Lembaga antirasuah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengingatkan kepada Presiden terpilih Joko Widodo untuk menghindari praktik "politik dagang sapi" atau bagi-bagi kekuasaan dalam menentukan postur kabinet pemerintahannya.
"Kabinet Jokowi posturnya harus disesuaikan dengan visi yang akan dijalankan, bukan didasari oleh 'politik dagang sapi'," kata Koordinator ICW Ade Irawan di Jakarta, Selasa.
Ade menekankan, berapa pun jumlah kementerian dalam kabinet Jokowi-JK nantinya tidak boleh diperhitungkan berdasarkan pembagian kursi bagi kelompok kepentingan. Sebaliknya, sebesar apapun postur kementerian Jokowi, asalkan didasari kebutuhan visi program Jokowi-JK maka ICW tidak akan mempersoalkannya.
"Kalau visi Jokowi-JK nanti mendorong perampingan kabinet, atau ada penggabungan kementerian dan sebagainya, itu teknis saja, yang penting disesuaikan tujuan pemerintahannya. Orang yang bekerja di kementerian yang dirampingkan juga bisa dipindahkan ke tempat lain, atau kalau menolak bisa ditawarkan pensiun dini," ujar dia.
Ade menilai sejauh ini pembentukan kabinet Jokowi-JK sudah mulai transparan yang diindikasikan dengan adanya partisipasi publik dalam mengusulkan nama-nama menteri yang bisa dipertimbangkan Jokowi untuk masuk kabinetnya.
Namun demikian, dia mengatakan publik saat ini tetap harus mengawal pembentukan kabinet Jokowi, agar penentuan posturnya benar-benar tidak mendapat tekanan dari pihak luar.
"Kabinet Jokowi posturnya harus disesuaikan dengan visi yang akan dijalankan, bukan didasari oleh 'politik dagang sapi'," kata Koordinator ICW Ade Irawan di Jakarta, Selasa.
Ade menekankan, berapa pun jumlah kementerian dalam kabinet Jokowi-JK nantinya tidak boleh diperhitungkan berdasarkan pembagian kursi bagi kelompok kepentingan. Sebaliknya, sebesar apapun postur kementerian Jokowi, asalkan didasari kebutuhan visi program Jokowi-JK maka ICW tidak akan mempersoalkannya.
"Kalau visi Jokowi-JK nanti mendorong perampingan kabinet, atau ada penggabungan kementerian dan sebagainya, itu teknis saja, yang penting disesuaikan tujuan pemerintahannya. Orang yang bekerja di kementerian yang dirampingkan juga bisa dipindahkan ke tempat lain, atau kalau menolak bisa ditawarkan pensiun dini," ujar dia.
Ade menilai sejauh ini pembentukan kabinet Jokowi-JK sudah mulai transparan yang diindikasikan dengan adanya partisipasi publik dalam mengusulkan nama-nama menteri yang bisa dipertimbangkan Jokowi untuk masuk kabinetnya.
Namun demikian, dia mengatakan publik saat ini tetap harus mengawal pembentukan kabinet Jokowi, agar penentuan posturnya benar-benar tidak mendapat tekanan dari pihak luar.