Dari hasil survei yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sepanjang tahun 2013 lalu, sektor perbankan masih mendominasi tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia. “Secara industri, perbankan masih mendominasi tingkat literasi masyarakat tersebut,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad saat peresmian layanan konsumen terintegrasi di Jakarta, Kamis (6/2).
Meskipun begitu secara umum, lanjut Muliaman, tingkat literasi keuangan di Indonesia masih terbilang rendah jika dibandingkan negara-negara tetangga. “Baru sekitar 21,84 persen masyarakat yang benar-benar paham mengenai Lembaga Jasa Keuangan (LJK),” tambahnya.
Menurutnya, rendahnya tingkat literasi keuangan tersebut berdampak pada tingkat penggunaan jasa keuangan di Indonesia oleh masyarakat. Penggunaan produk dan layanan untuk sektor pasar modal dan industri keuangan non bank seperti asuransi, pembiayaann dana pensiun dan lembaga jasa keuangan lainnya masih di bawah 15 persen.
Rendahnya tingkat literasi keuangan ini menjadi pemicu OJK untuk mengedukasi dan memberikan perlindungan bagi konsumen. Tujuan edukasi dan perlindungan konsumen ini agar kondisi tingkat literasi dan penggunaan di sektor keuangan dapat menjadi lebih baik lagi ke depannya.
Anggota Dewan Komisioner OJK bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Kumaningtuti S Setiono menambahkan, layanan konsumen terintegrasi ini dilakukan seiring beroperasinya tiga fungsi pengawasan OJK di sektor perbankan, pasar modal dan industri keuangan non bank. Layanan ini akan lebih responsif dengan dukungan sistem informasi dan standar berkelas internasional.
Terdapat dua sistem dalam layanan konsumen OJK ini. Pertama sistem traceable. Sistem ini bertujuan agar lembaga jasa keuangan dapat mengetahui proses penyelesaian pengaduan atau sengketa yang tidak dapat diselesaikan antara lembaga jasa keuangan dan konsumen atau tengah dalam permohonan fasilitasi penyelesaian oleh OJK. Untuk mempercepat penanganan hal tersebut, OJK akan membentuk working group yang beranggotakan perwakilan pealku usaha di sektor jasa keuangan.
Sistem yang kedua adalah trackable. Dalam sistem ini setiap saat konsumen dapat mengetahui progres penyelesaian pengaduan yang disampaikan ke OJK. Hal tersebut dapat diketahui konsumen melalui situs website maupun nomor telpon layanan konsumen.
“Dengan adanya sistem yang trackable dan traceable, maka diharapkan layanan konsumen OJK dapat lebih transparan dan akuntabel kepada publik, khususnya konsumen pengguna produk dan layanan di sektor jasa keuangan,” tutur Kusumaningtuti.
Di sisi lain, Kusumaningtuti mengumumkan total layanan konsumen yang masuk ke OJK. Hingga 29 Januari 2014, OJK telah menerima 8833 layanan konsumen. Angka ini naik 1178 layanan dalam jangka waktu sebulan. “Sampai dengan akhir Desember 2013, layanan konsumen OJK telah memberikan sebanyak 7655 layanan yang terdiri dari 495 penyampaian informasi (6,47 persen), 6271 permintaan informasi atau pertanyaan (81,92 persen) dan 889 pengaduan (11,61 persen).
Lebih jauh Kusumaningtuti mengatakan, sepanjang 2013 lebih dari 50 persen layanan berasal dari konsumen di DKI Jakarta. Lantaran besarnya layanan yang masuk dari ibukota tersebut, maka khusus wilayah DKI Jakarta akan dilayani langsung oleh satuan kerja di kantor pusat OJK.
Ia mengatakan, layanan konsumen ini tak terlepas dari harapan akan bertumbuhnya sektor keuangan di Indonesia. Kusumaningtuti meyakini bahwa semakin baik pertumbuhan sektor keuangan, maka tingkat kepercayaan investor dalam menempatkan dananya di lembaga jasa keuangan akan semakin tinggi.
