Aksi penipuan bermodus penyelenggaraan seminar nasional yang mengatasnamakan instansi pemerintah kembali terjadi. Kali ini, pelakunya mengatasnamakan Lembaga Administrasi Negara (LAN), dengan korbannya sejumlah BUMN di Indonesia.
Pelaku penipuan berhasil menipu puluhan pejabat BUMN dengan modus menggelar Seminar Nasional yang bertema “Arsitektur Baru Regulasi (Better Regulation) Untuk Pengelolaan Aset BUMN Dalam Rangka Mewujudkan Kemandirian BUMN”.
Terbujuk dengan modus yang dilakukan penipu, sejumlah BUMN pun akhirnya mentransfer uang sebesar Rp. 5,5 juta per orang untuk mengikuti seminar tersebut. Apalagi, isu yang diangkat cukup krusial mengingat era pemerintahan Jokowi – JK sedang melakukan revitalisasi di banyak sektor.
“Kami tidak curiga karena surat yang di-fax ke kantor menggunakan kop resmi berlambang garuda. Apalagi, pelaku menanggung seluruh biaya akomodasi peserta seminar dengan biaya yang kami transfer,” jelas salah satu korban penipuan yang datang ke Kantor LAN, Jl. Veteran No. 10, Jakarta Pusat, Rabu (28/1).
Kepala Bagian Humas dan Informasi LAN, Idha Saftawaty mengatakan, tindakan penipuan yang dilakukan dengan modus penyelenggaraan seminar mengatasnamakan LAN ini, bukan yang pertama kali. Sebelumnya, banyak pejabat Pemerintah Daerah (Pemda) yang menjadi korban dan telah mentransfer uang dalam jumlah yang cukup besar pula. Sejak awal, penipuan ini telah dilaporkan ke pihak Kepolisian. Namun hingga kini masih belum ada tindak lanjutnya yang signifikan. “Upaya preventif sudah kami lakukan dengan mengirim surat via email ke seluruh pimpinan Kementerian/Lembaga dan Instansi Pemda, termasuk pula masing-masing BUMN. Bahkan sebelumnya, kami juga sudah mendatangi Kementerian BUMN agar menginformasikan adanya upaya penipuan ini. Namun, pelaku penipuan masih saja berhasil menjalankan aksinya,” terangnya.
Idha menambahkan, LAN secara organisatoris tidak pernah memungut biaya dalam penyelenggaraan seminar nasional karena semua sudah diakomodasi dalam APBN. Email yang digunakan pun menggunakan domain resmi pemerintah, yakni @lan.go.id.
“Jadi kami menghimbau kepada seluruh Kementerian/Lembaga, Pemda maupun BUMN agar mengonfirmasikan ke kami via telepon atau email yang ada di web site resmi LAN. Kami akan langsung menindaklanjuti setiap aduan yang masuk,” ujarnya.
Pelaku penipuan berhasil menipu puluhan pejabat BUMN dengan modus menggelar Seminar Nasional yang bertema “Arsitektur Baru Regulasi (Better Regulation) Untuk Pengelolaan Aset BUMN Dalam Rangka Mewujudkan Kemandirian BUMN”.
Terbujuk dengan modus yang dilakukan penipu, sejumlah BUMN pun akhirnya mentransfer uang sebesar Rp. 5,5 juta per orang untuk mengikuti seminar tersebut. Apalagi, isu yang diangkat cukup krusial mengingat era pemerintahan Jokowi – JK sedang melakukan revitalisasi di banyak sektor.
“Kami tidak curiga karena surat yang di-fax ke kantor menggunakan kop resmi berlambang garuda. Apalagi, pelaku menanggung seluruh biaya akomodasi peserta seminar dengan biaya yang kami transfer,” jelas salah satu korban penipuan yang datang ke Kantor LAN, Jl. Veteran No. 10, Jakarta Pusat, Rabu (28/1).
Kepala Bagian Humas dan Informasi LAN, Idha Saftawaty mengatakan, tindakan penipuan yang dilakukan dengan modus penyelenggaraan seminar mengatasnamakan LAN ini, bukan yang pertama kali. Sebelumnya, banyak pejabat Pemerintah Daerah (Pemda) yang menjadi korban dan telah mentransfer uang dalam jumlah yang cukup besar pula. Sejak awal, penipuan ini telah dilaporkan ke pihak Kepolisian. Namun hingga kini masih belum ada tindak lanjutnya yang signifikan. “Upaya preventif sudah kami lakukan dengan mengirim surat via email ke seluruh pimpinan Kementerian/Lembaga dan Instansi Pemda, termasuk pula masing-masing BUMN. Bahkan sebelumnya, kami juga sudah mendatangi Kementerian BUMN agar menginformasikan adanya upaya penipuan ini. Namun, pelaku penipuan masih saja berhasil menjalankan aksinya,” terangnya.
Idha menambahkan, LAN secara organisatoris tidak pernah memungut biaya dalam penyelenggaraan seminar nasional karena semua sudah diakomodasi dalam APBN. Email yang digunakan pun menggunakan domain resmi pemerintah, yakni @lan.go.id.
“Jadi kami menghimbau kepada seluruh Kementerian/Lembaga, Pemda maupun BUMN agar mengonfirmasikan ke kami via telepon atau email yang ada di web site resmi LAN. Kami akan langsung menindaklanjuti setiap aduan yang masuk,” ujarnya.