Selasa, 09 Desember 2014
Perpres Pengadaan Barang dan Jasa Direvisi
Pengadaan benih unggul dan pupuk kini bisa penunjukan langsung.
RED
0
Perpres Pengadaan Barang dan Jasa Direvisi
Presiden Jokowi (baju putih). Foto: RES
Dalam rangka memperkuat ketahanan pangan khususnya tanaman pangan pokok, pemerintah memandang perlu dilakukan upaya khusus dalam mempertahankan kestabilan pangan bagi masyarakat.
 
Upaya tersebut di antaranya dengan mempercepat pengadaan benih unggul meliputi padi, jagung, dan kedelai, dan pupuk meliputi Urea, NPK, dan ZA secara tepat jumlah, tepat mutu, tepat varietas/jenis, dan tepat lokasi untuk mengejar puncak musim tanam.

Sehubungan dengan hal tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 28 November 2014 telah menandatangani Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 
Perpres ini mengatur tentang penunjukan langsung dalam rangka pengadaan dan penyaluran benih dan pupuk kepada petani secara cepat dan tepat, serta akuntabel.

Sebelum terbitnya Perpres No.172 Tahun 2014 ini, Perpres No. 54 Tahun 2010 telah diubah dengan Perpres No. 35 Tahun 2011 dan Perpres No. 70 Tahun 2012.

Adapun Perpres No.172 Tahun 2014 ini berfokus pada revisi Pasal 38 tentang Penunjukan Langsung terhadap satu Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya. Adapun bunyi perubahan pada Pasal 38 ayat (5) Perpres No. 172 Tahun 2014 adalah "Kriteria Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/Jasa".

Lainnya yang bersifat khusus yang memungkinkan dilakukan penunjukan langsung meliputi. Pertama, barang/jasa lainnya berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah. Kedua, pekerjaan konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya.

Ketiga, barang/pekerjaan konstruksi/jasa Lainnya yang bersifat kompleks yang yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) Penyedia yang mampu. Keempat, pekerjaan pengadaan dan distribusi bahan, obat dan alat kesehatan habis pakai dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang kesehatan.

Kelima, pekerjaan pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan (ketentuan perubahan, red).
 
Keenam, pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus untuk pemerintah yang telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat. f. Sewa penginapan/hotel/ruang yang tarifnya terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat.

Ketujuh, lanjutan sewa gedung/kantor dan lanjutan sewa ruang terbuka atau tertutup lainnya dengan ketentuan dan tata cara pembayaran serta penyesuaian harga yang dapat dipertanggungjawabkan.
 
Kedelapan, pekerjaan pengadaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh pengembang/developer yang bersangkutan.

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal II Perpres yang diundangkan pada 1 Desember 2014 oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly itu.
 
 
 
 
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.