Seperti diketahui, laut di Indonesia terdiri dari 5,5 juta kilo dari luas laut dunia. Maraknya illegal fishing bukan hanya merugikan para nelayan lokal yang susah mendapatkan ikan, tetapi juga merugikan negara dimana kurang lebih Indonesia kehilangan 300 triliun per tahun dengan adanya illegal fishing tersebut. Sebab, adanya beberapa perkara perikanan yang ditangani MA, ditemukan para pelaku illegal fishing berasal dari negara-negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam, Singapura, dan lainnya.
Karena itu, pentingnya membentuk pengadilan perikanan di tiap-tiap wilayah khususnya wilayah yang kaya sumber lautnya. “Terbukti, setelah adanya pengadilan khusus perikanan ini, kejahatan illegal fishing turun drastis,” ujar Ketua MA dalam sambutannya kemarin..
“Langkah ini saya yakin mendukung visi misi pemerintah yang ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia,” tambahnya.
Awalnya, pada 4 Oktober 2007, MA telah meresmikan lima pengadilan perikananan, antara lain di Tual, Bitung, Jakarta Utara, medan, dan Pontianak. Kemudian pada 1 Oktober 2010 MA meresmikan dua pengadilan perikanan di Tanjung Pinang dan Ranai. Jadi, pembentukan pengadilan perikanan ini merupakan kali ketiga MA meresmikan pengadilan perikanan untuk wilayah Ambon, Sorong, dan Merauke.
Ketua MA M. Hatta Ali kembali meresmikan pengadilan perikanan untuk wilayah Ambon, Sorong, dan Merauke. Peresmian ini berpusat di Pengadilan Negeri Ambon, Maluku pada Rabu (11/12) kemarin. “Pembentukan Pengadilan perikanan bentuk antisipasi MA karena semakin maraknya kasus illegal fishing di Indonesia,” sebut Humas MA, seperti dilansir laman MA, Kamis (12/12).