Wakil Ketua DPR: Baru Seratus Hari Kerja, Rakyat Sudah Menjerit
Berita

Wakil Ketua DPR: Baru Seratus Hari Kerja, Rakyat Sudah Menjerit

Pasar menilai negatif pemerintahan Jokowi. Menteri dalam Kabinet Kerja mesti mampu menerjemahkan keinginan presiden.

Oleh:
RFQ
Bacaan 2 Menit
Wakil Ketua DPR: Baru Seratus Hari Kerja, Rakyat Sudah Menjerit
Hukumonline
Wakil Ketua DPR Fadli Zon memberi nilai buruk terhadap seratus hari kerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Menurutnya, pemerintahan Jokowi tak dapat berbuat banyak untuk mensejahterakan rakyat. Sebaliknya, rakyat banyak yang sengsara dengan beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

“Jadi 100 hari pemerintah berhasil menyengsarakan rakyat,” ujarnya, Selasa (27/1).

Fadli Zon menyayangkan berbagai kebijakan pemerintahan Jokowi yang membuat rakyat kian menderita dengan beban hidup yang berat. Misalnya, menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) disaat minyak mentah dunia turun. Dalam hitungan hari, pemerintah malah menurunkan harga BBM. Pemerintah ia nilai tak memiiki respon yang cepat terkait hal itu.

Semestinya, kebijakan pemerintah diambil dengan langkah strategis dan tepat. Sehingga, beban ekonomi masyarakat tak kian menjadi berat. Ia menilai meski harga BBM telah turun, toh faktanya berbagai harga kebutuhan masyarakat dan transportasi tak mengalami penurunan.

Selain BBM, harga elpiji dan tarif daya listrik pun melonjak dratis. Masyarakat kelas menengah ke bawah pun kian terbebani. Sedangkan penghasilan masyarakat tak mengalami kenaikan signifikan di kala harga kebutuhan hidup meroket tajam. Pemerintah mesti mengambil kebijakan yang pro rakyat.

“Menurut saya, 100 hari ini belum bisa mengarahkan rakyat dalam roadmap kehirupan masyarakat yang lebih baik. Tetapi lebih banyak menyengsarakan ketimbang mensejahterakan,” ujar politisi Partai Gerindra itu.

Ketua Komisi VI Ahmad Hafisz Tohir menambahkan perekonomian negara kian carut marut. Sejak dinaikannya harga BBM, secara otomatis harga kebutuhan pokok merangkak naik. Sebaliknya saat menurunan harga BBM, harga kebutuhan pokok tak mengikuti penurunan.

Ia menilai, pemerintah tak mampu mengelola harga kebutuhan bahan pokok di pasaran. “Ini menandakan salah manajemen dalam tata kelola perekonomian kita. Pasar tidak berpihak pada rezim Jokowi. Saya melihat reaksi pasar negatif terhadap pemerintahan Jokowi,” ujarnya.

Anggota Komisi I Pramono Anung berpandangan tak ada tradisi evaluasi 100 hari kerja pemerintahan. Namun tak dipungkiri, kata Pramono, masyarakat menginginkan dan melihat penampilan pemerintah dalam mengambil kebijakan demi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Menurutnya, program pemerintahan Jokowi dilaksanakan oleh sejumlah menteri dalam Kabinet Kerja. Ia berpandangan kinerja menteri Kabinet Kerja mesti terus disorot agar program pemerintah dapat terlaksana dengan baik. “Jadi yang paling penting adalah para menterinya itu bisa menunjukan apa yang menajdi karakter presiden, terutama mengenai 100 hari kerja itu,” ujarnya.

Politisi PDIP itu berpandangan, pemerintahan Jokowi sudah bekerja cukup keras. Mulai melakukan blusukan ke berbagai tempat. Namun rakyat tetap menginginkan bukti konkrit, terutama dari kerja sejumlah menterinya. “Harusnya menterinya menjabarkan apa yang menjadi keinginan presiden. Memang sudah ada beberapa (menteri, red), tapi saya lihat belum maksimal,” ujar mantan Wakil Ketua DPR periode 2009-2014 itu.

Anggota jaringan aktivis Pro Demokrasi (Prodem), Iwan Sumule, mengatakan 100 hari kerja pemerintah Jokowi belum mampu mengarahkan gerakan revolusi mental sebagaimana jargonnya dalam kampanye Pilpres. Menurutnya, dengan berbagai kebijakannya, pemerintahan jokowi semakin menampakan jati dirinya.

“Sebagai pemerintahan yang pro asing, upaya melakukan kebijakan privatisasi, pencabutan subsidi, deregulasi dan pasar bebas. Fenomena ini sangat berlawanan dengan janji dan komitmennya untuk mewujudkan cita- cita Trisakti dan Nawacita,” pungkasnya.
Tags:

Berita Terkait