Pemerintah secara tegas telah menghapus subsidi listrik bagi pelanggan industri besar dan industri menengah yang melepas sahamnya di bursa efek. Hal itu tak hanya mempengaruhi peningkatan biaya produksi bagi para pelaku usaha. Perusahaan tambang yang akan membangun pabrik pengolahan dan pemurnian pun akan terkena imbas. Pasalnya, pemerintah berencana menerapkan kebijakan sama bagi para investor smelter.
“Pemerintah akan menerapkan langkah ini bagi perusahaan tambang yang berkeinginan membangun smelter. Saya sarankan, ya mandiri saja. Bisa bangun listrik sendiri atau pun kerja sama dengan sektor swasta,” jelas Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jarman di Jakarta, Rabu (30/4).
Jarman mengatakan, bisa saja pasokan listrik untuk smelter disuplai dari Perusahaan Listrik Negara (PLN). Namun, ia mengingatkan intervensi PLN akan menimbulkan konsekuensi timbulnya skema business to business yang dijalankan. Di sisi lain, Jarman menuturkan ada opsi bagi pengusaha yang keberatan dengan penaikan tarif tenaga listrik untuk meminta keringanan kepada PLN.
“Permintaan keringanan bisa disampaikan ke PLN dengan meminta keringanan pembayaran TTL melalui cicilan,” ujarnya.
Menurut Jarman, saran yang disampaikan dirinya terkait dengan pembangunan pembangkit listrik secara mandiri dikarenakan beban subsidi. Ia menuturkan, dengan beban subsidi yang masih ditanggung PLN, diharapkan perusahaan tambang tak mengandalkan perusahaan negara itu.
Oleh karena itu, Jarman meminta perusahaan tambang yang berkeinginan membangun smelter juga memanfaatkan potensi sumber energi listrik. Dia mencontohkan, energi yang bisa dimanfaatkan selain mineral yang diolah adalah batubara dan gas bumi. Menurutnya, sumber energi di lokasi proyek pembangunan smelter bisa digunakan untuk membuat pembangkit listrik.
"Banyak smelter yang punya potensi dengan listrik murah, tetapi mereka harus cari investasinya. Itu yang mungkin mereka tidak mau repot karena masih ada PLN yang menyediakan," katanya.
Pengusaha mempertanyakan rencana pemerintah menaikan tarif listrik bagi perusahaan yang membangunan smelter itu. Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo), Ladjiman Damanik, menilai keputusan pemerintah memberhentikan ekspor mineral masih setengah hati.
Ia melihat kebijakan mengenai nilai tambah pengolahan dan pemurnian mineral mentah tidak di dukung dengan kesiapan pasokan listrik yang memadai. “Bagaimana komitmen PLN untuk segera menyalurkan pasokan listrik untuk mendukung upaya rencana pembangunan pabrik pengolahan. PLN sebagai perusahaan yang bertugas menyediakan pasokan listrik dianggap tidak mampu,” ujarnya.
Ladjiman mengakui permohonan permintaan pasokan listrik yang diajukan oleh beberapa perusahaan sejak aturan hilirisasi dikeluarkan, hingga saat ini belum ditindaklanjuti oleh PLN. Ia mengeluhkan, kebutuhan pasokan listrik untuk membangun smelter cukup besar. Sementara itu, PLN sebagai perusahaan milik negara tidak mampu memberikan pasokan untuk pabrik pengolahan.
“Ini saya masih pegang bukti permintaan pasokan listrik, mana sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya. Bahkan saya sudah menghubungi pihak PLN dan jawabannya tidak memuaskan,” cetusnya.
“Pemerintah akan menerapkan langkah ini bagi perusahaan tambang yang berkeinginan membangun smelter. Saya sarankan, ya mandiri saja. Bisa bangun listrik sendiri atau pun kerja sama dengan sektor swasta,” jelas Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jarman di Jakarta, Rabu (30/4).
Jarman mengatakan, bisa saja pasokan listrik untuk smelter disuplai dari Perusahaan Listrik Negara (PLN). Namun, ia mengingatkan intervensi PLN akan menimbulkan konsekuensi timbulnya skema business to business yang dijalankan. Di sisi lain, Jarman menuturkan ada opsi bagi pengusaha yang keberatan dengan penaikan tarif tenaga listrik untuk meminta keringanan kepada PLN.
“Permintaan keringanan bisa disampaikan ke PLN dengan meminta keringanan pembayaran TTL melalui cicilan,” ujarnya.
Menurut Jarman, saran yang disampaikan dirinya terkait dengan pembangunan pembangkit listrik secara mandiri dikarenakan beban subsidi. Ia menuturkan, dengan beban subsidi yang masih ditanggung PLN, diharapkan perusahaan tambang tak mengandalkan perusahaan negara itu.
Oleh karena itu, Jarman meminta perusahaan tambang yang berkeinginan membangun smelter juga memanfaatkan potensi sumber energi listrik. Dia mencontohkan, energi yang bisa dimanfaatkan selain mineral yang diolah adalah batubara dan gas bumi. Menurutnya, sumber energi di lokasi proyek pembangunan smelter bisa digunakan untuk membuat pembangkit listrik.
"Banyak smelter yang punya potensi dengan listrik murah, tetapi mereka harus cari investasinya. Itu yang mungkin mereka tidak mau repot karena masih ada PLN yang menyediakan," katanya.
Pengusaha mempertanyakan rencana pemerintah menaikan tarif listrik bagi perusahaan yang membangunan smelter itu. Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo), Ladjiman Damanik, menilai keputusan pemerintah memberhentikan ekspor mineral masih setengah hati.
Ia melihat kebijakan mengenai nilai tambah pengolahan dan pemurnian mineral mentah tidak di dukung dengan kesiapan pasokan listrik yang memadai. “Bagaimana komitmen PLN untuk segera menyalurkan pasokan listrik untuk mendukung upaya rencana pembangunan pabrik pengolahan. PLN sebagai perusahaan yang bertugas menyediakan pasokan listrik dianggap tidak mampu,” ujarnya.
Ladjiman mengakui permohonan permintaan pasokan listrik yang diajukan oleh beberapa perusahaan sejak aturan hilirisasi dikeluarkan, hingga saat ini belum ditindaklanjuti oleh PLN. Ia mengeluhkan, kebutuhan pasokan listrik untuk membangun smelter cukup besar. Sementara itu, PLN sebagai perusahaan milik negara tidak mampu memberikan pasokan untuk pabrik pengolahan.
“Ini saya masih pegang bukti permintaan pasokan listrik, mana sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya. Bahkan saya sudah menghubungi pihak PLN dan jawabannya tidak memuaskan,” cetusnya.