Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jarman, mengakui bahwa krisis listrik bukan sekadar isapan jempol. Ia menyebut, penanggulangan persoalan ketersediaan dan pasokan listrik memang harus segera ditanggulangi dengan langkah cepat. Salah satu langkah penanganan yang tepat adalah membuka pintu investasi.
“Tanpa adanya investasi baru dalam pembangkit listrik, akan sulit memenuhi kebutuhan pasokan listrik yang terus meningkat setiap harinya,” tutur Jarman, Senin (10/11).
Ia pun mengatakan, pihaknya siap menindaklanjuti kebijakan Presiden Jokowi dalam pertemuan “Indonesia-China, Trade, Investment, and Economic”, di Beijing, Tiongkok, terkait perizinan satu pintu. “Saya pikir dengan adanya one stop service, ke depannya investasi dalam pembangunan pembangkit listrik akan lebih mudah dan cepat, sehingga akan efektif dan efisien. Tentunya tanpa mengesampingkan kualitas pembangkit listrik yang akan dibangun,” katanya.
Lebih lanjut ia memaparkan, pemerintah akan memangkas proses perizinan sehingga memakan waktu lebih cepat. Selain itu, dengan pelayanan satu pintu, birokrasi pengurusan izin pun akan lebih ringkas. Terkait dengan kendala pembebasan lahan dalam proyek pembangunan pembangkit listrik, Jarman berjanji pihaknya siap menjadi mediator untuk berkomunikasi dengan masyarakat yang terkena proyek, agar kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan.
“Tanpa adanya investasi baru dalam pembangkit listrik, akan sulit memenuhi kebutuhan pasokan listrik yang terus meningkat setiap harinya,” tutur Jarman, Senin (10/11).
Ia pun mengatakan, pihaknya siap menindaklanjuti kebijakan Presiden Jokowi dalam pertemuan “Indonesia-China, Trade, Investment, and Economic”, di Beijing, Tiongkok, terkait perizinan satu pintu. “Saya pikir dengan adanya one stop service, ke depannya investasi dalam pembangunan pembangkit listrik akan lebih mudah dan cepat, sehingga akan efektif dan efisien. Tentunya tanpa mengesampingkan kualitas pembangkit listrik yang akan dibangun,” katanya.
Lebih lanjut ia memaparkan, pemerintah akan memangkas proses perizinan sehingga memakan waktu lebih cepat. Selain itu, dengan pelayanan satu pintu, birokrasi pengurusan izin pun akan lebih ringkas. Terkait dengan kendala pembebasan lahan dalam proyek pembangunan pembangkit listrik, Jarman berjanji pihaknya siap menjadi mediator untuk berkomunikasi dengan masyarakat yang terkena proyek, agar kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan.