Sejumlah aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil khawatir dengan sepak terjang Koalisi Merah Putih, kumpulan partai politik pendukung Prabowo-Hatta, di parlemen.
Anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho mengatakan kekhawatiran ini timbul pasca persetujuan UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) dan UU Pilkada yang “digoalkan” oleh Koalisi Merah Putih. Ia khawatir bila hal ini kembali berlanjut kepada pemilihan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan dihelat dalam waktu dekat.
“Kekhawatiran politik maysarakat ditangkap dengan sinyal-sinyal dari manuver politik Koalisi Merah Putih,” ujar Emerson dalam konferensi pers di Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Senin (29/9).
Emerson membaca indikasi bahwa Koalisi Merah Putih (KMP) berupaya menguasai di empat bidang. Yakni, menguasai parlemen, menguasai daerah, menguasai atau melemahkan KPK, dan mengusai pemerintah pusat. “Menguasai parlemen sudah berhasil dengan UU MD3 dan menguasai daerah dengan UU Pilkada yang dilakukan melalui DPRD,” jelasnya.
Lebih lanjut, Emerson mengatakan upaya menguasai dan sekaligus melemahkan KPK bukan tanpa sebab. KPK dinilai sebagai penghambat kerja-kerja politisi maupun parpol khususnya untuk pendanaan partai maupun pribadi politisi. “Sejumlah kasus korupsi yang ditangani oleh KPK juga menunjukan adanya indikasi keterlibatan sejumlah petinggi partai pendukung Koalisi Merah Putih,” ujarnya.
Emerson membeberkan, seperti PPP (Kasus penyelenggaraan haji di Kementerian Agama), Partai Demokrat (kasus SKK Migas dan kasus Hambalang), PAN (kasus pengadaan kereta api dari Jepang), Golkar (kasus proyek PON di Riau, kasus pengadaan proyek simulator, dan kasus pengadaan Al Quran), PKS (kasus suap impor daging sapi dan kasus pengadaan benih kopi di Kementerian Pertanian) dan Gerindra (kasus pengadaan proyek simulator).
Emerson mencatat ada dua upaya pelemahan atau penguasaan KPK melalui mekanisme di DPR yang bisa dilakukan oleh KMP. Pertama, melalui fit and proper test calon pimpinan KPK. Kedua, melalui proses Legislasi di DPR (revisi UU Tipikor, revisi UU KPK, revisi UU KUHAP dan KUHP)