Badan Legislasi (Baleg) DPR meminta sejumlah masukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait Prolegnas 2014, Selasa (10/12). Ada sejumlah masukan yang diberikan Komnas HAM, antara lain usulan sejumlah RUU agar dimasukan dalam Prolegnas.
“Terdapat RUU yang diusulkan dalam kumulatif terbuka sesuai program RanHAM 2011-2014,” ujar Komisioner Komnas HAM, Sandrayati Moniaga.
Salah satu RUU yang dimaksud Sandra adalah rancangan regulasi tentang Penyandang Disabilitas. Menurutnya, Komnas HAM telah mengemukakan secara lisan pada pertemuan dengan Baleg 29 November 2012. Komnas HAM mengusulkan agar RUU tersebut masuk dalam Prolegnas 2013. Sayangnya, harapan Komnas HAM kandas lantaran RUU Disabilitas tak masuk dalam Prolegnas 2013.
“Oleh karena itu, Komnas HAM mengusulkan agar RUU Penyandang Disabilitas masuk dalam Prolegnas 2014,” ujarnya.
RUU lainnya adalah tentang Pengesahan Optional Protocol to The United Convention Againts Torture (OPCAT). Menurutnya, Indonesia telah mengesahkan konvensi menentang penyiksaan 1984 pada 28 September 1998. Hak bebas dari penyiksaan sudah dinyatakan sebagai HAM yang tak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana tertuang dalam UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM, dan UUD 1945.
Meski sudah diundangkan,praktik penyiksaan masih saja terjadi. Ironisnya, peraturan perundangan belum mengatur penyiksaan sebagaimana dimaksud dalam konvensi menentang penyiksaan 1985 dan dalam UU HAM sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, kata Sandra, untuk melindungi orang yang dirampas kebebasannya di tempat penahanan dari praktik penyiksaan kejam dan tidak manusiawi perlu dilakukan upaya preventif.
“Tidak adanya lagi penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat akan memantapkan citra bangsa Indonesia sebagagi bangsa yang beradab,” katanya.