Rabu, 06 Agustus 2014
Dukungan Mayoritas Diam
Rasanya gerakan kalangan sipil di Indonesia yang murni tidak pernah menghasilkan suatu perubahan sosial drastis apapun.
Dibaca: 10237 Tanggapan: 1
Untuk mereka yang mau sedikit berkontemplasi tentang kultur Indonesia, dan mengamati perkembangan demografi Indonesia belasan tahun belakangan ini, hasil pilpres kemarin yang menjadikan Jokowi Presiden RI ke-7 sudah bisa diduga.
 
Demikian juga mereka yang paham Prabowo dan latar belakangnya, sudah bisa diprediksi reaksinya dan reaksi  kubunya atas hasil Pilpres barusan ini. Lebih jauh lagi, kita juga sudah bisa meraba dengan lebih jelas berbagai persoalan mendatang yang akan dihadapi pemerintahan baru dengan struktur politik yang baru pasca Pilpres
 
Kultur kita menghasilkan suatu mayoritas yang diam. Diam di sini tidak berarti kita tidak punya pilihan, atau tidak paham untuk memilih atau tidak mampu memilih. Sikap mendasar mayoritas kita adalah mengamati dalam diam. Kita biasa hidup dalam represi kekuasaan sejak berabad lalu, kita punya budaya malu-malu, dan kita punya keengganan untuk berada di depan atau menjadi corong kepentingan orang banyak.
 
Pendapat berbeda cenderung digilas oleh pemegang kekuasaan, pemilik modal atau karena pengaruh hubungan primordial. Gerakan masyarakat sipil tahun 1965 yang menumbangkan Soekarno hanya bisa menggerakkan rakyat karena “backing” tentara. Peristiwa Malari bisa besar karena ada pertentangan di tubuh pimpinan tentara. Gerakan reformasi 1998 bisa berhasil karena ekonomi kita dihancurkan dari dalam dan luar, sehingga siapapun dengan kekuatan apapun tidak mampu menghentikan kejatuhan Soeharto.
 
Di ketiga gerakan tersebut, selalu ada tangan-tangan yang ikut campur tanpa kelihatan. Rasanya gerakan kalangan sipil di Indonesia yang murni tidak pernah menghasilkan suatu perubahan sosial drastis apapun.
 
Namun ketika ekspresi berbeda, penolakan akan kemapanan atau kekuasaan, dan dukungan terhadap sesuatu yang memberi harapan bisa dilakukan praktis dengan diam, atau rahasia, atau tanpa risiko, maka gerakan sipil tersebut bisa secara masif menyatu dan melakukan perubahan besar.
 
Dukungan lebih dari 1,4 juta facebookers kepada Bibit dan Chandra dalam kasus Cicak-Buaya mencapai rekor tertinggi di Indonesia sampai saat ini. Dukungan masif yang besar diberikan kepada Prita dalam kasusnya melawan Omni International Hospital.
 
Dukungan-dukungan itu dilakukan dari belakang meja komputer, tanpa mengharuskan para pendukung untuk turun ke jalan, menanggung risiko, atau mengeluarkan biaya. Bahkan dukungan diberikan tanpa yang bersangkutan keluar rumah atau tempat kerjanya. Hanya dibutuhkan satu klik di alat komunikasi atau komputer mereka.
 
Dukungan masif itu memunculkan opini publik, memberikan arti baru tentang apa yang dianggap adil dan benar oleh publik. Dukungan itu memaksa para penegak hukum, birokrat dan mereka yang punya kuasa menentukan akhir suatu penyelesaian kasus hukum karena gerakan yang luas bisa menggulung mereka dari kekuasaan.   
 
Demikian halnya juga dengan Pilpres barusan. Pada waktu dukungan kepada calon presiden diberikan di balik bilik pemungutan suara, secara rahasia, tanpa risiko, suara rakyat akan terdengar, pilihan rakyat akan dijatuhkan, pemimpin baru terpilih, dan pemerintahan baru dibentuk karenanya. Pilihan dalam diam menghasilkan perubahan. Mayoritas kita yang diam selama ini takut pada kembalinya orba yang lekat dengan represi, takut akan munculnya penguasa yang tidak peduli dengan HAM, takut pada kerakusan bisnis kolutif, muak dengan birokrasi, parlemen dan penegak hukum yang korup, lelah dengan elit kekuasaan yang tidak mendengar suara rakyat.
 
Ketakutan itu mewabah menjadi suatu sikap mayoritas diam. Pilihan diam telah memilih “common sense”, memilih dia yang bersahaja dan mau menjadi pendengar yang baik. Pilihan diam memilih dia yang menjadi bagian dari kesehariannya. Bukan dia yang elitis, berjarak, kuat dan kaya, dan punya sejarah yang dianggap menakutkan.
 
Gugatan ke MK dan ancaman-ancaman penggunaan “people’s power” yang akan bergerak di luar konstitusi kalau keputusan MK tidak memuaskan mereka adalah percikan kecil orang marah dan kecewa karena kemenangan mereka sepertinya sudah hampir terjadi. Tidak bisa dianggap enteng, tetapi mereka lupa, mereka tidak mendapat dukungan mayoritas diam itu, mayoritas yang menggunakan “common sense”, yang lebih suka damai, tetapi bosan ditindas dan menjadi muak terhadap hantu blau elit dan penguasa yang sama, hanya berubah bentuk dan nama.
 
Kita tunggu tanggal 22 Agustus, tetapi sebaiknya Jokowi harus segera bersiap untuk memenuhi janji-janji kampanyenya, karena mayoritas diam yang mendukungnya hanya akan terus mendukung kalau “common sense” mereka sejalan dengan program implementasi pemerintahan baru.
 
Marunouchi, Agustus 2014
tak memahami konstitusi!!!
 - andi ifal anwar
12.08.14 22:08
terima kasih sebelumnya.. salam sangat miris bagi saya ketika membaca kata"common sense" dan juga gugatan hasil pilpres di MK adalah "ketidakpuasan dari salah satu calon". sadar atau tidak sadar yang harus kita pahami terlebih dahulu adalah gugatan di MK itu diamanahkan oleh Konstitusi..jadi tidak ada aturan yang dilanggarnya !. kedua. yang perlu dipahami adalah konteks gugatan di MK terhadap hasil pemilu bukan karena kemenangan itu..karena kita pahami bersama bahwa dalam pertandingan pasti ada menang dan kalah..tapi dalam konteks pilpres ini, lebih menitik beratkan pada pelaksanaan pilpres. tuntutan pemohon di MK adalah "KEADILAN" yang tentu masyarakat juga resah dengan ketidak adilan itu !!!. salam.
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.