaum pekerja di sektor tersebut dijadikan korban dengan cara upah minimumnya dipatok rendah. Dalam rangka memajukan industri padat karya dan menjamin kesejahteraan para pekerjanya Timboel berpendapat mestinya pemerintah memberikan berbagai kemudahan.

Misalnya, Timboel melanjutkan, memberikan akses pasar yang luas, bunga rendah dan kemudahan bahan baku. Hal itu pun harus diselaraskan dengan paket kebijakan ekonomi yang digulirkan pemerintah. “Inpres dan Permenakertrans itu merupakan bentuk tidak maunya pemerintah bertanggungjawab terhadap eksistensi industri nasional kita dan selalu memposisikan buruh yang harus dikorbankan,” ucapnya.

Sedangkan dari proses pembentukannya, Permenakertrans No.7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum itu bagi Timboel diterbitkan secara tiba-tiba dan bermuatan politis. Misalnya, mengacu Kepmenakertrans No.355 Tahun 2009 tentang Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas), harusnya pembahasan itu dilakukan lewat LKS Tripnas.

Namun, Timboel memantau LKS Tripnas tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan regulasi tersebut. Padahal pasal 1 Kepmenakertrans LKS Tripnas itu menyatakan dengan tegas LKS Tripnas adalah forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja.

Begitu pula pasal 2 Kepmenakertrans LKS Tripnas yang menjelaskan LKS Tripnas memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada pemerintah serta pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. “Kelahiran Permenakertrans No.7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum telah menyalahi ketentuan tersebut,” ujar Timboel.

Selain melanggar aturan, penerbitan Permenakertrans No.7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum menurut Timboel tidak melewati proses harmonisasi dengan regulasi lainnya. Sehingga, menimbulkan tumpang tindih dengan peraturan lain terkait pengupahan. Misalnya, ada sejumlah peraturan yang sudah mengatur secara teknis tentang upah minimum seperti Permenakertrans KHL dan Permenakertrans No.1 Tahun 1999 tentang Upah Minimum.

Melihat alasan Menakertrans, Muhaimin Iskandar, yang menyebut penerbitan Inpres dan Permenakertrans upah minimum itu ditujukan untuk penguatan kelembagaan dewan pengupahan daerah bagi Timboel pernyataan tersebut hanya retorika. Malah, Timboel melihat dengan diterbitkannya kedua regulasi itu semakin memarjinalkan fungsi dan kewenangan dewan pengupahan daerah. Sebab, lewat peraturan tersebut dewan pengupahan digiring untuk merekomendasikan upah minimum hanya berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan kemampuan dunia usaha.

Dengan diterbitkannya Inpres dan Permenakertrans yang bersinggungan dengan upah minimum itu menurut Timboel menambah runyam masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Oleh karenanya, serikat pekerja akan terus melakukan perlawanan untuk menolak kedua peraturan itu. “Pemerintah harus mencabut Inpres dan Permenakertrans tersebut dan kembali kepada isi UU Ketenagakerjaan jo. Permenakertrans KHL dan permenakertrans No.1 Tahun 1999 tentang Upah Minimum,” tegasnya.

Sebelumnya, Menakertrans, Muhaimin Iskandar, mengatakan Permenakertrans tersebut diterbitkan sebagai penegasan dalam penetapan upah minimum. Yaitu para Gubernur harus mengacu keputusan Dewan Pengupahan Daerah. Selaras dengan hal tersebut Muhaimin menyebut penetapan upah minimum didasarkan pada 60 komponen KHL dengan memperhatikan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga upah minimum 2014 diarahkan pada pencapaian nilai KHL.

Untuk mewujudkan hal itu, Muhaimin menginstruksikan kepada para Gubernur untuk menetapkan peta jalan pencapaian KHL bagi industri padat karya tertentudengan mempertimbangkan kemampuan dunia usaha. Muhaimin berharap peta jalan itu dapat terus dijadikan acuan untuk menetapkan upah minimum setiap tahun. Menurutnya, langkah itu perlu dilakukan karena industri padat karya menghadapi masalah ketika upah minimum di berbagai provinsi naik.

“Oleh karena itu, permenakertrans ini mengatur agar Gubernur membuat roadmap upah industri padat karya agar dapat mengejar KHL. Roadmap itu yang digunakan untuk menetapkan upah minimum padat karya yang dibedakan dengan industri lainnya,” kata Muhaimin di gedung Kemnakertrans Jakarta akhir pekan lalu.

Tak ketinggalan Muhaimin menjelaskan dalam Permenakertrans itu termaktub ketentuan pengupahan bagi pekerja dengan sistem kerja borongan atau harian. Dalam aturan tersebut pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang telah ditetapkan. “Bagi pekerja dengan sistem kerja borongan atau sistem harian lepas, upah rata-rata sebulan serendah-rendahnya sebesar upah minimum yang dilaksanakan di perusahaan yang bersangkutan,” tandasnya.

Terkait adanya pembedaan upah minimum berdasarkan sektor industri, sebagaimana regulasi yang diterbitkan pemerintah, sebelumnya pengamat ketenagakerjaan dari Universitas Krisnadwipayana sekaligus mantan Dirjen Binawas Kemnakertrans, Payaman Simanjuntak, mengkritik keras. Dengan diterbitkannya peraturan yang membedakan upah minimum itu Payaman menilai pemerintah tidak paham konsep pengupahan.

Menurut Payaman dalam sebuah daerah hanya ada satu upah minimun. Sekalipun ada pembedaan, besarannya harus lebih besar ketimbang upah minimun pada umumnya. Misalnya, upah minimum sektoral, harus lebih tinggi daripada upah minimum biasa. Menurutnya, mekanisme pengupahan seperti itu sudah umum digunakan di berbagai negara.

Share:
tanggapan
PermohonanUlum 22.10.13 08:10
Selamat Siang... mohon bantuannya untuk minta soft copi Permenakertrans Nomor 7 tahun 2013 karena kami sangat membutuhkannya... terimakasih sebelumnya

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.