Seskab: Pemerintahan Jokowi Tidak Mengenal "100 Hari”
Berita

Seskab: Pemerintahan Jokowi Tidak Mengenal "100 Hari”

Karena masing-masing Kementerian/Lembaga memiliki target yang berbeda-beda.

Oleh:
RED
Bacaan 2 Menit
Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto. Foto: RES
Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto. Foto: RES
Bersamaan dengan memanasnya hubungan Polri dan KPK, kinerja Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla dalam 100 hari pertama juga tengah mendapat sorotan. Sejumlah lembaga non pemerintah memberikan catatan-catatan minor terhadap performa Pemerintahan Jokowi.

Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (ILUNI FHUI) menyatakan ada dua indikator utama yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja Pemerintahan Jokowi di bidang hukum. Pertama adalah program kebijakan hukum nasional yang disusun. Kedua, pelaksanaan hak prerogatif presiden terkait penunjukan/pencalonan calon-calon pejabat negara cabang eksekutif di bidang hukum.

“Begitu banyak pekerjaan rumah Jokowi dalam pembangunan hukum nasional yang diwariskan Pemerintahan SBY, tapi Pemerintahan Jokowi-JK tidak punya Grand Design atau Blue Print tentang Daftar Prolegnas,” ujar Ketua Umum ILUNI FHUI, Melli Darsa.

Secara khusus, ILUNI FHUI menyoroti kebijakan Jokowi dalam menunjuk figur untuk jabatan di bidang hukum. Menurut ILUNI FHUI, Jokowi nampak telah menggadaikan jabatan-jabatan strategis di bidang hukum dalam rangka transaksi politik dan balas budi. Tidak hanya jabatan, agenda hukum juga digadaikan Jokowi demi kepentingan politik.

Sementara itu, Front Mahasiswa Nasional menilai 100 hari pertama Pemerintahan Jokowi diwarnai dengan kebijakan-kebijakan yang sangat jauh dari visi misi dan program Jokowi-JK yang didengungkan pada Pemilu Presiden 2014. Front menyatakan kerangka pembangunan nasional Pemerintahan Jokowi masih tetap bersandar pada investasi dan utang, pinjaman yang bersumber dari investasi asing.

“Sedangkan, pendidikan yang layak dan terjangkau masih menjadi isapan jempol belaka untuk direalisasikan Jokowi-JK yang hanya mengandalkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang mulai dipertanyakan kegunaannya,” demikian pernyataan Front Mahasiswa Nasional dalam siaran pers.

Mendapat penilaian minor dari sejumlah pihak, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto menegaskan bahwa Pemerintahan Jokowi  tidak mengenal indikator kinerja 100 hari. Dia katakan, Jokowi tidak menetapkan indikator 100 hari kerja kepada Kementerian/Lembaga karena mereka sudah memiliki target masing-masing.

“Presiden, pemerintahan ini tidak mengenal 100 hari. Setiap kementerian, lembaga memiliki target-target jangka pendek yang berbeda-beda. Tidak ada indikator 100 hari dari Presiden,” kata Andi dikutip dari laman www.setkab.go.id, Rabu (28/1).

Andi menambahkan bahwa ada menteri yang menetapkan target jangka pendek satu minggu. Misalnya Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Kesehatan dengan menggulirkan Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Sehat. Bagi kementerian yang mengurus perizinan, Presiden Jokowi menetapkan target  satu bulan.

“Pola kerja Presiden (Jokowi) tetap akan sama setelah 100 hari, yakni tetap akan sering turun ke lapangan. Demikian juga Presiden Jokowi meminta para menteri untuk lebih sering ke lapangan, bukan di kantor,” papar Andi.
Tags:

Berita Terkait