Minggu, 19 Oktober 2014
Inagurasi Jokowi
Bila harapan dan kepercayaan tersebut terbukti, tentu kita punya harapan besar bahwa pemerintahan Jokowi akan mampu bekerja efektif untuk menjalankan program-program kampanyenya.
RED
Dibaca: 8381 Tanggapan: 0
Pilpres sudah berakhir, Presiden dan Wapres sudah terpilih. Sidang MK sudah putus, hasilnya Jokowi-JK tetap Presiden-Wapres. UU MD3 dan UU Pilkada sudah putus walaupun tertunda oleh Perppu SBY. Pemilihan Ketua DPD, Ketua DPR dan Ketua MPR juga sudah tuntas, sehingga peta politik lima tahun ke depan sudah jelas awalnya seperti apa, dan sudah cukup terbaca bagaimana dampaknya terhadap tarik menarik daan ujian terhadap efektivitas pemerintahan presidensil Jokowi-JK.
 
Saling sabot, saling bohong, dan saling gabung atau pecah kongsi antara komponen politik dalam proses tersebut juga mencerminkan tipisnya kepercayaan satu faksi politik terhadap faksi politik lainnya, bukan hanya antara pemain politik kelas parlemen atau parpol, tetapi juga sampai pada tingkat elit seperti plintat-plintutnya SBY dalam permasalahan pilkada. Intinya, Jokowi perlu terus disadarkan dalam menjalankan pemerintahannya: “don’t trust anyone”.
 
Jalankan saja apa yang menjadi kewenangan konstitusionalnya, dan komunikasikan ke pendukungnya bahwa pilihan-pilihan yang dilakukannya hanya untuk kepentingan masyarakat banyak. Rakyat tentu maklum, bagaimanapun sakitnya pilihan tersebut, rakyat pada hakekatnya pemaaf, hanya politikuslah yang pendendam, yang gemar mengancam dan yang hanya memikirkan kepentingan sendiri.
 
Menjelang pelantikan Presiden-Wapres, banyak berkembang “issue” tentang hambatan-hambatan yang diancamkan oleh para musuh politik Jokowi, baik untuk pelantikan maupun terhadap berjalannya mesin pemerintahan Jokowi. Tentu menarik untuk mengkaji kenapa mereka hanya musuh Jokowi? Ya sudah jelas juga, karena sebetulnya sebagian besar dari mereka adalah teman politik JK atau setidaknya pernah dalam kerumunan politik yang sama dengan JK, sehingga peran JK sebagai peredam benturan kepentingan politik seharusnya bisa berjalan.
 
Sejumlah tokoh masyarakat dan orang-orang bisnis melontarkan harapan, dengan meminta hentikanlah kegaduhan ini supaya rakyat tenang, nilai rupiah kembali ke tingkat yang lebih wajar, dan pembangunan ekonomi bisa berjalan kembali. Kegaduhan? Supaya rakyat tenang dan “business back to normal”? Buat “concerned citizens”, itu suatu pengerdilan masalah, karena:
 
(i) ini bukan sekadar kegaduhan, tetapi ini ancaman luar biasa besarnya atas eksistensi negara demokrat, praktik demokrasi serta bangunan sistem integritas nasional yang dibentuk dari proses demokratisasi, (ii) rakyat kita sudah terbiasa menghadapi gejolak politik sehebat apapun sejak peristiwa-peristiwa besar 1945, 1955, 1965, 1974, 1998, dan yang terjadi setelah masa reformasi, sehingga sudah cukup dewasa untuk menghadapi “kegaduhan” politik, tetapi setelah kita mempraktekkan demokrasi, (iii) ini bukan semata masalah ekonomi atau bisnis sesaat, sehingga kalaupun kegaduhan sementara ini mereda, dengan peta politik seperti sekarang ini, demokrasi di Indonesia bisa terancam eksistensinya. Semua ini adalah ancaman luar biasa yang bisa melenyapkan harapan bahwa demokrasi bisa tegak, suara rakyat didengar, korupsi habis dikikis, kesejahteraan meningkat dan pemerataan terjamin, pendidikan dan kesehatan membaik, infrastruktur terbangun, kehidupan masyarakat madani berkembang, dan Indonesia mejadi rujukan dunia untuk praktek demokrasi dan tempat aman berinvestasi.
 
Dua hari terakhir ini, Jokowi melakukan safari politik dengan melakukan pertemuan sangat privat dengan sejumlah rival politiknya, bahkan terakhir dengan Prabowo. Kita tidak tahu apa yang dibicarakan, kita tidak tahu “deal” apa yang dicapai dalam pertemuan-pertemuan tersebut. Kalau sekadar meredakan suhu politik menjelang inagurasi Presiden-Wapres, tentu “kesejukan” yang dicapai hanya akan tahan sesaat, apalagi dengan peta politik baru belakangan ini.
 
Sebagian besar pendukung Jokowi tentu berharap bahwa: (i) tidak ada kompromi yang dicapai untuk bagi-bagi jabatan, (ii) tidak ada kompromi yang menyangkut konsesi bisnis, dan (iii) tidak ada intervensi yang dibolehkan untuk mencampuri urusan eksekutif. Mengkhawatirkan memang kalau kita bangsa Indonesia harus menggantungkan nasib dan masa depan Indonesia kita pada kompromi-kompromi dan “deals” politik. Kita hanya harus percaya saja pada Jokowi juga bukan suatu “attitude” yang baik . Tanggal 21 Oktober mendatang, pada saat diumumkannya susunan kabinet Jokowi, akan menentukan apakah kepercayaan kita pada Jokowi memang terbukti.
 
Bila harapan dan kepercayaan tersebut terbukti, tentu kita punya harapan besar bahwa pemerintahan Jokowi akan mampu bekerja efektif untuk menjalankan program-program kampanyenya. Kalau tidak, kita tentu tidak akan berdiam diri, dan akhirnya akan selalu ingat bahwa siapapun presidennya, tata kelola pemerintahan yang baik menjadi kunci untuk membangun prinsip dan praktik demokrasi, bahwa peran kontrol masyarakat sipil sangat penting di tengah ketegangan dan kekacauan hubungan antara eksekutif dan parlemen, dan bahwa peran media masa dan media sosial sangat penting untuk menyalakan alarm bila ada sesuatu yang salah dalam pengelolaan negara ini. Dan yang di ujung, kebutuhan untuk membangun peradilan yang bersih dan mumpuni akan lebih dirasakan, karena pada akhirnya semua hingar bingar politik yang terjadi akan bermuara di badan peradilan yang harus mampu membaca konstitusi, undang-undang dan juga tanda-tanda zaman.
 
Jokowi, menjelang inagurasinya, tidak hanya perlu mendapat ucapan selamat, tetapi juga doa dan usaha kita semua untuk menjaga agar ia betul-betul seperti yang dijanjikannya, membawa perubahan yang berarti bagi perbaikan kehidupan bangsa di segala bidang.
 
ats 
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.