Penulis hanya pemerhati hukum yang kebetulan berprofesi sebagai corporate lawyer dan memiliki pendapat berbeda mengenai legal standing pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Prabowo-Hatta. Penulis sangat terkejut membaca artikel tersebut di atas dan takjub melihat semangat berapi-api seorang corporate lawyer senior yang mau meluangkan waktu menuliskan pendapatnya dan bergabung dengan koalisi advokat untuk demokrasi.
Berikut pendapat Penulis mengenai artikel Bapak Timur Sukirno yang menyatakan bahwa “Sang Macan Asia” (meminjam istilah beliau untuk pasangan capres dan cawapres No. 1 Prabowo-Hatta) telah kehilangan legal standing terkait dengan pidato penarikan diri pasangan calon presiden Prabowo-Hatta beberapa saat sebelum penetapan hasil pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (“KPU”).
Legal Standing
UU MK dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 04/PMK/2004 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan bahwa yang dapat menjadi pemohon untuk mengajukan sengketa hasil pemilu calon presiden dan wakil presiden di MK adalah perorangan warga negara Indonesia, pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta pemilu atau partai politik peserta pemilu.
Legal standing biasa dimaknai sebagai kedudukan hukum dimana pemohon dianggap memiliki hak dan memenuhi syarat untuk mengajukan keberatan terhadap penetapan KPU terkait sengketa hasil pemilihan umum. Pemohon harus dapat membuktikan bahwa terdapat dasar yang cukup bahwa hak konstitusional pemohon dirugikan akibat penetapan KPU tersebut dan ada kepentingan nyata pemohon yang dilindungi oleh hukum.
Memperhatikan dasar argumen Timur Sukirno yang menyatakan bahwa Sang Macan Asia telah kehilangan legal standing akibat pidato penarikan diri Sang Macan sebelum penetapan hasil pemilu oleh KPU, menurut Penulis itu sangat prematur. Penulis berpendapat bahwa Sang Macan Asia memiliki legal standing membawa persengketaan hasil pemilu tersebut kepada MK. Pidato Sang Macan Asia menurut Penulis bukan merupakan pengunduran diri. Pun bila ingin dijadikan argumen yang mendukung hilangnya legal standing Sang Macan Asia maka pertama harus diuji terlebih dahulu apakah pidato tersebut merupakan pengunduran diri.
Kedua, apakah pengunduran diri sebagai peserta calon presiden dan calon wakil presiden sah bila diajukan secara lisan mengingat pendaftaran calon presiden dan wakil presiden dibuat secara tertulis dan terdapat surat pernyataan bahwa pasangan calon tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon (Pasal 15 poin (f) Undang-Undang No. 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden). Meskipun tidak ada ketentuan hukum yang mengatur mengenai apakah pengunduran diri tersebut harus dibuat secara tertulis atau lisan tetapi Penulis menganggap tidak berlebihan bahwa pengunduran diri tersebut baru dianggap sah bila dinyatakan dengan tegas dan secara tertulis untuk menghindari asumsi.
Lebih lanjut, Penulis mengingatkan bahwa hati-hati efek bola salju bila MK berpendapat Sang Macan Asia tidak memiliki legal standing karena dianggap telah mengundurkan diri. Bila demikian pendapat MK maka akan timbul permasalahan baru dimana hanya ada satu calon presiden dan wakil presiden tersisa. Tentunya ini perlu dikaji secara mendalam mengingat apakah pemilihan umum dapat disebut sah dan konstitusional bila hanya diikuti oleh satu calon presiden dan wakil presiden.