Sudah sekian tahun Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berdiri, namun tak juga memiliki Gedung atau kantor secara permanen. Kantor tempat bekerja BNPTP dalam kurun waktu empat tahun sudah berpindah sebanyak empat kali. Kondisi tersebut menjadi kendala kerja BNPT.
Hal tersebut diungkapkan Kepala BNPT, Komjen Saud Usman Nasution dalam rapat kerja dengan Komisi III di Gedung DPR, Kamis (29/1). “Dalam kurun waktu empat tahun, kami sudah pindah kantor empat kali,” ujarnya.
Dalam paparannya, Saud mengatakan dengan tidak memiliki gedung atau kantor secara permanen, berdampak tak dapatnya memasang peralatan dan perangkat secara permanen. Padahal sebagai badan penanggulangan tindak pidana teroris, diperlukan perangkat yang terpasang di kantor BNPT. Hal itu pula menjadi keluhan Saud kepada Komisi III.
Sewa gedung diakui Saud amatlah mahal. Apalagi permintaan penambahan anggaran BNPT oleh DPR kala itu tak juga diaminkan Komisi III. Menurutnya, kantor dengan menyewa gedung yang ditempati terakhir dinilai tak nyaman. Soalnya, BNPT berkantor berdekatan dengan sebuah lembaga swadaya masyarakat. Terlebih, selain harga sewa yang meroket, juga telah memasuki habisnya masa kontrak sewa bangunan.
Alhasil, BNPT memutuskan angkat kaki dan kini berkantor di bilangan Sentul Bogor. Dikatakan jenderal polisi bintang tiga itu, kini BNPT dapat memasang sejumlah peralatan secara permanen. Namun dengamelihat anggaran yang minim, Saud tetap berharap agar Komisi III dapat memenuhi permintaan agar BNPT memiliki gedung atau kantor secara permanen.
Mantan Wakabreskrim itu lebih jauh mengatakan sudah pernah berbicara dengan Menkopolhukam agar gedung BUMN yang rencananya akan dijual dapat digunakan BNPT, atau setidaknya memijam gedung.
Sekalipun tidak gratis, BNPT siap menyewa sebagian gedung BUMN untuk dijadikan kantor. Namun kata Saud, pemerintah tak mungkin menyewakan gedung bagi lembaga negara. Terlepas dari tak memiliki gedung, ancaman teroris terhadap keutuhan bangsa dan negara terus merongorong jika tak ditanggulangi sedari dini.
Hal lainnya, Saud mengeluhkan minimnya personil yang dimiliki BNPT. Padahal lembaga yang bertanggungungjawab langsung kepada presiden ini justru minim infrastruktur dan sumber daya manusia. Bahkan, Saud sudah mengusullkan penambahan personil kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemepan).
Terhadap sejumlah keluhan itulah, Saud berharap Komisi III dapat memenuhi kekurangan insfrastruktur dan anggaran dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi BNPT. “Kami tolong dipenuhi penambahan personil. Kami lembaga baru dan learning by doing. BNPT belum punya sumber daya memadai, apalagi belum punya gedung,” ujar mantan Kadiv Humas Mabes Polri itu.
Menanggapi keluhan BNPT, Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin mengatakan akan menjadi perhatian bagi komisinya. Termasuk, kurangnya anggaran yang menjadi kebutuhan dalam menjalankan tugas dan fungsi BNPT. “ Ini akan menjadi perhatian kita Komisi III khususnya,” ujarnya.
Anggota Komisi III Akbar Faisal menambahkan komisinya berupaya mendorong agar BNPT mendapatkan gedung atau kantor baru secara permanen. Namun Akbar berpandangan gedung seharga Rp210 miliar yang dulu pernah dijanjikan DPR periode lalu belum juga terwujud. Ia berharap periode ini, BNPT dapat segera memiliki gedung permanen.
“Tapi saya kaget persoalan BNPT masih seperti ini. Saya mendukung BNPT memiliki kantor di luar Jakarta. Sentul juga bagus,” ujar politisi Nasdem itu.
Anggota Komisi III lainnya, Erma Suryani Ranik memberikan dukungannya agar BNPT segera memiliki gedung permanen. Menurutnya, BNPT pun mesti mengidentifikasi terhadap gedung yang bakal dijual oleh pihak lain. Ia pun berharap BNPT dapat menggunakan sebagian gedung BUMN yang banyak lowong.
