Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) sebagai presiden Indonesia terpilih untuk periode 2014-2019. Otomatis, Indonesia akan segera memiliki pemerintahan baru setelah rangkaian pemilu presiden ini selesai, termasuk dalam menunjuk tim ekonomi pemerintahan Jokowi-JK.
Mantan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sudarjono menyarankan, tim ekonomi Jokowi-JK harus dari kalangan profesional. Terlebih lagi dari orang-orang yang memperhatikan kepentingan bangsa secara menyeluruh. Orang tersebut juga harus mau mengurus bangsa dan bersedia hidup tak mewah.
"Harus berani menunjuk profesional, yang tidak punya kepentingan. Profesional tersebut harus berani lengser dari jabatannya sekarang," ujar Sudarjono dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (23/7).
Ekonom dari Indonesia Economic Intelligence (IEI), Sunarsip, juga mengutarakan hal yang sama. Menurutnya, kalangan profesional yang nantinya akan menjadi tim ekonomi dalam kabinet Jokowi-JK tersebut juga harus memiliki keberanian, kapasitas dalam melakukan perubahan dan komitmen politik.
"Banyak orang profesional tapi lebih teknokrat, ini tidak cukup. Orang profesional harus berani dan punya kemauan politik. Karena menteri itu jabatan politik, tapi politik negara bukan politik kelompok atau partisan," tuturnya.
Ia menjelaskan, dipilihnya kalangan profesional untuk tim ekonomi juga pernah dilakukan Susilo Bambang Yudhoyono saat pertama kali terpilih sebagai presiden tahun 2004 silam. Namun, setelah menjabat presiden untuk periode berikutnya, kalangan profesionall yang duduk di tim ekonomi mulai berkurang.
Ekonom Faisal Basri menilai, tim ekonomi Jokowi-JK tak harus dari kalangan profesional. Menurutnya, tim ekonomi harus orang yang memiliki ketrampilan dan kompetensi yang baik di bidangnya. "Tidak bisa dikotomi seperti itu (profesional atau politikus, red). Harus dilihat kompetensinya, rekam jejaknya," katanya.
Ia mengatakan, tim Jokowi-JK nantinya harus berani membenahi institusi ekonomi dan politik Indonesia yang bersifat ekstraktif. "Yaitu, suatu keadaan dimana sekelompok elit dengan mudah merampok kekayaan negara atau extractive economy intitution," katanya.
Misalnya di sektor minyak, lanjut Faisal, pemerintah harus berani menghapus sistem cost recovery dengan perusahaan. Ke depan, negara hanya meminta misalnya, 70 persen hasil minyak secara fisik. Menurutnya, jika sistem cost recovery seperti sekarang hanya menciptakan kondisi pasar negosiasi yang berujung bisa menjadi korupsi.
"Kita hadapi suatu iklim politik seperti ini ciptakan pasar korupsi atau pasar negosiasi. Jadi mainan itu cost recovery," kata Faisal.
Anggota Tim Sukses Bidang Ekonomi Jokowi-JK Iman Sugema tak berharap banyak akan memperoleh posisi di tim ekonomi pemerintahan Jokowi-JK. "Sejauh ini sama tim relawan lain tidak ada komitmen apa-apa dengan Pak Jokowi. Kita bergerak untuk membangun sebuah negara yang melalui transformasi sosial," katanya.
Menurutnya, terdapat sejumlah fokus utama yang akan dilakukan pemerintahan Jokowi-JK. Pertama di sektor maritim. Di sektor ini, Jokowi-JK pernah membicaraakan tol laut dan pengembangan industri perikanan. Fokus kedua, di sektor pangan. Pengembangan di sektor ini lebih ke arah pertanian hingga ternak.
Fokus ketiga, terkait energi. Dalam lima tahun ke depan, direncanakan mengalihkan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) di sektor transportasi ke arah gas. Keempat, soal infrastruktur, seperti pasar rakyat.
"Itu di bidang ekonomi. Tapi inti program Jokowi dibungkus dalam program revolusi mental, mengubah paradigma pembangunan ekonomi. Itu diupayakan lebih partisipatif. Supaya tidak ada dikotomi antara pertumbuhan dan pemerataan," pungkasnya.
