Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak memilih orang-orang bermasalah sebagai menteri. Saran itu diberikan KPK setelah Jokowi menyerahkan sejumlah nama yang akan mengisi pos menteri di kabinetnya. Jokowi meminta KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menelusuri rekam jejak nama-nama tersebut.
Wakil Ketua KPK Zulkarnain mengatakan pihaknya telah melakukan penelusuran dan pendalaman. Dari hasil penelusuran, ada nama yang ditandai KPK dengan warna merah dan kuning. “Yang berisiko tinggi kami anggap merah. Yang kami anggap kurang, kami beri warna kuning,” katanya saat dihubungi wartawan, Senin (20/10).
Ia menjelaskan, KPK telah memberikan masukan sesuai permintaan Jokowi. KPK juga telah membuat profil berikut keterangan mengenai ada tidaknya potensi keterkaitan mereka dengan perkara korupsi, serta ketaatan terhadap ketentuan yang menyangkut pencegahan korupsi, seperti pelaporan gratifikasi dan LHKPN.
Selain itu, KPK menerima masukan dan laporan dari masyarakat. Apabila ada calon menteri yang masuk menjadi potensial suspect, KPK akan menandai calon menteri itu dengan warna merah. Dalam hal ini, KPK tentu akan meminta penyelidik untuk turut menelusuri ada atau tidaknya potensi korupsi dari calon-calon yang diduga bermasalah.
Mengenai masuknya nama mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan mantan Menperindag Rini Sumarno, Zulkarnain tidak banyak berkomentar. “Kita lihat saja nanti. Ini masih tertutup. Saya tidak mau fokus kepada orang per orang. Kami harapkan yang menurut kami bermasalah dan berpotensi bermasalah, kami harapkan tidak dipilih,” ujarnya
Zulkarnain berharap Jokowi mengetahui betul seluruh permasalahan yang terjadi di negara ini. Ia juga berharap Jokowi dapat secara konsisten melaksanakan program-program pemberantasan korupsi. Jangan sampai program yang sudah disusun dengan baik, tetapi tidak terlaksana, sehingga tidak mencapai sasaran.
Ia tidak mau membandingkan pemerintahan Jokowi dengan era pemerintahan SBY. Namun, melihat permasalahan korupsi yang cukup tinggi, ia meminta Jokowi dapat mengoptimalkan program-program kerja terkait pemberantasan korupsi. Jokowi juga harus memiliki indikator yang dapat mengukur keberhasilan programnya.
KPK memiliki hasil kajian dalam membantu presiden di pemerintahannya. Ada delapan agenda pemberantasan korupsi yang dibuat KPK dan sudah disampaikan kepada Jokowi. Beberapa diantaranya terkait reformasi birokrasi, administrasi kependudukan, pengolahan sumber daya alam, penerimaan negara, pendidikan, dan ketahanan pangan.
Sementara, Jokowi menegaskan semua sosok yang dipilihnya untuk susunan kabinet mendatang telah dicek oleh sejumlah lembaga yang kompeten. "Kami telah memastikan (nama-nama calon menteri) ke KPK, PPATK. Masih kurang tidak?" katanya usai kunjungan Perdana Menteri Papua Nugini Peter O'Neill di Istana Merdeka, Selasa (21/10).
Menurut Jokowi, pihaknya juga masih memproses nama-nama calon menteri untuk susunan kabinet secara khusus hingga Selasa dini hari sekitar pukul jam tiga pagi. Ia mengatakan sosok menteri yang dipilih tidak boleh merangkap jabatan agar dapat benar-benar fokus dalam posisi yang diembannya dalam mengurus urusan rakyat.
Di sisi lain, Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Jokowi menunda pengumuman kabinet. ICW menilai masih ada beberapa nama dari 43 figur calon menteri atau pejabat setingkat menteri yang diusulkan Jokowi bermasalah karena diragukan integritas maupun komitmennya dalam pemberantasan korupsi.
Badan Pekerja ICW Ade Irawan menyatakan figur calon menteri yang diragukan tersebut potensial menjadi tersangka korupsi atau diduga memiliki transaksi keuangan yang mencurigakan. “Untuk itu, kami mendesak Jokowi menunda pengumuman kabinet hingga ada kepastian figur-figur yang terpilih adalah yang terbaik,” tandasnya.
