Mafia minyak dan gas (Migas) di Indonesia sudah dimulai sejak Orde Baru (Orba). Pada era reformasi, mafia migas semakin menggurita pasca berlakunya UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam UU Migas ini, urusan migas didorong menjadi sangat liberal dan praktis menghilangkan kedaulatan nasional atas Migas. Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Mining and Energy Studies (IMES), Erwin Usman, dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu (21/9).
“Kerja sindikasi mafia migas ini semakin menohok ke dalam sistem negara,” kata Erwin.
Erwin menjelaskan, sebuah laporan dalam surat kabar menyebutkan kerugian negara dari praktik sindikasi mafia migas di Indonesia per tahun minimal sebesar USD 4,2 miliar atau Rp37 triliun (Kompas, 12 Juni 2014). Jika diakumulasikan selama 10 tahun, maka operasi mafia migas mencapai Rp370 triliun.
Sementara transaksi di hulu untuk urusan minyak ini adalah 850 barel per hari atau senilai USD 16,5 miliar atau sekitar Rp196,3 triliun. “Ini baru mafia migas, belum lagi mafia pangan dan sektor lainnya,” jelasnya.
Atas besarnya nilai kerugian negara dari operasi mafia migas, Erwin menegaskan mafia migas harus segera diberantas. Pemerintahan Jokowi-JK diharapkan dapat memberantas mata rantai mafia migas yang melibatkan aktor-aktor penting seperti birokrasi, politikus, dan bisnis. Ini merupakan tiga rangkaianyang tidak dapat dipisahkan.
Adapun ketiga aktor ini memiliki kepentingan masing-masing dalam operasinya. Birokrasi berkepentingan untuk melanggengkan kekuasaannya di pemerintahan, politikus untuk mengongkosi cost politic serta sederet kebutuhan glamour. Sedangkan kelompok bisnis, berkepentingan untuk tetap menguasai jaringan monopoli dan sindikasi kartel dalam dunia migas. Erwin menyebutnya sebagai tali temali ekonomi politik.
Menurut Erwin, perlu tindakan komprehensif untuk memberantas dan menihilkannya,yaitu kombinasi antara perbaikan atau revolusi mental dan sistem secara total serta penindakan hukum yang adil dan tak pandang bulu. Tentu saja, hal ini harus dimulai dari atas seperti Presiden, DPR dan menteri-menteri.
Untuk itu, Erwin menilai Presiden terpilih Jokowi-JK harus punya skema tegas soal pemberantasan mafia migas. Setidaknya, kata kunci untuk memberantas mafia migas harus dimulai dari skema pemberantasan mafia di hulu lalu ke hilir. Kemudian, jangan sampai skema yang disusun hanya menyingkirkan mafia lama, lalu tumbuh jaringan mafia baru. Paralel dengan hal tersebut, Jokowi-JK secepat mungkin harus membenahi sistem lama tata kelola migas nasional agar sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945, bukan modal asing.
“Berikutnya, seluruh kontrak tambang dan migas yang telah habis masa berlakunya, wajib diambil alih oleh negara. adapun atas kontrak yang bermasalah baik proses dan pemilikannya, mestinya segera dilakukan tindakan audit meyeluruh,” tutur Erwin.
Terakhir, segera menfokuskan sumber daya dan sumber dana untuk membangun kilang-kilang baru. Menurut Erwin, Indonesia minimal membutuhkan dua buah kilang baru dengan kapasitas produksi masing-masing sebesar 400-500 ribu barel per hari untuk mengurangi ketergantungan impor dan mafia gas, sekaligus memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Satgas Mafia Migas
Terkait rencana Jokowi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti-Mafia Migas, Erwin menilai hal itumerupakan terobosan awal yang tepat untuk menihilkan gurita mafia migas di Indonesia. Bila Jokowi serius untuk memberantas mafia migas, Erwin meminta agar dimulai dari PT Petral Ltd, anak perusahaan PT Pertamina. Caranya, dengan menggelar audit investigatif untuk memulai proses hukum yang tegas dan adil.
Namun, rekrutmen satgas anti mafia migas mesti digelar secara transparan, akuntabel dan melibatkan partisipasi publik. Tim seleksi dan para calon anggota satgas sejak awal harus dimintai komitmen yang kuat untuk bekerja memberantas mafia migas.
Pengamat Geopolitik Ekonomi Global Future Institute, Hendrajit,mengatakantanpa skema kuat mulai dari pemberantasan hulu ke hilir, Jokowi-JK akan kesulitan menihilkan mafia migas. "Kalau skemanya nggak tahu mau apa, omong kosong Jokowi-JK bisa memberantas mafia migas," ujarnya.
Selain itu, ia mengatakan pemberantasan mafia migas harus menyentuh pada persoalan geo-politik. Menurutnya, geo-politik dan migas haruslah searah. “Mafia migas ini persoalan hilir. Dan untuk memberantasnya, harus ada kesatuan antar Kementerian. Untuk itu geo-politik dan migas harus searah karena geo-politik dapat menyatukan ego sektoral,” kata Hendra.
Sementara itu Anggota Komisi VII DPR, Satya W. Yudha, mengingatkan soal kontrak-kontrak yang ada. Menurutnya, baik dalam tambang maupun migas, bunyi kontrak harus dilihat secara teliti. Jangan sampai isi kontrak justru dikuasai oleh kontraktor, sehingga negara kehilangan kedaulatan atas migas.
