Bankir meminta pemerintah mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Citi Country Officer Indonesia, Tigor M Siahaan, mengatakan pengurangan alokasi dana subsidi BBM bisa dialokasikan untuk membangun infrastruktur. Harapan tersebut ditujukan kepada pemerintahan baru yang terpilih melalui pemilihan umum.
“Menurut saya yang penting dalam jangka pendek adalah bagaimana mengurangi subsidi BBM,” kata Tigor dalam acara ‘14th Annual Citi Indonesia Economic and Political Outlook’ di Jakarta, Rabu (16/4).
Ia menuturkan, dalam setahun, subsidi BBM bisa mencapai Rp350 triliun. Jika dihitung per hari, angka subsidi yang dikeluarkan pemerintah dapat mencapai Rp1 triliun. Angka tersebut tergolong besar.
“Bayangkan, banyak sekali sebenarnya yang bisa kita lakukan, membangun pelabuhan, jalan, listrik, dan lainnya,” katanya.
Ia menyadari pemerintah tidak bisa langsung mencabut subsidi BBM karena berdampak pada angka inflasi yang menjulang. Untuk itu, Tigor berharap pemerintah hanya mengurangi subsidi BBM dan mengalokasikan anggaran pengurangan subsidi ke pembangunan infrastruktur. “Tindakan itu harus dilaksanakan secepatnya.”
Pembangunan infrastruktur menjadi harapan kedua Tigor terhadap pemerintahan baru nanti. Menurutnya, pengembangan infrastruktur dapat mendukung perekonomian negara. Sedangkan harapan ketiga, mengenai pembangunan sumber daya manusia (SDM).
“Bagaimana kita bisa mengedukasi rakyat, khususnya anak-anak kita agar terus bisa memberi injeksi edukasi supaya mereka bisa mendapat lapangan kerja yang seluas-luasnya,” kata Tigor.
Di sisi lain, ia mengapresiasi pelaksanaan pemilu legislatif yang berjalan lancar. Menurutnya, kondisi politik sekarang yang sedang berkembang tetap dipantau oleh pasar. Tigor berharap kondisi politik yang baik ini terus berjalan lancar hingga pemilu presiden nanti.
Pengamat Politik Eep Saefulloh Fatah mengatakan, kondisi ketidakpastian politik yang sekarang juga dirasakan di sektor ekonomi. Ketidakpastian politik yang pertama, terkait belum jelasnya koalisi partai politik dalam memenangkan pemilu presiden. Ketidakpastian yang kedua terkait belum jelasnya sosok yang akan menjadi pasangan calon wakil presiden dalam pemilu presiden kali ini.
“Karena banyak orang berpikir bahwa kesalahan memilih wakil di tengah kompetisi seperti sekarang bisa menjadi bumerang. Karena tiba-tiba kredit politik yang sudah terkumpul itu bisa berkurang dan berpindah ke tempat yang lain,” katanya.
Ketidakpastian yang ketiga, terkait tahapan pemilu presiden yang belum masuk ke materi substansi pekerjaan yang akan dilakukan para calon presiden. Dalam situasi adanya ketidakpastian tersebut, ia tak memungkiri bahwa indeks di bursa terus fluktuatif.
“Yang harus dicermati adalah ketika memasuki awal Mei, apakah ada tren mulai stabil apa tidak, tren itulah yang harus dihitung, karena pada saat itu ketidakpastian menurun, partai koalisi lebih definitif, kandidat wakil presiden juga lebih definitif,” tutur Eep.
Menurutnya, pasar kecewa terhadap hasil pemilu legislatif. Ia mengatakan, kekecewaan pasar tersebut lantaran tak ada partai politik yang dominan menjadi pemenang pemilu legislatif.
“Ketiadaan pemenang yang mencolok itu sekali lagi menambah ketidakpastian,” katanya.
“Menurut saya yang penting dalam jangka pendek adalah bagaimana mengurangi subsidi BBM,” kata Tigor dalam acara ‘14th Annual Citi Indonesia Economic and Political Outlook’ di Jakarta, Rabu (16/4).
Ia menuturkan, dalam setahun, subsidi BBM bisa mencapai Rp350 triliun. Jika dihitung per hari, angka subsidi yang dikeluarkan pemerintah dapat mencapai Rp1 triliun. Angka tersebut tergolong besar.
“Bayangkan, banyak sekali sebenarnya yang bisa kita lakukan, membangun pelabuhan, jalan, listrik, dan lainnya,” katanya.
Ia menyadari pemerintah tidak bisa langsung mencabut subsidi BBM karena berdampak pada angka inflasi yang menjulang. Untuk itu, Tigor berharap pemerintah hanya mengurangi subsidi BBM dan mengalokasikan anggaran pengurangan subsidi ke pembangunan infrastruktur. “Tindakan itu harus dilaksanakan secepatnya.”
Pembangunan infrastruktur menjadi harapan kedua Tigor terhadap pemerintahan baru nanti. Menurutnya, pengembangan infrastruktur dapat mendukung perekonomian negara. Sedangkan harapan ketiga, mengenai pembangunan sumber daya manusia (SDM).
“Bagaimana kita bisa mengedukasi rakyat, khususnya anak-anak kita agar terus bisa memberi injeksi edukasi supaya mereka bisa mendapat lapangan kerja yang seluas-luasnya,” kata Tigor.
Di sisi lain, ia mengapresiasi pelaksanaan pemilu legislatif yang berjalan lancar. Menurutnya, kondisi politik sekarang yang sedang berkembang tetap dipantau oleh pasar. Tigor berharap kondisi politik yang baik ini terus berjalan lancar hingga pemilu presiden nanti.
Pengamat Politik Eep Saefulloh Fatah mengatakan, kondisi ketidakpastian politik yang sekarang juga dirasakan di sektor ekonomi. Ketidakpastian politik yang pertama, terkait belum jelasnya koalisi partai politik dalam memenangkan pemilu presiden. Ketidakpastian yang kedua terkait belum jelasnya sosok yang akan menjadi pasangan calon wakil presiden dalam pemilu presiden kali ini.
“Karena banyak orang berpikir bahwa kesalahan memilih wakil di tengah kompetisi seperti sekarang bisa menjadi bumerang. Karena tiba-tiba kredit politik yang sudah terkumpul itu bisa berkurang dan berpindah ke tempat yang lain,” katanya.
Ketidakpastian yang ketiga, terkait tahapan pemilu presiden yang belum masuk ke materi substansi pekerjaan yang akan dilakukan para calon presiden. Dalam situasi adanya ketidakpastian tersebut, ia tak memungkiri bahwa indeks di bursa terus fluktuatif.
“Yang harus dicermati adalah ketika memasuki awal Mei, apakah ada tren mulai stabil apa tidak, tren itulah yang harus dihitung, karena pada saat itu ketidakpastian menurun, partai koalisi lebih definitif, kandidat wakil presiden juga lebih definitif,” tutur Eep.
Menurutnya, pasar kecewa terhadap hasil pemilu legislatif. Ia mengatakan, kekecewaan pasar tersebut lantaran tak ada partai politik yang dominan menjadi pemenang pemilu legislatif.
“Ketiadaan pemenang yang mencolok itu sekali lagi menambah ketidakpastian,” katanya.