“Kontribusi masyarakat dalam mendukung pertumbuhan sektor keuangan perlu mendapatkan perhatian dari lembaga jasa keuangan dan regulator. Sehingga, terbangun confidence dalam menggunakan berbagai layanan dan produk yang tersedia,” tutupnya.
Meskipun begitu secara umum, lanjut Muliaman, tingkat literasi keuangan di Indonesia masih terbilang rendah jika dibandingkan negara-negara tetangga. “Baru sekitar 21,84 persen masyarakat yang benar-benar paham mengenai Lembaga Jasa Keuangan (LJK),” tambahnya.
Menurutnya, rendahnya tingkat literasi keuangan tersebut berdampak pada tingkat penggunaan jasa keuangan di Indonesia oleh masyarakat. Penggunaan produk dan layanan untuk sektor pasar modal dan industri keuangan non bank seperti asuransi, pembiayaann dana pensiun dan lembaga jasa keuangan lainnya masih di bawah 15 persen.
Rendahnya tingkat literasi keuangan ini menjadi pemicu OJK untuk mengedukasi dan memberikan perlindungan bagi konsumen. Tujuan edukasi dan perlindungan konsumen ini agar kondisi tingkat literasi dan penggunaan di sektor keuangan dapat menjadi lebih baik lagi ke depannya.
Anggota Dewan Komisioner OJK bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Kumaningtuti S Setiono menambahkan, layanan konsumen terintegrasi ini dilakukan seiring beroperasinya tiga fungsi pengawasan OJK di sektor perbankan, pasar modal dan industri keuangan non bank. Layanan ini akan lebih responsif dengan dukungan sistem informasi dan standar berkelas internasional.
Terdapat dua sistem dalam layanan konsumen OJK ini. Pertama sistem traceable. Sistem ini bertujuan agar lembaga jasa keuangan dapat mengetahui proses penyelesaian pengaduan atau sengketa yang tidak dapat diselesaikan antara lembaga jasa keuangan dan konsumen atau tengah dalam permohonan fasilitasi penyelesaian oleh OJK. Untuk mempercepat penanganan hal tersebut, OJK akan membentuk working group yang beranggotakan perwakilan pealku usaha di sektor jasa keuangan.
Sistem yang kedua adalah trackable. Dalam sistem ini setiap saat konsumen dapat mengetahui progres penyelesaian pengaduan yang disampaikan ke OJK. Hal tersebut dapat diketahui konsumen melalui situs website maupun nomor telpon layanan konsumen.
“Dengan adanya sistem yang trackable dan traceable, maka diharapkan layanan konsumen OJK dapat lebih transparan dan akuntabel kepada publik, khususnya konsumen pengguna produk dan layanan di sektor jasa keuangan,” tutur Kusumaningtuti.
Di sisi lain, Kusumaningtuti mengumumkan total layanan konsumen yang masuk ke OJK. Hingga 29 Januari 2014, OJK telah menerima 8833 layanan konsumen. Angka ini naik 1178 layanan dalam jangka waktu sebulan. “Sampai dengan akhir Desember 2013, layanan konsumen OJK telah memberikan sebanyak 7655 layanan yang terdiri dari 495 penyampaian informasi (6,47 persen), 6271 permintaan informasi atau pertanyaan (81,92 persen) dan 889 pengaduan (11,61 persen).
Lebih jauh Kusumaningtuti mengatakan, sepanjang 2013 lebih dari 50 persen layanan berasal dari konsumen di DKI Jakarta. Lantaran besarnya layanan yang masuk dari ibukota tersebut, maka khusus wilayah DKI Jakarta akan dilayani langsung oleh satuan kerja di kantor pusat OJK.
Ia mengatakan, layanan konsumen ini tak terlepas dari harapan akan bertumbuhnya sektor keuangan di Indonesia. Kusumaningtuti meyakini bahwa semakin baik pertumbuhan sektor keuangan, maka tingkat kepercayaan investor dalam menempatkan dananya di lembaga jasa keuangan akan semakin tinggi.
“Kontribusi masyarakat dalam mendukung pertumbuhan sektor keuangan perlu mendapatkan perhatian dari lembaga jasa keuangan dan regulator. Sehingga, terbangun confidence dalam menggunakan berbagai layanan dan produk yang tersedia,” tutupnya.