PERADI Berharap Jokowi Mampu “Hilangkan” KPK
Berita

PERADI Berharap Jokowi Mampu “Hilangkan” KPK

KPK tak diperlukan bila korupsi sudah benar-benar berhasil diberantas.

Oleh:
ALI/RES
Bacaan 2 Menit
Ketua Umum DPN PERADI Otto Hasibuan (tengah) saat konferensi pers di kantornya, Kamis (24/7). Foto: RES
Ketua Umum DPN PERADI Otto Hasibuan (tengah) saat konferensi pers di kantornya, Kamis (24/7). Foto: RES
Ketua Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) Otto Hasibuan berharap agar pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mampu menghilangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari bumi Indonesia.

“Kita bangga dengan KPK, tapi di balik kebanggaan tersebut, ada kesedihan,” ujar Otto dalam konferensi pers di kantornya, Otto Hasibuan & Associates, Jakarta, Kamis (24/7).

Otto mengibaratkan KPK sebagai Unit Gawat Darurat (UGD) di rumah sakit. Keberadaan KPK karena keadaan bangsa Indonesia sedang dalam keadaan emergency. “Jadi, kalau bangsa ini sudah sehat atau tidak sakit lagi, KPK nggak perlu ada. Iya kan?” tuturnya.

Lebih lanjut, Otto menjelaskan bahwa di satu sisi, dirinya bangga dengan KPK yang terus memberantas korupsi. Namun, di sisi lain, keberadaan KPK justru membuktikan bahwa bangsa Indonesia masih sakit. “Kalau kita tidak sakit dari soal korupsi, tak perlu ada KPK. Cukup ada kejaksaan dan kepolisian,” ujarnya lagi.

Otto mengatakan bahwa bangsa ini sudah terlalu lama dirawat di UGD. “Jadi, keberhasilan pemerintahan yang akan datang nanti kalau dia bisa menjadikan KPK tidak ada. Dalam arti, bukan tidak suka KPK, tapi karena sudah tak ada lagi korupsi di negeri kita,” jelasnya.

Oleh karena itu, Otto berharap ini menjadi target utama pemerintahan Jokowi dalam lima tahun ke depan. “Kalau lima tahun lagi KPK masih ada, berarti bangsa ini masih sakit dan kita belum sembuh dari penyakit korupsi,” ujarnya.

Otto juga berharap pemerintahan yang akan datang nanti harus bisa memastikan Polri jadi ujung tombak penegakan hukum di Indonesia. Ia berharap semua itu tergantung kepada politik hukum yang dimiliki presiden ke depan.

“Kalau dia punya sikap dan konsep politik hukum yang jelas, nggak sulit itu. Reformasi Polri bisa dilakukan dengan segera. Polisi  bisa dianggap sebagai sahabat rakyat, bukan justru menakutkan,” tambahnya.

Sebelumnya, pasangan capres-cawapres Jokowi-JK pernah berjanji untuk selalu mendukung penguatan KPK sebagai lembaga yang mengantisipasi kebocoran APBN. Jokowi menegaskan bahwa KPK harus diperkuat tidak hanya dari sisi anggaran, tapi juga dari sisi aparat. 

“Anggaran perlu ditambah. Penyidik perlu ditambah. Kalau ekonomi kita bagus, perkiraan saya anggaran KPK bisa ditambah sampai kurang lebih sepuluh kali,” katanya di KPK, Kamis (26/6).

Penambahan anggaran dan penyidik KPK, lanjut Jokowi, sangat diperlukan agar KPK menjadi sebuah institusi yang betul-betul kuat. Bahkan, Jokowi berpendapat, KPK harus ditambah ribuan penyidik lagi untuk menunjang kinerjanya. “Tentu penguatan itu untuk mengantisipasi yang bocor bocor itu,” ujarnya.

Jokowi mengapresiasi upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK selama ini.

Dalam visi dan misinya, Jokowi juga meletakan isu pemberantasan korupsi pada sembilan agenda prioritasnya. “Kami akan menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya,” sebutnya.
Tags:

Berita Terkait