Faisal Basri: Mafia Migas Bersumber dari Aturan yang Longgar
Berita

Faisal Basri: Mafia Migas Bersumber dari Aturan yang Longgar

Perilaku mafia pemburu rente selama ini mengambil keuntungan yang tidak fair, punya kedekatan dengan kekuasaan dan mempengaruhi kebijakan.

Oleh:
KAR
Bacaan 2 Menit
Faisal Basri. Foto: RES
Faisal Basri. Foto: RES
Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi, Faisal Basri, menegaskan bahwa salah satu penyebab munculnya mafia migas adalah kebijakan dan aturan yang longgar. Menurutnya, kedua hal itu melahirkan skema insentif yang terstruktur dalam bisnis ekstraktif ini. Selain itu, sistem yang tidak transparan membuat para mafia migas dapat beroperasi leluasa.

“Mafia migas juga bersumber dari beberapa kebijakan dan aturan yang longgar serta adanya skema insentif yang terstruktur. Mereka juga bisa beroperasi karena banyak proses yang tidak transparan. Salah satunya dalam hal jual-beli dan pengadaan komoditas migas,” tuturnya di Jakarta, Senin (17/11).

Faisal mengatakan, langkah pertama yang akan diambilnya terkait upaya pemberantasan mafia migas adalah dengan membangun intitusi ekonomi. Ia yakin ekonomi yang kuat akan meminimalisasi ruang gerak para mafia migas. Pasalnya, kelompok-kelompok yang ingin mengambil keuntungan itu disinyalir akan terbatasi jika proses-proses bisnis dilakukan secara terbuka.

"Jika institusi ekonomi di bidang migas inklusif (terbuka), kelompok-kelompok yang ingin mengambil alih keuntungan bisa diminimalkan," ujarnya.

Sebelumnya, tepatnya tanggal 16 November 2014, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, secara resmi menunjuk Faisal Basri sebagai Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi. Ekonom Universitas Indonesia itu memang dikenal rajin menyerukan upaya pemberantasan mafia migas yang selama ini tumbuh subur disektor energi. Tak tanggung-tanggung, ia pernah menyebut beberapa nama yang diduga kuat sebagai bagian kelompok mafia migas.

Aktivis anti-korupsi itu dinilaimemiliki pengalaman di bidang energi. Selepas studinya di bidang ekonomi dari Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, Amerika Serikat ini pernah bergabung dengan Departemen Pertambangan dan Energi. Pada tahun 1995-1999, ia menjabat sebagai tenaga ahli pada proyek di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral, Direktorat Jenderal Pertambangan Umum, Departemen Pertambangan dan Energi.

Menteri ESDM, Sudirman Said, mengakui dirinya memang punya pertimbangan khusus mengangkat Faisal sebagai Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi. Menurut Sudirman, alasan utamanya adalah karena Faisal salah satu orang yang jujur dan selalu memikirkan permasalahan bangsa. "Dan tak punya agenda-agenda pribadi," tambahnya.

Sudirman menjelaskan, dirinya berharap banyak agar Faisal bisa memberantas mafia migas. Ia mengatakan, di bawah kepemimpinan Faisal, Tim yang dibentuk memiliki empat tugas pokok. Nantinya, hasil Tim itu akan menjadi bahan rekomendasi Kementerian ESDM kepada Presiden Joko Widodo.

Keempat tugas Tim tersebut adalah meninjau ulang, mengkaji seluruh proses perizinan dari hulu hingga hilir. Dengan deijalankannya tugas ini menurut Sudirman, pihaknya berharap bahwa ke depan kebijakan dan aturan yang teridentifikasi menyuburkan praktik mafia migas akan dihapus atau diubah. Tugas kedua, menata ulang kelembagaan, termasuk di dalammya memotong mata rantai birokrasi yang tidak efisien.

Tugas ketiga, yakni mempercepat revisi UU Migas dan memastikan seluruh substansinya sesuai dengan konstitusi dan memiliki keberpihakan yang kuat terhadap kepentingan rakyat. Keempat, mendorong lahirnya iklim industri migas di Indonesia yang bebas dari para pemburu rente di setiap rantai nilai aktivitasnya.

“Perilaku mafia pemburu rente selama ini mengambil keuntungan yang tidak fair, punya kedekatan dengan kekuasaan dan kemudian mempengaruhi kebijakan atau keputusan yang justru merugikan masyarakat dalam memperoleh haknya untuk mendapatkan energi," ujar Sudirman.

Oleh karena itu, Sudirman meminta Faisal Basri yang ditunjuk sebagai Ketua Tim dan anggota tim yang akan dibentuknya untuk memonitor seluruh mata rantai bisnis migas, mulai dari hulu hingga ke hilir untuk menutup celah bagi para mafia migas.

Menurutnya, Tim Reformasi Tata Kelola Migas akan beranggotakan orang-orang yang punya integritas dan kompetensi yang tidak diragukan, serta berwawasan luas. Dalam waktu enam bulan ke depan, Sudirman meminta tim ad hoc yang dibentuknya dapat bekerja dan memberikan rekomendasi kebijakan kepada seluruh kementerian dan lembaga terkait.

"Kita berharap banyak sama beliau. Nanti akan dibuktikan oleh tim reformasi ini," katanya.
Tags:

Berita Terkait