Tugas Cabut Subsidi BBM Bagi Pemerintahan Baru
Berita

Tugas Cabut Subsidi BBM Bagi Pemerintahan Baru

Dibarengi dengan jaminan transportasi publik yang baik.

Oleh:
FNH
Bacaan 2 Menit
Tugas Cabut Subsidi BBM Bagi Pemerintahan Baru
Hukumonline
Selama sepuluh tahun pemerintahan Presiden SBY, subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) telah menimbulkan persoalan, bahkan gejolak di masyarakat. Presiden SBY pernah menurunkan, lalu menaikkan kembali harga BBM. Kebijakan yang diambil berhubungan dengan subsidi, yang selama ini terus menjadi beban bagi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Lalu, bagaimana harapan dunia usaha dibalik ketidakpastian kebijakan energi di Indonesia terhadap pemerintahan Presiden terpilih nanti? Kalangan perbankan pun sudah lama mengusulkan kebijakan mengurangi atau menghapus subsidi.

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) menilai kebijakan energi di Indonesia selama ini salah jalan. Pasalnya, BBM bersubsidi masih mendapatkan subsidi padahal disisi lain memberatkan APBN. "Padahal, sumber daya gas alam Indonesia berlimpah dan justru diobral murah ke Republik Rakyat China (RRC)," kata Ketua Umum KADIN Suryo Bambang Sulisto di Jakarta, Selasa (15/4).

Atas penilaian salah arah kebijakan energi tersebut, maka Bambang berharap pemerintahan baru dengan Presiden yang baru nanti dapat lebih memperhatikan kebijakan di bidang energi. Subsidi BBM bisa dikurangi atau dihapus. "Kalau saja persoalan subsidi BBM bisa dipecahkan, maka akan berdampak signifikan," ujar Bambang.

Pengurangan atau penghapusan subsidi BBM juga diharapkan dapat dialihkan kepada bidang produktif lainnya. Bambang menyebutkan beberapa sektor yang membutuhkan subsidi yang besar seperti sektor pertanian dan pendidikan.

Jika melihat calon-calon Presiden dari berbagai partai politik yang saat ini sudah muncul ke permukaan, Bambang yakin beberapa nama calon Presiden mampu melakukan hal tersebut. "Dari tiga nama calon Presiden seperti Joko Widodo, Abu Rizal Bakri, dan Prabowo Subianto sepertinya mampu mengalihkan kebijakan subsidi energi kepada sektor yang lebih tepat yakni pertanian dan pendidikan," ungkapnya.

Ia juga menilai tiga calon Presiden tersebut mengenal dunia usaha sehingga diharapkan dapat menjaga iklim usaha. serta, menarik investor untuk berinvestasi ke dalam negeri. "Siapapun yang terpilih diharapkan tetap melanjutkan kebijakan yang memudahkan investasi masuk," jelas Bambang.

Ekonom Universitas Indonesia Lana Soelistianingsih sepakat jika pemerintahan baru nanti berani mengurangi subsidi BBM atau menghapusnya. Pasalnya, selain biaya energi yang semakin mahal, ketersediaan minyak di Indonesia pun semakin lama semakin menipis.

"Saya setuju menghapus subsidi BBM atau mengurangi subsidi BBM. Mengingat energi yang semakin mahal dan langka," kata Lana kepada hukumonline, Kamis (17/4).

Namun, pengurangan dan penghapusan subsidi BBM harus dibarengi dengan perbaikan infrastruktur serta transportasi yang memadai. Subsidi tersebut dapat dialihkan pemerintah ke pembangunan infrastrukutr dan transportasi yang memadai. Pemerintahan baru diharapkan dapat menjamin ketersediaan transportasi publik yang baik sehingga dapat mengurangi penggunaan BBM.

"Tentu ini tidak dapat dilakukan dalam waktu satu tahun. Ini program jangka panjang, tetapi pemerintah harus mulai membangun infrastrukturnya. Dan masyarakat harus diberi kesadaran kalau BBM itu makin lama makin mahal,” ujarnya.
Tags:

Berita Terkait