Mantan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sudarjono menyarankan, tim ekonomi Jokowi-JK harus dari kalangan profesional. Terlebih lagi dari orang-orang yang memperhatikan kepentingan bangsa secara menyeluruh. Orang tersebut juga harus mau mengurus bangsa dan bersedia hidup tak mewah.
"Harus berani menunjuk profesional, yang tidak punya kepentingan. Profesional tersebut harus berani lengser dari jabatannya sekarang," ujar Sudarjono dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (23/7).
Ekonom dari Indonesia Economic Intelligence (IEI), Sunarsip, juga mengutarakan hal yang sama. Menurutnya, kalangan profesional yang nantinya akan menjadi tim ekonomi dalam kabinet Jokowi-JK tersebut juga harus memiliki keberanian, kapasitas dalam melakukan perubahan dan komitmen politik.
"Banyak orang profesional tapi lebih teknokrat, ini tidak cukup. Orang profesional harus berani dan punya kemauan politik. Karena menteri itu jabatan politik, tapi politik negara bukan politik kelompok atau partisan," tuturnya.
Ia menjelaskan, dipilihnya kalangan profesional untuk tim ekonomi juga pernah dilakukan Susilo Bambang Yudhoyono saat pertama kali terpilih sebagai presiden tahun 2004 silam. Namun, setelah menjabat presiden untuk periode berikutnya, kalangan profesionall yang duduk di tim ekonomi mulai berkurang.
Ekonom Faisal Basri menilai, tim ekonomi Jokowi-JK tak harus dari kalangan profesional. Menurutnya, tim ekonomi harus orang yang memiliki ketrampilan dan kompetensi yang baik di bidangnya. "Tidak bisa dikotomi seperti itu (profesional atau politikus, red). Harus dilihat kompetensinya, rekam jejaknya," katanya.
Ia mengatakan, tim Jokowi-JK nantinya harus berani membenahi institusi ekonomi dan politik Indonesia yang bersifat ekstraktif. "Yaitu, suatu keadaan dimana sekelompok elit dengan mudah merampok kekayaan negara atau extractive economy intitution," katanya.
Misalnya di sektor minyak, lanjut Faisal, pemerintah harus berani menghapus sistem cost recovery dengan perusahaan. Ke depan, negara hanya meminta misalnya, 70 persen hasil minyak secara fisik. Menurutnya, jika sistem cost recovery seperti sekarang hanya menciptakan kondisi pasar negosiasi yang berujung bisa menjadi korupsi.
"Kita hadapi suatu iklim politik seperti ini ciptakan pasar korupsi atau pasar negosiasi. Jadi mainan itu cost recovery," kata Faisal.
Anggota Tim Sukses Bidang Ekonomi Jokowi-JK Iman Sugema tak berharap banyak akan memperoleh posisi di tim ekonomi pemerintahan Jokowi-JK. "Sejauh ini sama tim relawan lain tidak ada komitmen apa-apa dengan Pak Jokowi. Kita bergerak untuk membangun sebuah negara yang melalui transformasi sosial," katanya.
Menurutnya, terdapat sejumlah fokus utama yang akan dilakukan pemerintahan Jokowi-JK. Pertama di sektor maritim. Di sektor ini, Jokowi-JK pernah membicaraakan tol laut dan pengembangan industri perikanan. Fokus kedua, di sektor pangan. Pengembangan di sektor ini lebih ke arah pertanian hingga ternak.
Fokus ketiga, terkait energi. Dalam lima tahun ke depan, direncanakan mengalihkan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) di sektor transportasi ke arah gas. Keempat, soal infrastruktur, seperti pasar rakyat.
"Itu di bidang ekonomi. Tapi inti program Jokowi dibungkus dalam program revolusi mental, mengubah paradigma pembangunan ekonomi. Itu diupayakan lebih partisipatif. Supaya tidak ada dikotomi antara pertumbuhan dan pemerataan," pungkasnya.