Kapolri Jenderal Sutarman yakin penguatan Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dir Tipikor) dapat meningkatkan upaya Polri dalam melakukan pemberantasan korupsi. Sikap Kapolri ini dilatarbelakangi adanya wacana membentuk Densus Anti Tipikor oleh Komisi III DPR. Dia menegaskan, peningkatan di berbagai lini di Polri perlu ditambah.
“Apapun namanya, kita memiliki kompetensi yang cukup untuk memberantas tindak pidana korupsi,” ujarnya usai acara pembaretan 140 personil yang akan diberangkatkan ke Sudan di Teluk Naga Tangerang, Selasa (5/11).
Sutarman mengatakan, perlu kerjasama dengan berbagai pihak jika wacana pembentukan Densus Anti Tipikor direalisasikan. Misalnya, meminta persetujuan dari Kementerian Pendayaagunaan Aparatur Negara (KemenPAN). Soalnya, organ baru dalam struktur institusi tidak bisa langsung dibentuk begitu saja.
“Mesti didukung anggaran yang cukup dan peralatan memadai. Tak ketinggalan, kewenangan luar biasa pun mesti diberikan agar efektif dalam mengungkap kejahatan korupsi yang dikategorikan extraordinary crime,” katanya.
Seperti diketahui, wacana pembentukan Densus Anti Tipikor muncul dari gagasan anggota Komisi III Ahmad Yani saat Sutarman menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Harapan dibentuk Densus Anti Tipikor agar Polri setara dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani perkara korupsi. Selama ini Polri dinilai kerap tertinggal dari KPK. Ironisnya, di tubuh Polri masih terdapat oknum anggota Polri yang terlibat korupsi.
Sutarman menegaskan dengan adanya penguatan Dir Tipikor setidaknya akan membantu KPK dalam pemberantasan korupsi. Ia menampik kemampuan Polri akan berbenturan dengan KPK. Sebaliknya, Polri dan KPK akan bersinergi dalam pemberantasan korupsi.
“Makin kuat penegakan hukum korupsi oleh siapapun entah KPK atau Polri itu makin hebat. Jadi jangan diambil sisi negatifnya,” kata Sutarman.