Menjelang penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan wakil presiden, ada tiga kelompok rentan yang hak-haknya potensial terabaikan. Kekhawatiran itu muncul berdasarkan pemantauan Komnas HAM di 13 provinsi. Akses kelompok rentan terhadap Pilpres terbatas sehingga pemenuhan hak mereka banyak ditentukan perhatian penyelenggara pemilu.
Koordinator Pemantauan Pilpres 2014 Komnas HAM, Manager Nasution termasuk yang khawatir hak-hak kelompok rentan itu terabaikan. Karena itu, Komnas HAM menaruh perhatian dan meminta penyelenggara pemilu tidak lupa.
Ketiga kelompok rentan itu, pertama, adalah warga yang bekerja di rumah sakit seperti dokter, perawat, pasien, dan keluarga pasien; kedua, warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan dan tahanan di Rutan; ketiga, kelompok masyarakat yang berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas.
“Lewat pemantauan itu Komnas HAM mau memastikan apakan negara lewat penyelenggara Pemilu sudah memenuhi hak konstitusional warga negara dalam Pilpres 2014,” kata Manager.
Hasil pemantauan Komnas HAM di 13 provinsi menyimpulkan penyelenggara Pemilu belum punya perspektif terhadap kelompok rentan. Sehingga, pendataan terhadap warga negara yang rentan itu dilakukan layaknya masyarakat umum. Akibatnya, sosialsiasi tidak dilakukan maksimal terhadap kelompok-kelompok rentan. Ketigabelas provinsi yang dipantau adalah Aceh, Sumatera Utara, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Papua, Papua Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur dan Maluku.
Perhatian kepada kelompok rentan seharusnya berimplikasi pada penyediaan sarana dan prasarana untuk mereka dalam Pilpres. Misalnya, surat suara yang ramah dengan kelompok berkebutuhan khusus seperti menggunakan huruf braile. Komnas HAM juga menerima keluhan dari kelompok rentan yang kesulitan mengakses bilik suara.
Ketua Komnas HAM, Hafid Abbas, mengatakan Komnas HAM menginginkan pelaksanaan Pilpres 2014 berlangsung damai, tertib dan akuntabel. Sehingga masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya tanpa tekanan dari pihak manapun. “Diharapkan dengan temuan Komnas HAM itu bisa membenahi distrosi sehingga pelaksanaan Pilpres berjalan baik,” tukasnya.
Jika tidak dibenahi Hafid khawatir potensi konflik sosial bakal terjadi. Berbagai hal yang dapat memicu hal tersebut seperti keikutsertaan aparat negara seperti menteri terjun ke basis untuk berkampanye. Sebab, sebagai abdi negara, aparat pemerintahan harusnya tidak berpihak begitu juga untuk TNI/Polri. Kampanye hitam menjadi sumber konflik lannya. Hafid meminta aparat penegak hukum (APH) segera menuntaskan setiap masalah dalam Pemilu. Jika tidak, potensi konflik sangat terbuka.
Koordinator Pemantauan Pilpres 2014 Komnas HAM, Manager Nasution termasuk yang khawatir hak-hak kelompok rentan itu terabaikan. Karena itu, Komnas HAM menaruh perhatian dan meminta penyelenggara pemilu tidak lupa.
Ketiga kelompok rentan itu, pertama, adalah warga yang bekerja di rumah sakit seperti dokter, perawat, pasien, dan keluarga pasien; kedua, warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan dan tahanan di Rutan; ketiga, kelompok masyarakat yang berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas.
“Lewat pemantauan itu Komnas HAM mau memastikan apakan negara lewat penyelenggara Pemilu sudah memenuhi hak konstitusional warga negara dalam Pilpres 2014,” kata Manager.
Hasil pemantauan Komnas HAM di 13 provinsi menyimpulkan penyelenggara Pemilu belum punya perspektif terhadap kelompok rentan. Sehingga, pendataan terhadap warga negara yang rentan itu dilakukan layaknya masyarakat umum. Akibatnya, sosialsiasi tidak dilakukan maksimal terhadap kelompok-kelompok rentan. Ketigabelas provinsi yang dipantau adalah Aceh, Sumatera Utara, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Papua, Papua Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur dan Maluku.
Perhatian kepada kelompok rentan seharusnya berimplikasi pada penyediaan sarana dan prasarana untuk mereka dalam Pilpres. Misalnya, surat suara yang ramah dengan kelompok berkebutuhan khusus seperti menggunakan huruf braile. Komnas HAM juga menerima keluhan dari kelompok rentan yang kesulitan mengakses bilik suara.
Ketua Komnas HAM, Hafid Abbas, mengatakan Komnas HAM menginginkan pelaksanaan Pilpres 2014 berlangsung damai, tertib dan akuntabel. Sehingga masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya tanpa tekanan dari pihak manapun. “Diharapkan dengan temuan Komnas HAM itu bisa membenahi distrosi sehingga pelaksanaan Pilpres berjalan baik,” tukasnya.
Jika tidak dibenahi Hafid khawatir potensi konflik sosial bakal terjadi. Berbagai hal yang dapat memicu hal tersebut seperti keikutsertaan aparat negara seperti menteri terjun ke basis untuk berkampanye. Sebab, sebagai abdi negara, aparat pemerintahan harusnya tidak berpihak begitu juga untuk TNI/Polri. Kampanye hitam menjadi sumber konflik lannya. Hafid meminta aparat penegak hukum (APH) segera menuntaskan setiap masalah dalam Pemilu. Jika tidak, potensi konflik sangat terbuka.