Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan menolak politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) HM Prasetyo sebagai jaksa agung.
Ade mengungkapkan bahwa nama HM Prasetyo yang menjabat anggota DPR-RI periode 2014-2019 saat ini digadang-gadang sebagai kandidat kuat Jaksa Agung. Namanya tiba-tiba menyeruak ke permukaan. “Diduga kuat ia masuk melalui endorsment partai,” sebut Ade dalam siaran pers yang diterima hukumonline, Senin (27/10).
Ade menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak boleh salah pilih Jaksa Agung mengingat pos jabatan tersebut sangat penting dan strategis dalam penegakan hukum. “Jaksa Agung harus berinteritas, memiliki kapasitas, paham teknis hukum dan terbebas dari konflik kepentingan,” tambahnya.
Jika melihat hal ini, Ade berpendapat Prasetyo tidak tepat untuk dijadikan Jaksa Agung. Pasalnya, selama Prasetyo berada di korps adyaksa, dia tidak ada prestasi besar yang bersangkutan. “Terlebih lagi saat ini ia sudah menjadi politisi, maka konflik kepentingan dengan partai akan sangat kentara,” jelasnya.
“Ujung-ujungnya Kejaksaan berpotensi disabotase kepentingan politik. Penegakan hukum yang objektif dan equal akan mustahil dicapai,” tambahnya.
Untuk menghindari hal tersebut, lanjut Ade, Jokowi harus sangat hati-hati dalam memilih posisi Jaksa Agung. Jangan sampai jabatan Jaksa Agung menjadi posisi bagi-bagi jatah antar partai karena hal tersebut akan merusak korps Adhyaksa.
Sebagai informasi, HM Prasetyo merupakan mantan jaksa yang banting setir menjadi politisi. Jabatan tertingginya di korps Adyaksa adalah sebagai Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) pada 2006 lalu.