Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah pihak yang bertanggung jawab atas konflik Polri-KPK karena terkesan menidamkan konflik yang terus berkembang seiring penetapan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka.
“Presiden harus mengambil sikap dan bertindak menyelamatkan KPK dari segala bentuk upaya perlawanan dan pelemahan terhadap KPK,” demikian bunyi siaran pers yang diterima Hukumonline.com, Jumat (23/1).
Koalisi menyatakan publik akan mengingat dan mencatat sebagai sejarah kelam pemberantasan korupsi jika Presiden yang merupakan panglima terdepan dalam pemberantasan korupsi malah diam ketika kerja pemberantasan korupsi dilemahkan oleh Kepolisian yang berada dibawah lingkup kewenangan Presiden.
“Presiden harus bersikap dan bertindak mendukung KPK sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik atas konflik KPK – Kepolisian. Tak ada jalan lain selain Presiden turun tangan dan Stop upaya kriminalisasi KPK!” tegas Koalisi.
Lebih lanjut, Koalisi juga menilai bahwa penangkapan ini sebagai upaya perlawanan balik dari Polri. Koalisi menegaskan bahwa perlawanan Polri terhadap KPK adalah upaya menghalang-halangi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
“Dengan ditangkapnya Wakil Ketua KPK, proses penyelesaian perkara korupsi yang melibatkan Komjen Budi Gunawan akan terhambat. Lebih jauh lagi upaya kriminalisasi ini adalah upaya pelemahan terhadap KPK,” sebutnya.
Koalisi menilai tindakan Polri tersebut sebagai tindakan yang sangat tidak tepat. Pasalnya, momentumnya bertepatan dengan upaya pengusutan perkara korupsi yang melibatkan perwira tinggi Polri. “Hal ini juga menandakan bahwa institusi Polri tidak pro dengan pemberantasan korupsi,” sebutnya.
“Publik juga akan menilai bahwa Polri malah melindungi dan membela kepentingan tersangka korupsi bukan membela pemberantasan korupsi,” pungkasnya.