Setiap tahun, kalangan penggiat antikorupsi rutin memperingati Hari Antikorupsi Internasional pada tanggal 9 Desember. Untuk tahun ini, selebrasi peringatan Hari Antikorupsi Indonesia dipusatkan di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nama acara Festival Antikorupsi 2014. Acara pembukaan dihadiri langsung oleh RI-1, Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dalam pidatonya, Jokowi mengatakan membangun sistem yang baik akan efektif mengurangi korupsi. Jokowi merujuk pada pengalamannya saat menjadi Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta. Sistem yang baik itu dapat berupa one stop service, cash management, pajak online, e-budgetting, e-purchasing system.
“Artinya, sistem yang baik yang kita bangun akan sangat membantu, tentu saja kalau sistem sudah dibangun birokrasi kita harus mengikuti sistem yang ada,” papar Jokowi di Grha Sabha Pramana, Universitas Gadjah Mada (UGM), Selasa (9/12).
Jokowi secara khusus menyinggung sistem perizinan yang berlaku di Indonesia. Dia mempertanyakan, izin yang seharusnya bisa dikerjakan dua hari tetapi menjadi ‘molor’ enam bulan atau yang seharusnya satu bulan menjadi empat tahun. Jokowi mengaku telah menginstruksikan kepada seluruh gubernur untuk kemudian disampaikan kepada bupati dan wali kota, bahwa daerah harus memiliki one stop service office.
“Supaya perizinan bagi masyarakat itu bisa diselesaikan secepat-cepatnya. Itu bukan persoalan yang sulit, pekerjaan yang mudah. Semua orang bisa melakukan itu, ini masalah izin,” papar Jokowi yang juga alumnus Fakultas Kehutanan, UGM itu.
Selanjutnya, Jokowi mengatakan dirinya akan mendorong penerapan e-budgeting dengan tujuan agar mudah dikendalikan. Dengan e-budgeting, maka presiden dapat dengan mudah memantau berapa uang yang masuk di setiap kabupaten, berapa pajak dan retribusi yang dipungut oleh daerah. Apabila gampang dikontrol, menurut dia, dapat dikoneksikan dengan Badan Pemeriksa Keuangan atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.
“Ngeceknya mudah sekali. Ini preventif, memang yang betul itu preventif. Kalau memang sudah sulit masuknya ke penegakan hukum, KPK, Kejaksaan, Kepolisian,” papar Jokowi yang hadir didampingi sejumlah anggota Kabinet Kerja.