Bentrokan antara TNI dan Polri kembali terjadi. Kali ini perselisihan terjadi di Batam, Kepulauan Riau. Seluruh elemen masyarakat menyayangkan insiden tersebut. Pucuk pimpinan Polri dan TNI diminta segera turun tangan menyelesaikan konflik tersebut agar tidak berlangsung panjang.
“Kita sangat prihatin. Saya berharap bisa selesai dengan sebaiknya dan kembali kondusif. Panglima TNI sesegera mungkin untuk menindaklanjuti ini agar tidak terulang lagi,” ujar Ketua DPR, Setya Novanto di Gedung DPR, Kamis (20/11).
Sebagai aparatur negara, semestinya kedua institusi itu dapat bekerjasama dalam menciptakan suasana keamanan yang kondusif, bukan sebaliknya membuat resah masyarakat. Merespon insiden tersebut, pimpinan DPR menerjunkan anggota Komisi III dan Komisi I untuk meninjau lokasi kejadian dan mencari informasi sebenarnya. Sebelumnya, Setya Novanto telah berkomunikasi dengan Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin dan pimpinan Komisi I.
Wakil Ketua Komisi III Desmon J Mahesa mengatakan, pihaknya akan memanggil Kapolri Jenderal Sutarman. Setidaknya, sebagai mitra kerja komisi, Kapolri dapat menjelaskan secara gamblang akar masalah yang acapkali terjadi bentrokan antar aparat keamanan tersebut. Dikatakan Desmon, waktu pemanggilan Kapolri dijadwalkan pekan depan. Ia berpandangan, insiden tersebut membuktikan betapa pucuk pimpinan kedua institusi itu lalai.
“Dalam waktu dekat ini, mungkin minggu depan, karena banyak terjadi kekerasan di berbagai tempat. Prinsipnya, kewaspadaan tidak dilakukan dengan baik oleh pimpinan Polri dan TNI,” ujarnya.
Politisi Partai Gerindra itu mengatakan, pemanggilan Kapolri tidak saja meminta penjelasan insiden tersebut, tetapi kerusuhan di sejumlah wilayah lainnya. Misalnya, terjadinya pemukulan terhadap wartawan saat terjadi aksi unjuk rasa oleh mahasiswa Universitas Negeri Makassar beberapa hari lalu.
“Juga di Makassar, dan daerah lain. Jadi kekerasan oleh aparat mirip zaman orde baru," pungkas mantan aktivis 98 itu.
Anggota DPR dari Fraksi PDIP, TB Hassanudin menyesalkan insiden tersebut. Menurutnya, insiden tersebut memberi contoh buruk bagi masyarakat. Oleh sebab itu, hukum mesti ditegakkan terhadap pelaku yang membuat kegaduhan di tengah masyarakat. Mulai hukum disiplin militer, sampai hukum pidana.
“Sebelumnya Danrem sudah turun, dan tidak bisa berhenti. Panglima Kodam juga turun, sudah bolak balik ke Batalyon, ke Brimob, juga masih terjadi tembakan-tembakan yang bisa membahayakan masyarakat sekitar,” ujarnya.
Purnawirawan TNI bintang dua itu berpandangan, Presiden Joko Widodo diminta memanggil pucuk pimpinan Polri dan TNI. Dengan begitu, Kapolri dan Panglima TNI membuat kesepakatan agar tidak kembali terjadi bentrokan senjata.
“Bahwa bapak Presiden memanggil Panglima TNI dan Kapolri untuk duduk bersama. Dibuat kesepakatan kalau bentrok lagi di sebuah wilayah Kodam atau Polda, maka Kapolda dan Pangdamnya bertanggung jawab sampai dicopot dari jabatannya,” ujarnya.
Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Edi Hasibuan mengatakan, Panglima TNI dan Kapolri mesti bertemu membahas konflik yang kerap terjadi di tingkat bawah. Menurutnya, konflik Batam tidak dapat diselesaikan oleh Kapolda dan Pangdam setempat. Oleh sebab itu, Presiden Jokowi diharap memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri segera turun tangan agar tidak berdampak luas.
“Peristiwa ini telah membuat masyarakat resah dan ketakutan yang luar biasa, jangan dibiarkan ini terulang kembali,” ujarnya.
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, meminta pemerintah mencopot Kapolda Kepri dan Pangdam setempat. Selain itu, kedua institusi diminta melakukan evaluasi terhadap insiden tersebut. Sebab jika tidak, dapat berdampak terhadap iklim investasi dari negara luar.
“Bentrokan kedua yang terjadi di Batam, tidak hanya menakutkan masyarakat, tapi juga akan membuat investor asing takut masuk ke Indonesia. Padahal sebelumnya dalam forum APEC dan G-20, Presiden Jokowi mengundang para investor agar masuk ke Indonesia. Bagaimana mereka mau masuk jika tidak ada jaminan keamanan di Indonesia, mengingat antar aparat keamanan saja saling tembak dan terus menerus bentrok,” pungkasnya.
