BPK: Akuntan Berperan Penting Ciptakan Good Governance
Berita

BPK: Akuntan Berperan Penting Ciptakan Good Governance

Jika pengelolaan adminsitrasi keuangan negara baik, pasti penggunaannya juga semakin baik.

Oleh:
FAT
Bacaan 2 Menit
BPK: Akuntan Berperan Penting Ciptakan Good Governance
Hukumonline
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berharap agar profesi akuntan bisa menjadi pelopor kesejahteraan rakyat. Atas dasar itu, kata Ketua BPK Harry Azhar Aziz, profesi akuntan memiliki peran yang penting dalam menciptakan good governance. Ia percaya, profesi akuntan menjadi mitra yang baik bagi BPK dalam setiap pemberian opini.

"Makanya dalam kesempatan ini, saya ingin mendapat masukan dari profesi akuntan terkait pemberian opini BPK terhadap kemakmuran rakyat," katanya, dalam acara seminar dan Kongres XII Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) di Jakarta, Kamis (18/12).

Apalagi, lanjut Harry, BPK saat ini bertekad untuk menciptakan opini yang sejalan dengan penciptaan kesejahteraan rakyat. Misalnya, kemampuan instansi atau pemerintah daerah dalam mencapai program-program tersebut berdampak pada pencapaian kemakmuran menjadi prasyarat pemberian opini laporan keuangan.

"Karena mestinya jika tidak dapat menciptakan kemakmuran, maka opininya tidak bisa kita berikan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)," tutur Harry.

Pemikiran ini muncul ketika Kementerian Agama mendapat opini WTP tapi kemudian malah muncul kasus korupsi pengadaan Al Quran. Logikanya, lanjut Harry, pengelolaan adminsitrasi keuangan negara itu makin baik, pasti penggunaannya juga makin membaik. Hal ini termasuk dengan kemampuan merealisaskan program yang memakmurkan rakyat.

"Saya bertanya ke seluruh para akuntan, apakah ada mekanisme dan prosedur atau teori yang membolehkan ketika memberikan opini harus inline dengan prilaku yang tidak menyimpang. Ini tentu tantangan bagi kita semua," ujar Harry.

Ia percaya, pemeriksaan tak hanya mengenai laporan keuangan saja. Tapi juga melakukan pemeriksaan kinerja sehingga hasil audit BPK sesuai dengan empat indikator untuk mengukur kemakmuran masyarakat. Yakni, kemiskinan, pengangguran, kesenjangan pendapatan, dan indeks pembangunan manusia.

Menurut Harry, jika suatu entitas pemerintah daerah tiga tahun berturut-turut mendapat opini WTP, maka seharusnya angka kemiskinan, pengangguran di daerah tersebut menurun. Sedangkan angka kesenjangan pendapatan menipis dan akhirnya indeks pembangunan manusia lebih meningkat.

Ketua Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI Mardiasmo menyambut baik yang diutarakan Harry Azhar. Menurutnya, profesi akuntan tidak hanya menyusun laporan keuangan atau mengungkap aksi fraud. Tapi juga, harus peka terhadap lingkungan dan kondsi perekonomian yang sedang terjadi.

"Akuntan harus peka terhadap lingkungan yang ada, terhadap kondisi ekonomi yang ada. Peka terhadap perkembangan ekonomi dan tahu arah dari pemerintah kita saat ini," kata Mardiasmo yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan ini.

Ke depan, tantangan yang dihadapi Indonesia ke depan tidaklah kecil. Terlebih lagi masuknya era persaingan terbuka Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) di tingkat regional. Ia berharap, akuntan Indonesia dapat profesional dalam menghadapi tantangan tersebut. "Dalam setiap aspek itu, terselip harapan sekaligus tantangan bagi akuntan profesional untuk berkarya lebih optimal, demi menempatkan bangsa ini di tempat yang sangat terhormat," katanya.

Tantangan lainnya, lanjut Mardiasmo, pemberlakuan akuntansi berbasis akrual bagi seluruh lembaga dan entitas pemerintahan di sektor publik. Atas dasar itu, kebutuhan akuntan profesional menjadi sebuah keharusan. Menurutnya, dengan lahirnya akuntan yang profesional setiap proses dan upaya untuk memenuhi prinsip-prinsip good governance bisa tercapai.

Ia berharap, ke depan IAI terus menjadi organisasi profesi yang bisa melahirkan akuntan profesional. Salah satu catatan yang disambut baik adalah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara. "Hal ini menjadikan IAI sebagai sandaran banyak pihak dalam upaya implementasi good governance dan akuntabilitas publik," pungkasnya.
Tags:

Berita Terkait