Indonesia, Negara ASEAN Pertama Raih Status “Compliant” EITI
Berita

Indonesia, Negara ASEAN Pertama Raih Status “Compliant” EITI

Diharapkan dapat mendorong harmonisasi kebijakan untuk perbaikan tata kelola industri migas dan pertambangan di ASEAN.

Oleh:
KAR
Bacaan 2 Menit
Foto: https://eiti.org/
Foto: https://eiti.org/
Indonesia berhasil menjadi negara anggota ASEAN pertama yang menyandang status “Compliant” atau “Negara Patuh” dari Internasional Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). Sementara itu, dua negara ASEAN lainnya, Filipina dan Myanmar, baru mengimplementasikan EITI. Kedua negara itu hanya berhasil memperoleh status kandidat.

Pelaksanaan EITI di Indonesia mengacu Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif. Pada Oktober 2010, Indonesia memperoleh status “Candidate Country”. Setahun kemudian, Indonesia dinilai memenuhi ketentuan EITI Rules.

Pada tahun ini, barulah Dewan EITI menyepakati Indonesia berhak menyandang status “Compliant Country” dalam melaksanakan ketentuan aturan EITI. Keputusan ini dibuat pada Rapat Dewan Internasional EITI ke-28 pada Rabu, 15 Oktober 2014 di Naypyitaw, Myanmar.

Koordinator Nasional Publish What You Pay Indonesia, Maryati Abdullah,menyampaikan keberhasilan Indonesia mendapat status “Negara Patuh” EITI merupakan prestasi yang perlu diapresiasi. Ia menegaskan, EITI dapat membantu menekan korupsi pada sektor migas dan pertambangan. Selain itu, EITI juga dinilai bisa mengurangi kebocoran penerimaan negara.

“EITI juga bisa menjadi instrumen untuk memperbaiki tata kelola sektor migas dan pertambangan pada sisi perizinan dan pengawasan produksi pertambangan,” Kata Maryati di Jakarta, Kamis (16/10).

Maryati menjelaskan, EITI telah diterapkan di 46 negara di dunia termasuk Indonesia. Lebih dari itu, sistem ini juga telah diakui sebagai standar global untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas penerimaan negara dan pembayaran perusahaan dari industri ekstraktif. Oleh karena itu, menurut Maryati,pemerintahan mendatang yang dipimpin Jokowi harus terus melaksanakan EITI secara serius dan konsisten.

Menurutnya, meskipun telah berhasil meraih status prestisius, Indonesia harus memperbaiki kualitas laporan EITI. Hal ini, dikatakan oleh Maryati, untuk memperkuat kepemimpinan pemerintah dan memperkuat kapasitas dan sumber daya sekretariat EITI Indonesia. Dengan demikian, pemerintahan mendatang diharapkan bisa mendorong diseminasi informasi di tingkat kabupaten/kota, khususnya daerah kaya migas dan mineral.

“Pemerintah juga kita dorong untuk dapat terus memantau reformasi pada sektor migas dan pertambangan untuk memastikan pemanfaatan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat,” tambahnya.

Maryati mengatakan, perbaikan laporan EITI mendatang juga bisa menjadi satu upaya perbaikan pencatatan penerimaan negara. Ia berharap laporan EITI periode 2012-2013 yang akan keluar di tahun 2015, dapat mulai mempertimbangkan aspek transparansi kontrak migas dan tambang. Selain itu, juga memasukan aspek lainnya, yakni keterbukaan data tentang kepemilikan tambang dan penerima manfaat utama dari perusahaan pertambangan atau beneficial ownership sesuai dengan EITI Standard 2013.

Anggota Dewan Internasional EITI, Fabby Tumiwa mengatakan, pencapaan status sebagai “Negara Patuh” merupakan prestasi di akhir pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ia memandang prestasi ini dapat menjadi titik tolak perbaikan menyeluruh atas tata kelola industri ekstraktif di Indonesia.

Ia berharap, status ini menjadi modal utama pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam memperbaiki transparansi dan akuntabilitas industri ekstraktif di Indonesia. Selain itu, Indonesia sebagai negara ASEAN pertama yang meraihnya, harus mampu mendorong hal serupa di tingkat ASEAN.

Ia yakin Indonesia bersama Filipina dan Myanmar dapat mendorong EITI menjadi instrumen harmonisasi kebijakan untuk perbaikan tata kelola industri migas dan pertambangan di ASEAN dalam rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang berbasis norma.

"Menko Perekonomian, bersama dengan Menteri ESDM dan Menteri Keuangan di kabinet mendatang, harus memiliki komitment terhadap pelaksanaan EITI yang lebih baik," tegas Fabby.
Tags:

Berita Terkait