Penyusunan kabinet pemerintahan Presiden RI terpilih, Joko Widodo (Jokowi) ditempuh dengan cara yang ‘tidak biasa’. Jokowi Center, sebuah organisasi relawan Jokowi membuka partisipasi publik dengan membuat polling. Dipublikasikan dalam www.jokowicenter.com serta disebarluaskan melalui berbagai laman media sosial Facebook dan Twitter, publik diminta untuk memberi masukan tentang nama-nama kandidat menteri.
Periode polling dibagi menjadi dua tahap. Tahap I, 24 Juli hingga 10 Agustus 2014, Jokowi Center membuka polling dengan menyodorkan tiga nama kandidat untuk masing-masing pos kementerian. Nama-nama tersebut merupakan hasil diskusi tim Jokowi Center dengan para aktivis, politikus, relawan, wartawan, akademisi dan seniman di berbagai kota.
Di luar tiga nama itu, tim Jokowi Center menyediakan satu tempat kosong agar publik dapat mengusulkan nama lain. Dalam siaran pers tim Jokowi Center, pada tahap I, usulan nama dari publik untuk berbagai pos kementerian berjumlah 837 nama.
Di akhir polling tahap I, tim Jokowi Center berhasil mengumpulkan 109.075 partisipan yang menjagokan nama-nama kandidat menteri. Dari daftar pos kementerian yang ada, maka yang berkaitan dengan bidang hukum adalah Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham).
Untuk pos Menko Polhukam, nama-nama kandidat yang muncul adalah Sutiyoso, Luhut Binsar Panjaitan, Moeldoko, dan Budiman. Sesuai ‘tradisi’ pos Menko Polhukam yang seringkali dijabat unsur tentara, keempat nama kandidat yang paling banyak diusulkan untuk menjadi Menko Polhukam juga berasal dari kalangan militer.
Kandidat yang mendapat perolehan suara terbanyak untuk tahap I, Moeldoko (36 persen), misalnya, saat ini masih menjabat sebagai Panglima TNI. Berikutnya, Sutiyoso (22 persen) selain pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, juga pernah menjabat sebagai Wakil Komandan Jenderal Kopassus. Dalam dua ajang pemilu presiden (2009 dan 2014), Sutiyoso maju menjadi calon presiden, walaupun gagal.
Lalu, Budiman (18 persen) adalah mantan Kepala Staf TNI AD yang baru saja purna jabatan Juli 2014 lalu. Luhut Binsar Panjaitan (4 persen) adalah purnawirawan TNI AD yang pernah juga menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada era Presiden Abdurrahman Wahid.