“Maka, setiap isi kontrak harus diteliti. Jangan sampai isi kontrak dikuasai oleh kontraktor,” pungkasnya.
“Kerja sindikasi mafia migas ini semakin menohok ke dalam sistem negara,” kata Erwin.
Erwin menjelaskan, sebuah laporan dalam surat kabar menyebutkan kerugian negara dari praktik sindikasi mafia migas di Indonesia per tahun minimal sebesar USD 4,2 miliar atau Rp37 triliun (Kompas, 12 Juni 2014). Jika diakumulasikan selama 10 tahun, maka operasi mafia migas mencapai Rp370 triliun.
Sementara transaksi di hulu untuk urusan minyak ini adalah 850 barel per hari atau senilai USD 16,5 miliar atau sekitar Rp196,3 triliun. “Ini baru mafia migas, belum lagi mafia pangan dan sektor lainnya,” jelasnya.
Atas besarnya nilai kerugian negara dari operasi mafia migas, Erwin menegaskan mafia migas harus segera diberantas. Pemerintahan Jokowi-JK diharapkan dapat memberantas mata rantai mafia migas yang melibatkan aktor-aktor penting seperti birokrasi, politikus, dan bisnis. Ini merupakan tiga rangkaianyang tidak dapat dipisahkan.
Adapun ketiga aktor ini memiliki kepentingan masing-masing dalam operasinya. Birokrasi berkepentingan untuk melanggengkan kekuasaannya di pemerintahan, politikus untuk mengongkosi cost politic serta sederet kebutuhan glamour. Sedangkan kelompok bisnis, berkepentingan untuk tetap menguasai jaringan monopoli dan sindikasi kartel dalam dunia migas. Erwin menyebutnya sebagai tali temali ekonomi politik.
Menurut Erwin, perlu tindakan komprehensif untuk memberantas dan menihilkannya,yaitu kombinasi antara perbaikan atau revolusi mental dan sistem secara total serta penindakan hukum yang adil dan tak pandang bulu. Tentu saja, hal ini harus dimulai dari atas seperti Presiden, DPR dan menteri-menteri.
Untuk itu, Erwin menilai Presiden terpilih Jokowi-JK harus punya skema tegas soal pemberantasan mafia migas. Setidaknya, kata kunci untuk memberantas mafia migas harus dimulai dari skema pemberantasan mafia di hulu lalu ke hilir. Kemudian, jangan sampai skema yang disusun hanya menyingkirkan mafia lama, lalu tumbuh jaringan mafia baru. Paralel dengan hal tersebut, Jokowi-JK secepat mungkin harus membenahi sistem lama tata kelola migas nasional agar sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945, bukan modal asing.
“Berikutnya, seluruh kontrak tambang dan migas yang telah habis masa berlakunya, wajib diambil alih oleh negara. adapun atas kontrak yang bermasalah baik proses dan pemilikannya, mestinya segera dilakukan tindakan audit meyeluruh,” tutur Erwin.
Terakhir, segera menfokuskan sumber daya dan sumber dana untuk membangun kilang-kilang baru. Menurut Erwin, Indonesia minimal membutuhkan dua buah kilang baru dengan kapasitas produksi masing-masing sebesar 400-500 ribu barel per hari untuk mengurangi ketergantungan impor dan mafia gas, sekaligus memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Satgas Mafia Migas
Terkait rencana Jokowi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti-Mafia Migas, Erwin menilai hal itumerupakan terobosan awal yang tepat untuk menihilkan gurita mafia migas di Indonesia. Bila Jokowi serius untuk memberantas mafia migas, Erwin meminta agar dimulai dari PT Petral Ltd, anak perusahaan PT Pertamina. Caranya, dengan menggelar audit investigatif untuk memulai proses hukum yang tegas dan adil.
Namun, rekrutmen satgas anti mafia migas mesti digelar secara transparan, akuntabel dan melibatkan partisipasi publik. Tim seleksi dan para calon anggota satgas sejak awal harus dimintai komitmen yang kuat untuk bekerja memberantas mafia migas.
Pengamat Geopolitik Ekonomi Global Future Institute, Hendrajit,mengatakantanpa skema kuat mulai dari pemberantasan hulu ke hilir, Jokowi-JK akan kesulitan menihilkan mafia migas. "Kalau skemanya nggak tahu mau apa, omong kosong Jokowi-JK bisa memberantas mafia migas," ujarnya.
Selain itu, ia mengatakan pemberantasan mafia migas harus menyentuh pada persoalan geo-politik. Menurutnya, geo-politik dan migas haruslah searah. “Mafia migas ini persoalan hilir. Dan untuk memberantasnya, harus ada kesatuan antar Kementerian. Untuk itu geo-politik dan migas harus searah karena geo-politik dapat menyatukan ego sektoral,” kata Hendra.
Sementara itu Anggota Komisi VII DPR, Satya W. Yudha, mengingatkan soal kontrak-kontrak yang ada. Menurutnya, baik dalam tambang maupun migas, bunyi kontrak harus dilihat secara teliti. Jangan sampai isi kontrak justru dikuasai oleh kontraktor, sehingga negara kehilangan kedaulatan atas migas.
“Maka, setiap isi kontrak harus diteliti. Jangan sampai isi kontrak dikuasai oleh kontraktor,” pungkasnya.