Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) terus memantau sejumlah risiko yang bisa berimbas ke stabilitas sistem keuangan Indonesia. Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, sejumlah risiko tersebut bisa datang dari perkembangan kondisi global seperti risk on-risk off investor terhadap rencana kenaikan Fed Funds Rate oleh The Fed pada 2015.
Risiko seperti perlambatan ekonomi Tiongkok, Jepang dan Eropa atau negara-negara berkembang lainnya serta pergerakan harga komoditas. Persoalan-persoalan ini ditengarai dapat mempengaruhi current account deficit. "Sehingga kami menganggap bahwa perlu dilakukan langkah-langkah, pertama soal reformasi struktural agar isu di dalam current account deficit ini dapat diantisipasi," kata Chatib, di Jakarta, Senin (6/10).
Bukan hanya itu, lanjut Chatib, Kemenkeu juga melihat perlu adanya antisipasi terhadap pelemahan kurs dan fiskal. Antisipasi dilakukan agar budget defisit tetap dijaga di level yang aman. "Sejauh ini terkendali. Tetapi tetap harus dipastikan bahwa defisit tetap dijaga dalam target yang disampaikan pemerintah dalam APBNP lalu yakni sebesar 2,4 persen," katanya.
Ia berharap seluruh anggota FKSSK yang terdiri dari Kemenkeu, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terus merespon faktor-faktor risiko tersebut dengan mengeluarkan kebijakan yang tepat. Bukan hanya itu, seluruh anggota FKSSK juga terus memperkuat langkah-langkah koordinasi untuk memitigasi risiko yang bisa mengganggu stabilitas sistem keuangan.
Peningkatan koordinasi kebijakan tersebut bisa dalam bentuk pengendalian inflasi dan defisit transaksi berjalan. Hal ini dilakukan agar proses penyesuaian ekonomi dapat berjalan baik dan tetap menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang sustainable.
"Koordinasi dalam pengembangan dan pendalaman baik di pasar uang dan pasar modal serta meningkatkan kesiapan langkah-langkah antisipasi dalam hal terjadi sudden reversal," katanya.
Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad mengatakan, secara umum kondisi industri keuangan domestik terjaga baik. Hal ini tercermin dari melambatnya pertumbuhan kredit di industri perbankan maupun dari usaha pembiayaan, sejalan dengan proses penyesuaian dalam perekonomian domestik. Meski begitu, OJK akan terus memantau kondisi industri keuangan nasional tersebut.
"Kita mencermati apa yang berkembang di luar dan mencoba mengantisipasi dan tentu saja melihat kembali kesiapan industri keuangan kita," kata Muliaman.
Atas dasar itu, lanjut Muliaman, OJK akan terus melakukan pengujian kebijakan yang akan dikeluarkan terkait dengan stabilitas sistem keuangan. Ia berharap, cara seperti ini bermanfaat sebelum mengeluarkan kebijakan.
"Mudah-mudahan semua itu memberikan informasi yang bermanfaat nantinya sehingga kita bisa mengambil respon yang diperlukan," katanya.
Gubernur BI Agus DW Martowardojo sepakat bahwa rencana kenaikan suku bunga The Fed Amerika Serikat (AS) tersebut perlu menjadi perhatian khusus oleh Indonesia. Setidaknya, indonesia dapat memperbaiki struktural ekonominya sebelum kebijakan The Fed tersebut terjadi.
"Fundamental ekonomi yang perlu ditingkatkan adalah menjaga inflasi agar di kisaran target yang kita sudah canangkan," kata Agus.
Selain itu, lanjut Agus, perbaikan dalam transaksi berjalan yang beberapa waktu belakangan terjadi defisit juga perlu menjadi perhatian. Sejalan dengan itu, Indonesiaa juga perlu menjaga kesehatan fiskal dan utang luar negeri.