Wakil Ketua KPK Zulkarnain mengatakan pihaknya telah melakukan penelusuran dan pendalaman. Dari hasil penelusuran, ada nama yang ditandai KPK dengan warna merah dan kuning. “Yang berisiko tinggi kami anggap merah. Yang kami anggap kurang, kami beri warna kuning,” katanya saat dihubungi wartawan, Senin (20/10).
Ia menjelaskan, KPK telah memberikan masukan sesuai permintaan Jokowi. KPK juga telah membuat profil berikut keterangan mengenai ada tidaknya potensi keterkaitan mereka dengan perkara korupsi, serta ketaatan terhadap ketentuan yang menyangkut pencegahan korupsi, seperti pelaporan gratifikasi dan LHKPN.
Selain itu, KPK menerima masukan dan laporan dari masyarakat. Apabila ada calon menteri yang masuk menjadi potensial suspect, KPK akan menandai calon menteri itu dengan warna merah. Dalam hal ini, KPK tentu akan meminta penyelidik untuk turut menelusuri ada atau tidaknya potensi korupsi dari calon-calon yang diduga bermasalah.
Mengenai masuknya nama mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan mantan Menperindag Rini Sumarno, Zulkarnain tidak banyak berkomentar. “Kita lihat saja nanti. Ini masih tertutup. Saya tidak mau fokus kepada orang per orang. Kami harapkan yang menurut kami bermasalah dan berpotensi bermasalah, kami harapkan tidak dipilih,” ujarnya
Zulkarnain berharap Jokowi mengetahui betul seluruh permasalahan yang terjadi di negara ini. Ia juga berharap Jokowi dapat secara konsisten melaksanakan program-program pemberantasan korupsi. Jangan sampai program yang sudah disusun dengan baik, tetapi tidak terlaksana, sehingga tidak mencapai sasaran.
Ia tidak mau membandingkan pemerintahan Jokowi dengan era pemerintahan SBY. Namun, melihat permasalahan korupsi yang cukup tinggi, ia meminta Jokowi dapat mengoptimalkan program-program kerja terkait pemberantasan korupsi. Jokowi juga harus memiliki indikator yang dapat mengukur keberhasilan programnya.
KPK memiliki hasil kajian dalam membantu presiden di pemerintahannya. Ada delapan agenda pemberantasan korupsi yang dibuat KPK dan sudah disampaikan kepada Jokowi. Beberapa diantaranya terkait reformasi birokrasi, administrasi kependudukan, pengolahan sumber daya alam, penerimaan negara, pendidikan, dan ketahanan pangan.
Sementara, Jokowi menegaskan semua sosok yang dipilihnya untuk susunan kabinet mendatang telah dicek oleh sejumlah lembaga yang kompeten. "Kami telah memastikan (nama-nama calon menteri) ke KPK, PPATK. Masih kurang tidak?" katanya usai kunjungan Perdana Menteri Papua Nugini Peter O'Neill di Istana Merdeka, Selasa (21/10).
Menurut Jokowi, pihaknya juga masih memproses nama-nama calon menteri untuk susunan kabinet secara khusus hingga Selasa dini hari sekitar pukul jam tiga pagi. Ia mengatakan sosok menteri yang dipilih tidak boleh merangkap jabatan agar dapat benar-benar fokus dalam posisi yang diembannya dalam mengurus urusan rakyat.
Di sisi lain, Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Jokowi menunda pengumuman kabinet. ICW menilai masih ada beberapa nama dari 43 figur calon menteri atau pejabat setingkat menteri yang diusulkan Jokowi bermasalah karena diragukan integritas maupun komitmennya dalam pemberantasan korupsi.
Badan Pekerja ICW Ade Irawan menyatakan figur calon menteri yang diragukan tersebut potensial menjadi tersangka korupsi atau diduga memiliki transaksi keuangan yang mencurigakan. “Untuk itu, kami mendesak Jokowi menunda pengumuman kabinet hingga ada kepastian figur-figur yang terpilih adalah yang terbaik,” tandasnya.