Kredit Kemaritiman Diusulkan Masuk Rencana Bisnis Perbankan
Berita

Kredit Kemaritiman Diusulkan Masuk Rencana Bisnis Perbankan

Pemerintah perlu melakukan pembinaan terkait besarnya kredit macet di bidang kemaritiman.

Oleh:
FAT
Bacaan 2 Menit
Kredit Kemaritiman Diusulkan Masuk Rencana Bisnis Perbankan
Hukumonline
Membangun sektor kemaritiman adalah salah satu prioritas Presiden Joko Widodo. Untuk itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berharap kredit di bidang kemaritiman masuk ke dalam rencana bisnis bank (RBB) tahun 2015. Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad mengatakan, RBB diperlukan agar strategi restorasi ekonomi kelautan dan kemaritiman bisa dilakukan.

“Saya akan tagih RBB tahun depan, ada tidak rencana untuk memberikan kredit di bidang kemaritiman,” kata Muliaman di Jakarta, Kamis (27/11).

Ia menuturkan, dari data laporan industri perbankan per September 2014, jumlah kredit perbankan untuk bidang kemaritiman masih rendah, yakni sebesar Rp67,33 triliun. Angka ini sama dengan 1,85 persen dari seluruh total kredit yang dikucurkan perbankan sebesar Rp3561 triliun.

Padahal, lanjut Muliaman, potensi produk perikanan Indonesia sangat besar. Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2012, potensi produksi perikanan Indonesia adalah terbesar di dunia, sekitar 65 juta ton per tahun. Namun, besarnya potensi ini tak sejalan dengan yang dimanfaatkan. Dari angka itu, sekitar 15,2 juta ton atau 23 persen yang baru dimanfaatkan.

“Jadi, masih sangat besar potensi di bidang kelautan, khususnya perikanan yang dapat dibiayai oleh industri jasa keuangan kita,” kata Muliaman.

Dari sisi kredit macet atau Non Performing Loan (NPL) di bidang kemaritiman masih besar. Atas dasar itu, Muliaman mengatakan, nelayan dan pengusaha di bidang kemaritiman memerlukan pembinaan dari pemerintah. “Perlu ada pembinaan-pembinaan tidak hanya ke nelayan, tapi juga pengusahanya,” katanya.

Hal senada juga diutarakan oleh Menteri KKP Susi Pudjiastuti. Menurutnya, panjang laut Indonesia merupakan kedua terbesar di dunia, tapi dari sisi hasil hanya nomor dua di ASEAN. Atas dasar itu, dukungan seluruh pihak termasuk dari sektor perbankan sangat penting.

“Saat ini presiden mencanangkan agar berdaya dalam kemaritiman, jadi saya pikir itu kesempatan kita untuk bangkit sebagai bangsa berdaulat,” kata Susi.

Menurutnya, jalan pemikiran Indonesia harus segera diubah. Selama ini, pembangunan infrastruktur hanya ditujukan kepada wilayah darat. Tapi, untuk di wilayah kemaritiman minim. Atas dasar itu, ia berharap ke depan pemerintah juga fokus dalam membangung infrastruktur di bidang kemaritiman.

“Kita selama ini munggungin laut, land development minded. Sekarang harus berubah,” kata Susi.

Dirut Bank Rakyat Indonesia (BRI) Sofyan Basyir sepakat bahwa skema pembiayaan di sektor kelautan masuk dalam RBB. BRI sendiri, lanjutnya, akan membentuk program yang bisa dimanfaatkan nelayan tangkap maupun pesisir. Ia menyambut baik fokus pemerintah yang merestorasi ekonomi maritim Indonesia.

“Di program-program itu kita bisa laksanakan segera, apalagi kalau ada dukungan dan bantuan dari pemerintah, pemerintah daerah maupun kementerian. Saya yakin Ibu Susi begitu luar biasa, dan pasti kami didukung,” kata Sofyan.

Ia menuturkan, pemberian kredit untuk di bidang kemaritiman telah dijalankan oleh BRI. Meski begitu, perlu ada cerita sukses nelayan yang telah memperoleh kredit dari bank agar diketahui masyarakat yang lain. “Kredit sudah berjalan, tinggal kita klonning karena success story-nya sudah ada, tinggal dipindahkan ke daerah-daerah lain,” katanya.

Meski begitu, lanjut Sofyan, selalu saja ada dampak dari pengucuran kredit, misalnya kredit macet. Ia berharap, persoalan seperti ini juga menjadi bahan bagi pemerintah untuk mencari jalan keluarnya.

”Dulu, ada beberapa yang besar-besar, ada juga penangkapan ikan dan industri juga ada, memang bermasalah. Tapi hemat kami dengan kebijakan-kebijakan Ibu Menteri yang baru mudah-mudahan yang tadinya mereka bermasalah bisa hidup kembali,” pungkasnya.
Tags:

Berita Terkait