"Semua ini sudah kita kaji dan akan kita respon agar menunjukkan kondisi yang membaik. BI siap berpartisipasi untuk bauran kebijakan untuk merespon kondisi keuangan," pungkasnya.
Risiko seperti perlambatan ekonomi Tiongkok, Jepang dan Eropa atau negara-negara berkembang lainnya serta pergerakan harga komoditas. Persoalan-persoalan ini ditengarai dapat mempengaruhi current account deficit. "Sehingga kami menganggap bahwa perlu dilakukan langkah-langkah, pertama soal reformasi struktural agar isu di dalam current account deficit ini dapat diantisipasi," kata Chatib, di Jakarta, Senin (6/10).
Bukan hanya itu, lanjut Chatib, Kemenkeu juga melihat perlu adanya antisipasi terhadap pelemahan kurs dan fiskal. Antisipasi dilakukan agar budget defisit tetap dijaga di level yang aman. "Sejauh ini terkendali. Tetapi tetap harus dipastikan bahwa defisit tetap dijaga dalam target yang disampaikan pemerintah dalam APBNP lalu yakni sebesar 2,4 persen," katanya.
Ia berharap seluruh anggota FKSSK yang terdiri dari Kemenkeu, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terus merespon faktor-faktor risiko tersebut dengan mengeluarkan kebijakan yang tepat. Bukan hanya itu, seluruh anggota FKSSK juga terus memperkuat langkah-langkah koordinasi untuk memitigasi risiko yang bisa mengganggu stabilitas sistem keuangan.
Peningkatan koordinasi kebijakan tersebut bisa dalam bentuk pengendalian inflasi dan defisit transaksi berjalan. Hal ini dilakukan agar proses penyesuaian ekonomi dapat berjalan baik dan tetap menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang sustainable.
"Koordinasi dalam pengembangan dan pendalaman baik di pasar uang dan pasar modal serta meningkatkan kesiapan langkah-langkah antisipasi dalam hal terjadi sudden reversal," katanya.
Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad mengatakan, secara umum kondisi industri keuangan domestik terjaga baik. Hal ini tercermin dari melambatnya pertumbuhan kredit di industri perbankan maupun dari usaha pembiayaan, sejalan dengan proses penyesuaian dalam perekonomian domestik. Meski begitu, OJK akan terus memantau kondisi industri keuangan nasional tersebut.
"Kita mencermati apa yang berkembang di luar dan mencoba mengantisipasi dan tentu saja melihat kembali kesiapan industri keuangan kita," kata Muliaman.
Atas dasar itu, lanjut Muliaman, OJK akan terus melakukan pengujian kebijakan yang akan dikeluarkan terkait dengan stabilitas sistem keuangan. Ia berharap, cara seperti ini bermanfaat sebelum mengeluarkan kebijakan.
"Mudah-mudahan semua itu memberikan informasi yang bermanfaat nantinya sehingga kita bisa mengambil respon yang diperlukan," katanya.
Gubernur BI Agus DW Martowardojo sepakat bahwa rencana kenaikan suku bunga The Fed Amerika Serikat (AS) tersebut perlu menjadi perhatian khusus oleh Indonesia. Setidaknya, indonesia dapat memperbaiki struktural ekonominya sebelum kebijakan The Fed tersebut terjadi.
"Fundamental ekonomi yang perlu ditingkatkan adalah menjaga inflasi agar di kisaran target yang kita sudah canangkan," kata Agus.
Selain itu, lanjut Agus, perbaikan dalam transaksi berjalan yang beberapa waktu belakangan terjadi defisit juga perlu menjadi perhatian. Sejalan dengan itu, Indonesiaa juga perlu menjaga kesehatan fiskal dan utang luar negeri.
"Semua ini sudah kita kaji dan akan kita respon agar menunjukkan kondisi yang membaik. BI siap berpartisipasi untuk bauran kebijakan untuk merespon kondisi keuangan," pungkasnya.