Presiden SBY Lantik KSAD Baru
Berita

Presiden SBY Lantik KSAD Baru

KSAD baru akan segera melakukan konsolidasi dan evaluasi.

Oleh:
RED/ANT
Bacaan 2 Menit
Gatot Nurmantyo saat dilantik menjadi KSAD, Jumat (25/7). Foto: www.presidenri.go.id
Gatot Nurmantyo saat dilantik menjadi KSAD, Jumat (25/7). Foto: www.presidenri.go.id
Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) yang baru akhirnya dilantik di Istana Negara, Jakarta, Jumat (25/7). Acara pelantikan Letjen Gatot Nurmantyo sebagai KSAD menggantikan Jenderal Budiman dipimpin langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Sebagaimana dilansir laman www.presidenri.go.id, Gatot sebelumnya adalah Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad). Pria kelahiran 13 Maret 1960 ini lulusan Akademi Militer 1982. Ia pernah menjabat Komandan Kodiklat TNI AD, Pangdam V/Brawijaya, dan Gubernur Akademi Militer (Akmil).

Pengangkatan Letjen Gatot Nurmantyo sebagai KSAD ini tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 TNI Tahun 2014. Gatot pun diambil sumpahnya dengan mengikuti perkatan Presiden SBY, sebagai berikut:

"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa atau dalih apapun juga tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga. Bahwa saya tidak akan menerima hadia atau suatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang saya tahu atau patut dapat mengira bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan, atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya," ucap Gatot.

"Bahwa saya akan tetap setia kepada Undang Undang Dasar dan memelihara segala peraturan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia. Bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi sumpah prajurit," lanjut Gatot.

Wapres Boediono turut hadir menyaksikan pengambilan sumpah KSAD yang baru. Hadir pula Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Chairul Tanjung, Menko Kesra Agung Laksono, Mendagri Gamawan Fauzi, Menlu Marty Natalegawa, Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Kapolri Jenderal Sutarman, dan dua kepala staf angkatan TNI lainnya.
Usai dilantik, Gatot menyatakan akan segera melakukan konsolidasi dan evaluasi. Menurut Gatot, pihaknya akan meneruskan program yang telah ditentukan tetapi dengan melakukan sejumlah evaluasi yang diperlukan terkait dengan situasi dan tantangan ke depan.

Gatot juga mengemukakan, pihaknya akan terus menjaga agar situasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 tetap kondusif. Apalagi, ujar dia, Pilpres 2014 yang dijalani Indonesia juga mendapat perhatian secara luas dunia internasional.

"Ke depannya kondisi harus tetap damai, dan kami akan tetap selalu siaga untuk menjaganya," tegasnya.

Sempat Kontroversi
Sebelumnya, pencopotan KSAD yang lama, Jenderal Budiman sempat menjadi kontroversi. Anggota Komisi I DPR Helmy Fauzi mengaku kaget begitu mengetahui rencana Presiden SBY dan Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko untuk mengganti KSAD secara mendadak. Helmy mengakui pergantian posisi KSAD adalah hak Presiden. Meski demikian, kata Helmy, sebaiknya Presiden SBY menjelaskan latar belakang pencopotan Budiman. Apalagi kabar ini muncul di tengah KPU akan mengeluarkan pengumuman Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

"Penjelasan dari Presiden SBY menjadi penting untuk menghindari terciptanya polemik dan spekulasi," ujar dia.

Helmy mengakui sistem politik Indonesia tidak mengenal masa demisioner kepresidenan. Walau demikian, dirinya berharap Presiden SBY tidak mengeluarkan kebijakan strategis di saat KPU telah menetapkan capres dan cawapres terpilih.

"Setelah KPU menetapkan presiden dan wakil presiden terpilih sebaiknya tidak ada lagi kebijakan strategis yang dikeluarkan pemerintah," imbuh Helmy.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto menegaskan pergantian Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Budiman tak ada unsur politis.

"Pergantian ini tidak ada kaitannya dengan peristiwa politik apapun, khususnya menjelang pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh KPU," kata Menko Polhukam, Djoko Suyanto dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa.

Pergantian pimpinan TNI, kata dia, adalah hal yang lumrah dalam rangka regenerasi di lingkungan TNI. Semua pergantian pejabat di TNI sudah direncanakan dengan seksama. "Pergantian pejabat TNI diperlukan untuk kepentingan organisasi," ujarnya.
Tags:

Berita Terkait