“Kita sangat prihatin. Saya berharap bisa selesai dengan sebaiknya dan kembali kondusif. Panglima TNI sesegera mungkin untuk menindaklanjuti ini agar tidak terulang lagi,” ujar Ketua DPR, Setya Novanto di Gedung DPR, Kamis (20/11).
Sebagai aparatur negara, semestinya kedua institusi itu dapat bekerjasama dalam menciptakan suasana keamanan yang kondusif, bukan sebaliknya membuat resah masyarakat. Merespon insiden tersebut, pimpinan DPR menerjunkan anggota Komisi III dan Komisi I untuk meninjau lokasi kejadian dan mencari informasi sebenarnya. Sebelumnya, Setya Novanto telah berkomunikasi dengan Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin dan pimpinan Komisi I.
Wakil Ketua Komisi III Desmon J Mahesa mengatakan, pihaknya akan memanggil Kapolri Jenderal Sutarman. Setidaknya, sebagai mitra kerja komisi, Kapolri dapat menjelaskan secara gamblang akar masalah yang acapkali terjadi bentrokan antar aparat keamanan tersebut. Dikatakan Desmon, waktu pemanggilan Kapolri dijadwalkan pekan depan. Ia berpandangan, insiden tersebut membuktikan betapa pucuk pimpinan kedua institusi itu lalai.
“Dalam waktu dekat ini, mungkin minggu depan, karena banyak terjadi kekerasan di berbagai tempat. Prinsipnya, kewaspadaan tidak dilakukan dengan baik oleh pimpinan Polri dan TNI,” ujarnya.
Politisi Partai Gerindra itu mengatakan, pemanggilan Kapolri tidak saja meminta penjelasan insiden tersebut, tetapi kerusuhan di sejumlah wilayah lainnya. Misalnya, terjadinya pemukulan terhadap wartawan saat terjadi aksi unjuk rasa oleh mahasiswa Universitas Negeri Makassar beberapa hari lalu.
“Juga di Makassar, dan daerah lain. Jadi kekerasan oleh aparat mirip zaman orde baru," pungkas mantan aktivis 98 itu.
Anggota DPR dari Fraksi PDIP, TB Hassanudin menyesalkan insiden tersebut. Menurutnya, insiden tersebut memberi contoh buruk bagi masyarakat. Oleh sebab itu, hukum mesti ditegakkan terhadap pelaku yang membuat kegaduhan di tengah masyarakat. Mulai hukum disiplin militer, sampai hukum pidana.
“Sebelumnya Danrem sudah turun, dan tidak bisa berhenti. Panglima Kodam juga turun, sudah bolak balik ke Batalyon, ke Brimob, juga masih terjadi tembakan-tembakan yang bisa membahayakan masyarakat sekitar,” ujarnya.
Purnawirawan TNI bintang dua itu berpandangan, Presiden Joko Widodo diminta memanggil pucuk pimpinan Polri dan TNI. Dengan begitu, Kapolri dan Panglima TNI membuat kesepakatan agar tidak kembali terjadi bentrokan senjata.
“Bahwa bapak Presiden memanggil Panglima TNI dan Kapolri untuk duduk bersama. Dibuat kesepakatan kalau bentrok lagi di sebuah wilayah Kodam atau Polda, maka Kapolda dan Pangdamnya bertanggung jawab sampai dicopot dari jabatannya,” ujarnya.
Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Edi Hasibuan mengatakan, Panglima TNI dan Kapolri mesti bertemu membahas konflik yang kerap terjadi di tingkat bawah. Menurutnya, konflik Batam tidak dapat diselesaikan oleh Kapolda dan Pangdam setempat. Oleh sebab itu, Presiden Jokowi diharap memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri segera turun tangan agar tidak berdampak luas.
“Peristiwa ini telah membuat masyarakat resah dan ketakutan yang luar biasa, jangan dibiarkan ini terulang kembali,” ujarnya.
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, meminta pemerintah mencopot Kapolda Kepri dan Pangdam setempat. Selain itu, kedua institusi diminta melakukan evaluasi terhadap insiden tersebut. Sebab jika tidak, dapat berdampak terhadap iklim investasi dari negara luar.
“Bentrokan kedua yang terjadi di Batam, tidak hanya menakutkan masyarakat, tapi juga akan membuat investor asing takut masuk ke Indonesia. Padahal sebelumnya dalam forum APEC dan G-20, Presiden Jokowi mengundang para investor agar masuk ke Indonesia. Bagaimana mereka mau masuk jika tidak ada jaminan keamanan di Indonesia, mengingat antar aparat keamanan saja saling tembak dan terus menerus bentrok,” pungkasnya.