Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Komjen Pol Suhardi Alius mengatakan pihaknya membutuhkan dukungan dari masyarakat untuk menindak ormas-ormas yang kerap berperilaku anarkis, seperti Front Pembela Islam (FPI).
“Kami risih juga kok. Makanya, setelah kejadian kemarin (demonstrasi yang berakhir dengan bentrokan FPI dan polisi,-red) saya telepon Kapolda Metro Jaya. Ke Petamburan (Markas FPI,-red), kalau nggak mau diserahkan baik-baik, masuk. Kami back up,” ujarnya dalam diskusi di Kantor Komisi Hukum Nasional (KHN) di Jakarta, Rabu (8/10).
“Bahkan, sudah ada yang DPO (Daftar Pencarian Orang,-red),” tambahnya.
Namun, Suhardi menuturkan bahwa aparat kepolisian tetap membutuhkan dukungan dari masyarakat untuk menghadapi ormas-ormas semacam itu. “Tolong berikan kami informasi,” tuturnya.
Suhardi menambahkan bahwa untuk mengurusi ormas yang kerap berbuat anarkis bukan hanya kewenangan Polri, apalagi membubarkan ormas. “Ini bukan peran Polri saja. Polri bukan kapasitas membubarkan ormas. Siapa yang bisa membubarkan? Itu bukan domain kita,” ujarnya.
Lebih lanjut, Suhardi mengakui pihaknya kerap kesulitan dalam menangani premanisme di Indonesia. Pasalnya, lanjutnya, di jalanan ada anggapan bahwa orang yang keluar masuk kantor polisi bisa menjadi nilai lebih bagi dirinya. “Seakan ada trademark lebih,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Suhardi, masyarakat juga kerap engan menjadi saksi bila dibutuhkan oleh kepolisian. “Masyarakat dipanggil menjadi saksi, nggak mau. Rasa takut tetap ada. Bagaimana kita mau tindak? Budaya hukum harus ditingkatkan,” tukasnya.
Sekretaris Komisi Hukum Nasional (KHN) Prof. Mardjono Reksodiputro mengatakan kita harus bisa memilah-milah masalah sebenarnya dalam kasus demonstrasi FPI yang berakhir anarkis. “Kita harus memberikan kesadaran di masyarakat kita bahwa demonstrasi adalah hak. Harus diberikan kesempatan,” ujarnya.