Pembahasan mengenai rencana pemerintah untuk memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada sejumlah perusahaan-perusahaan BUMN terus digelar dengan DPR. Kali ini, pembahasan menyertakan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan Menteri Negara BUMN Rini M Soemarno.
Anggota Komisi XI DPR Muhammad Misbakhun menilai, PMN yang akan diberikan ke sejumlah perusahaan BUMN itu sebagai angan-angan karena tak ada penjelasan lebih detil mengenai rencana bisnis para perusahaan BUMN itu jika memperoleh pengucuran PMN.
“Dari penjelasan Meneg BUMN saya tidak melihat urgensi yang mendesak kecuali sebuah angan-angan,” kata politisi dari Partai Golkar ini di Komplek Parlemen di Jakarta, Rabu (28/1).
Misalnya, lanjut Misbakhun, jika Bank Mandiri memperoleh PMN sebesar Rp5,6 triliun, maka goal yang akan diperoleh seperti apa belum dijelaskan secara rinci. Kalau hanya untuk menaikkan ranking Bank Mandiri di Asia Tenggara, ia menilai, tak ada urgensinya PMN dikucurkan. Ia mempertanyakan, jika PMN tersebut dikucurkan, apakah seluruh rasio di Bank Mandiri akan turut bagus atau tidak.
“Saya tidak lihat urgensinya. Apakah PMN diberikan rasio-rasio di dalamnya juga akan bagus?” tanya Misbakhun.
Atas dasar itu, ia mengusulkan sebelum PMN ini diketok, DPR mengundang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk membahas detil mengenai perusahaan-perusahaan BUMN yang masuk list pemberian PMN. Rapat dengan BPK ini bertujuan untuk memperoleh informasi lebih detil tentang bagaimana selama ini seluruh perusahaan BUMN beroperasi.
“Kami ingin bahas detil, bisnis plan seperti apa, dengan mengundang BPK bagaimana raport masing-masing BUMN ini. Apakah pantas diberikan dana bertriliun itu,” kata Misbakhun.
Ketua Komisi XI DPR Fadel Muhammad mengatakan, rencana pengucuran PMN pada RAPBNP 2015 mencapai Rp74,9 triliun. Angka ini Meningkat sangat besar jika dibandingkan dengan PMN yang disetujui pada APBN tahun 2015 yakni sebesar Rp7,32 triliun. “Meningkat sebesar Rp67,6 triliun dari alokasi APBN 2015,” katanya.
Dalam paparannya, Menteri Negara BUMN Rini M Soemarno mengatakan, pemberian PMN kepada Bank Mandiri yang mencapai Rp5,6 triliun bertujuan untuk memperkuat kapasitas modal bank plat merah tersebut. Selain itu, pemberian PMN ini juga atas dasar pengajuan Bank Mandiri sebagai Qualified ASEAN Bank (QAB).
“Masing-masing negara akan mengusulkan bakal calon bank yang akan maju ke QAB. Nah, salah satu syaratnya harus memiliki modal besar sebanding dengan bank regional lainnya sekurang-kurangnya 17,5% pada 2017, kata Rini.
Ia mengatakan, hingga kini satu-satunya bank yang paling siap untuk QAB adalah Bank Mandiri. Menurutnya, jika pengucuran PMN tersebut untuk Bank Mandiri terlaksana, maka rankingnya di ASEAN bisa naik dua tingkat, dari semula di peringkat sembilan menjadi ke peringkat tujuh di ASEAN.
“Dengan modal saat ini yang Rp91,7 triliun, saat ini BMRI masih berada di urutan 9 dibanding bank ASEAN lain. Maka perlu right issue sehingga akan dapat dana Rp9,3 triliun dan naik ke peringkat 7,” tutupnya.
Anggota Komisi XI DPR Muhammad Misbakhun menilai, PMN yang akan diberikan ke sejumlah perusahaan BUMN itu sebagai angan-angan karena tak ada penjelasan lebih detil mengenai rencana bisnis para perusahaan BUMN itu jika memperoleh pengucuran PMN.
“Dari penjelasan Meneg BUMN saya tidak melihat urgensi yang mendesak kecuali sebuah angan-angan,” kata politisi dari Partai Golkar ini di Komplek Parlemen di Jakarta, Rabu (28/1).
Misalnya, lanjut Misbakhun, jika Bank Mandiri memperoleh PMN sebesar Rp5,6 triliun, maka goal yang akan diperoleh seperti apa belum dijelaskan secara rinci. Kalau hanya untuk menaikkan ranking Bank Mandiri di Asia Tenggara, ia menilai, tak ada urgensinya PMN dikucurkan. Ia mempertanyakan, jika PMN tersebut dikucurkan, apakah seluruh rasio di Bank Mandiri akan turut bagus atau tidak.
“Saya tidak lihat urgensinya. Apakah PMN diberikan rasio-rasio di dalamnya juga akan bagus?” tanya Misbakhun.
Atas dasar itu, ia mengusulkan sebelum PMN ini diketok, DPR mengundang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk membahas detil mengenai perusahaan-perusahaan BUMN yang masuk list pemberian PMN. Rapat dengan BPK ini bertujuan untuk memperoleh informasi lebih detil tentang bagaimana selama ini seluruh perusahaan BUMN beroperasi.
“Kami ingin bahas detil, bisnis plan seperti apa, dengan mengundang BPK bagaimana raport masing-masing BUMN ini. Apakah pantas diberikan dana bertriliun itu,” kata Misbakhun.
Ketua Komisi XI DPR Fadel Muhammad mengatakan, rencana pengucuran PMN pada RAPBNP 2015 mencapai Rp74,9 triliun. Angka ini Meningkat sangat besar jika dibandingkan dengan PMN yang disetujui pada APBN tahun 2015 yakni sebesar Rp7,32 triliun. “Meningkat sebesar Rp67,6 triliun dari alokasi APBN 2015,” katanya.
Dalam paparannya, Menteri Negara BUMN Rini M Soemarno mengatakan, pemberian PMN kepada Bank Mandiri yang mencapai Rp5,6 triliun bertujuan untuk memperkuat kapasitas modal bank plat merah tersebut. Selain itu, pemberian PMN ini juga atas dasar pengajuan Bank Mandiri sebagai Qualified ASEAN Bank (QAB).
“Masing-masing negara akan mengusulkan bakal calon bank yang akan maju ke QAB. Nah, salah satu syaratnya harus memiliki modal besar sebanding dengan bank regional lainnya sekurang-kurangnya 17,5% pada 2017, kata Rini.
Ia mengatakan, hingga kini satu-satunya bank yang paling siap untuk QAB adalah Bank Mandiri. Menurutnya, jika pengucuran PMN tersebut untuk Bank Mandiri terlaksana, maka rankingnya di ASEAN bisa naik dua tingkat, dari semula di peringkat sembilan menjadi ke peringkat tujuh di ASEAN.
“Dengan modal saat ini yang Rp91,7 triliun, saat ini BMRI masih berada di urutan 9 dibanding bank ASEAN lain. Maka perlu right issue sehingga akan dapat dana Rp9,3 triliun dan naik ke peringkat 7,” tutupnya.