“Dalam pemilihan kabinet menteri, kami berharap Jokowi hendaknya memilih menteri yang memiliki perspektif kedaerahan,” ujarnya dalam sebuah diskusi di Gedung DPD, Jumat (24/10).
Menurutnya, pembangunan untuk lima tahun ke depan sesuai program Jokowi dalam kampanyenya dimulai dari daerah. Ia berpandangan menteri menjadi kepanjangan tangan presiden dalam menjalankan program pemerintahan. Termasuk program kemaritiman. Menurutnya, maritim banyak bersentuhan dengan daerah. “Pembangunan daerah itu integral dari pembangunan bangsa. Kemajuan pusat harus melihat daerah,” ujarnya.
Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie Massardi, mengatakan hiruk pikuk kabinet yang disusun Jokowi bak Indonesia lepas dari penjajahan. Padahaln Indonesia telah merdeka puluhan tahun. Oleh sebab itu, pembentukan kabinet tinggal melanjutkan dari pemerintahan terkait dengan nomenklatur.
Adhie berpandangan, pemerintahan sejatinya menjadi representatif dari bidang politik, ekonomi dan budaya. Terkait dengan perwakilan figur menteri yang kedaerahan, Jokowi dapat meminta pendapat dari DPR. “Untuk representasi daerah, Jokowi bisa tanya ke DPD siapa yang bsia menjadi representasi daerah,” ujarnya.
Kendati begitu, mantan juru bicara mantan Presiden Abdurahman Wahid itu mengkritik pembentukan kabinet Jokowi. Ia mengibaratkan membentuk kabinet bak membuat tim kesebelasan sepakbola. Di setiap lini mesti memiliki kemampuan menyerang, bertahan dan gelandang.
“Karena visinya kurang, jadi susah mencari orang di lingkaran Jokowi, karena kurang punya pengalaman. Jadi refrensinya kurang. Jadinya ngarang-ngarang mau diumumkan di Tanjung Priuk. Kalau di Priuk lebih deket ke laut,” pungkasnya.