Sabtu, 27 September 2014
Ribuan Advokat PERADI Aksi Damai Menolak RUU Advokat
RED
     3 
Ribuan Advokat PERADI Aksi Damai Menolak RUU Advokat
Suasana aksi damai advokat PERADI di Gedung DPR. Foto: RES.
Kepada  Yth
Hukum Online
di
Tempat
 
Ribuan Advokat yang tergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dari 64 (enam puluh empat) cabang di seluruh Indonesia mengadakan aksi damai di Bundaran Hotel Indonesia yang dilanjutkan di Gedung DPR RI guna menyampaikan protes atas pembahasan RUU Advokat karena dianggap menafikan Independensi Advokat, diantaranya dengan dibuatnya lembaga baru bernama Dewan Advokat Nasional (DAN) dalam RUU Advokat tersebut.

DPC PERADI Jakarta Timur sangat keras menyatakan penolakan terhadap RUU Advokat tersebut dan John S.E. Panggabean menyatakan sebelum dilakukannya aksi damai ini seluruh rekan-rekan anggota DPC PERADI cabang Jakarta Timur sudah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur  terhadap para pengusung RUU Advokat tersebut antara lain Ahmad Yani. Kasus ini sudah dalam tahap tingkat Banding Eksepsi.

Jhon S.E. Panggabean mengatakan seyogianya Pengusul dan PANSUS RUU Advokat ini kembali ke hati nurani dan integritas moral dengan tidak mensahkan RUU ini. Pasalnya, dalam Rapat Dengar Pendapat(RDP) dengan Advokat atau organisasi Advokat yang ada  pada hari Senin, 25 Maret 2013 di Gedung DPR, PERADI dan  organisasi-organisasi  Advokat  lainnya  telah memberikan pendapat. Yakni, mayoritas advokat dan Organisasi Advokat tersebut menolaksecara tegas RUU Advokat dan meminta agar DPRmenghentikan pembahasannya. Seharusnya  pada saat itu juga  sudah harus dihentikan pembahasanya, namun faktanya RUU Advokat tersebut terus dibahas dan dikeluarkan surat persetujuan Presiden (SUPRES) untuk dibahas bersama-sama dan sebulan terakhir ini PANSUS RUU Advokat terus membahasnya. Ada apakah RUU Advokat ini terkesan dipaksakan dibahas untuk disahkan? karena faktanya organisasi Advokat mayoritas telah menolak RUU Advokat ini,  dan 12 Universitas telah menolak dan telah membuat surat penolakan terhadap RUU Tersebut apalagi masa tugas anggota DPR RI periode 2009 s.d 2014 tinggal beberapa hari lagi berakhir.  

Berdasarkan data, bukan hanya dari kalangan Advokat saja yang menolak RUU Advokat tersebut, melainkan pihak akademisi juga menolaknya dengan alasan; antara lain, RUU Advokat tersebut catat hukum dengan alasan tidak disertai dan didukung dengan naskah akademis. Ada 12 Fakultas Hukum Universitas seluruh Indonesia seperti Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Depok), Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (Yogyakarta), Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Surabaya), Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (Surakarta), Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (Medan), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Makassar), Fakultas Hukum Universitas Trisakti (Jakarta), Fakultas Hukum Universitas Surabaya (Surabaya), Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (Yogyakarta), Fakultas Hukum Universitas Warmadewa (Denpasar), Fakultas Hukum Universitas Muslim  Indonesia (Sulawesi Selatan) dan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nonmensen (Medan), bahkan universitas tersebut mengirimkan surat ke Panja DPR RUU Advokat dan mempertanyakan urgensi pemberlakuan UU Advokat yang baru tersebut.
 
Oleh karenanya, pembahasan RUU Advokat tersebut haruslah dihentikan dan tidak disahkan. Lagipula,Undang-Undang  No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat masih sangat relevan untuk mengakomidir setiap kebutuhan para Advokat Indonesia  dan masyarakat pencari keadilan saat ini.
 

Kantor Advokat Jhon S.E Panggabean & Rekan
rakyat bergerak untk merevisi uu advokat
 - deni
12.11.14 11:10
kami rakyat yg miskin mhn keadilan sahkan revisi uu advokat dan bikin multibar kami khidup dalam kelaparan presiden tolong kami kami sarjana yg susah cari pekerjaan dan hidup layak jgan halangi rakyat untk cari nahkah hapus pasal penyumpahan di pt dan bauat kode etik yg sama satu kode etik tapi multi bar bikin murah biaya biaya jd advkt jangan zolimi kami negeri ini milik banyak orang dpr saja terbelah . hidup multi bar. dukung kami dpr.
cepat revisi uu advokat kami dukung revisi
 - sari
07.11.14 11:16
multi bar memang yahud buat organisasi advokat keren multi bar deang satu kode etik dan bikin murah biaya jadin advokat tolak komersial pkpa dan hapuskan biaya plntkan advokat yg mahal haus pnyumpahan di pt tolong kami dpr mana janjimu revisi uu advokat biar kamai dapat bekerja yg layak kami hanya cari sesuap nasi tolong revisi uu advokat hiup multi bar
sahakan revisi uu advokat dan buat multi bar
 - permatasari
07.11.14 11:01
segera wahai dpr dan presisen revisi uu advokat dan hapus penyumpahan di pt kami rakyat jelta dan miskin ingin keadilan hapus penguli biaya menjadi advokat yg mahal .multi bara oke ,keren multi bar dengan satu kode etik yang sama .hidup multi bar tolong cepat revisi uu advokat sebelum kami mati kelaparan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.