[Versi Bahasa Inggris]
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengungkapkan, pihaknya akan segera mendorong penuntasan revisi UU No. 22 Tahun 2001 tentang Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi (UU Migas). Dia menilai revisi UU Migas menjadi prioritas bagi kementerian yang dipimpinnya.
Sudirman mengaku sudah mengetahui bahwa pembahasan draf revisi UU Migas telah berkali-kali dilakukan. Oleh karena itu, ia bersama perangkat yang ada di Kementerian ESDM akan segera membahas dan mengkaji draf yang ada. Selanjutnya, hasil kajian tersebut akan diserahkan ke DPR untuk disahkan. Menurut Sudirman, seharusnya waktu yang dibutuhkan untuk pembahasan tidak perlu lama.
“Menurut saya pembahasan RUU Migas tidak perlu lama karena drafnya sudah berkali-kali dibahas. Ini kami masih kaji lagi,” tuturnya di Jakarta, Jumat (31/10).
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa fokus pemerintah dalam pembahasan RUU Migas salah satunya adalah terkait dengan status kelembagaan SKK Migas. Hanya saja, Sudirman mengakui pihaknya tidak akan mempersoalkan status SKK Migas nantinya, baik itu menjadi BUMN atau tetap menjadi badan pengawas. Ia menegaskan, yang menjadi poin utama dari pemerintah adalah fungsi SKK Migas tetap sebagai pengawas.
“Ada keputusan status quo sampai UU migas terbit. Karena itu, pekerjaan rumah saya adalah mendorong segera terbitnya UU Migas yang baru. Karena ini terkait dengan kelembagaan SKK Migas,” tandasnya.
Di sisi lain, pengamat migas yang juga menjabat sebagai Anggota DPR, Kurtubi, menyarankan agar SKK Migas dibubarkan. Menurutnya, bentuk lembaga semacam SKK Migas tidak sesuai dengan konstitusi. Ia mengingatkan, benang kusut pengelolaan migas tak akan terurai selama kelembagaan SKK Migas masih dipertahankan.
"Sambil menunggu revisi UU Migas, saya pikir agar tata kelola migas lebih baik Presiden Jokowi perlu keluarkan Perpres pembubaran SKK Migas sebagai langkah yang tepat,” ujar Kurtubi.