Jokowi: Kepala Daerah Jangan Obral Lisensi Kekayaan
Berita

Jokowi: Kepala Daerah Jangan Obral Lisensi Kekayaan

Kalau diobral, rakyat tidak mendapat apa-apa.

Oleh:
RED
Bacaan 2 Menit
Jokowi saat berdialog dengan para kepala daerah dan tokoh di Papua, Senin (29/12). Foto: www.setkab.go.id
Jokowi saat berdialog dengan para kepala daerah dan tokoh di Papua, Senin (29/12). Foto: www.setkab.go.id

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, kunjungannya ke Papua yang dilakukan sejak Sabtu (27/12) lalu membuktikan, Bumi Cenderawasih itu adalah wilayah yang sangat kaya.

“Tanah Papua ini adalah sebuah tanah yang sangat, sangat, sangat kaya raya,” kata Jokowi saat berdialog dengan Kepala Daerah, Tokoh Adat dan Agama Papua Barat, yang dilaksanakan di kantor Walikota Sorong, Senin (29/12), sebagaimana diwartakan www.setkab.go.id.

Namun demikian, Jokowi mengingatkan bahwa tanah yang sangat kaya raya itu belum tentu menjamin kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Sebab, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat tidak hanya terletak pada kekayaan sebuah provinsi atau negara.

Jokowi menyebut negeri Singapura, sebagai contoh. “Mereka punya apa? Nggak punya apa-apa. Nggak punya kekayaan sama sekali tapi bisa sangat kaya,” ujar Jokowi seraya menyebut Korea Selatan dan Japan, yang juga memperoleh sukses serupa Singapura.

Menurut Jokowi, letak kemakmuran Papua tergantung pada gubernur, bupati, wali kota, dan pejabat eksekutif. Para pejabat itu, lanjut Jokowi, harus menerapkan kebijakan publik yang baik.

“Kebijakan publik yang tepat dan benar, kebijakan publik yang benar dan tepat. Hanya di situ saja,” tutur Jokowi.

Dikatakan Jokowi, Indonesia pernah mengalami masa kejayaan saat kekayaan minyak dan kayu melimpah di era 1970 hingga 1990-an. Namun kekayaan di masa itu belum bisa memakmurkan rakyat.

Halaman Selanjutnya:
Tags:

Berita Terkait