Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan, sesuai hukum acara pidana, sesungguhnya penetapan tersangka bukanlah domain praperadilan. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua KPK Zulkarnain ketika menanggapi upaya praperadilan yang diajukan Komjen (Pol) Budi Gunawan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
"Praperadilan itu untuk salah tangkap atau salah tahan. Kalau proses penyidikan itu kan proses hukum, lantas kepada tersangka diberikan hak untuk didampingi penasihat hukum. Namun, kalau misalnya di dalam penyidikan ada salah tangkap atau salah tahan, itulah namanya praperadilan," katanya, Rabu (21/1).
Memang sesuai Pasal 1 angka 10 KUHAP, wewenang praperadilan adalah untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan, serta permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi yang dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 79, 80, dan 81 KUHAP.
Pasal 79 berbunyi, “Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.”
Pasal 80 berbunyi, “Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan.”
Sedangkan, Pasal 81 menyatakan “Permintaan ganti kerugian dan atau rehabiitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya.”
Oleh karena itu, Zulkarnain tidak memahami mengapa penasihat hukum Budi Gunawan mempraperadilankan penetapan tersangka ke pengadilan. Ia juga tidak mengerti mengapa ada penasihat hukum yang melaporkan KPK ke Kejaksaan Agung (Kejagung). "Jadi, nanti kita lihat saja lah," ujarnya.