“Kenapa tidak gedung itu (BUMN), red) saja buat BNPT, sehingga bisa pasang perangkat alat secara permanen untuk keamanan,” pungkas politisi Partai Demokrat itu.
Hal tersebut diungkapkan Kepala BNPT, Komjen Saud Usman Nasution dalam rapat kerja dengan Komisi III di Gedung DPR, Kamis (29/1). “Dalam kurun waktu empat tahun, kami sudah pindah kantor empat kali,” ujarnya.
Dalam paparannya, Saud mengatakan dengan tidak memiliki gedung atau kantor secara permanen, berdampak tak dapatnya memasang peralatan dan perangkat secara permanen. Padahal sebagai badan penanggulangan tindak pidana teroris, diperlukan perangkat yang terpasang di kantor BNPT. Hal itu pula menjadi keluhan Saud kepada Komisi III.
Sewa gedung diakui Saud amatlah mahal. Apalagi permintaan penambahan anggaran BNPT oleh DPR kala itu tak juga diaminkan Komisi III. Menurutnya, kantor dengan menyewa gedung yang ditempati terakhir dinilai tak nyaman. Soalnya, BNPT berkantor berdekatan dengan sebuah lembaga swadaya masyarakat. Terlebih, selain harga sewa yang meroket, juga telah memasuki habisnya masa kontrak sewa bangunan.
Alhasil, BNPT memutuskan angkat kaki dan kini berkantor di bilangan Sentul Bogor. Dikatakan jenderal polisi bintang tiga itu, kini BNPT dapat memasang sejumlah peralatan secara permanen. Namun dengamelihat anggaran yang minim, Saud tetap berharap agar Komisi III dapat memenuhi permintaan agar BNPT memiliki gedung atau kantor secara permanen.
Mantan Wakabreskrim itu lebih jauh mengatakan sudah pernah berbicara dengan Menkopolhukam agar gedung BUMN yang rencananya akan dijual dapat digunakan BNPT, atau setidaknya memijam gedung.
Sekalipun tidak gratis, BNPT siap menyewa sebagian gedung BUMN untuk dijadikan kantor. Namun kata Saud, pemerintah tak mungkin menyewakan gedung bagi lembaga negara. Terlepas dari tak memiliki gedung, ancaman teroris terhadap keutuhan bangsa dan negara terus merongorong jika tak ditanggulangi sedari dini.
Hal lainnya, Saud mengeluhkan minimnya personil yang dimiliki BNPT. Padahal lembaga yang bertanggungungjawab langsung kepada presiden ini justru minim infrastruktur dan sumber daya manusia. Bahkan, Saud sudah mengusullkan penambahan personil kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemepan).
Terhadap sejumlah keluhan itulah, Saud berharap Komisi III dapat memenuhi kekurangan insfrastruktur dan anggaran dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi BNPT. “Kami tolong dipenuhi penambahan personil. Kami lembaga baru dan learning by doing. BNPT belum punya sumber daya memadai, apalagi belum punya gedung,” ujar mantan Kadiv Humas Mabes Polri itu.
Menanggapi keluhan BNPT, Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin mengatakan akan menjadi perhatian bagi komisinya. Termasuk, kurangnya anggaran yang menjadi kebutuhan dalam menjalankan tugas dan fungsi BNPT. “ Ini akan menjadi perhatian kita Komisi III khususnya,” ujarnya.
Anggota Komisi III Akbar Faisal menambahkan komisinya berupaya mendorong agar BNPT mendapatkan gedung atau kantor baru secara permanen. Namun Akbar berpandangan gedung seharga Rp210 miliar yang dulu pernah dijanjikan DPR periode lalu belum juga terwujud. Ia berharap periode ini, BNPT dapat segera memiliki gedung permanen.
“Tapi saya kaget persoalan BNPT masih seperti ini. Saya mendukung BNPT memiliki kantor di luar Jakarta. Sentul juga bagus,” ujar politisi Nasdem itu.
Anggota Komisi III lainnya, Erma Suryani Ranik memberikan dukungannya agar BNPT segera memiliki gedung permanen. Menurutnya, BNPT pun mesti mengidentifikasi terhadap gedung yang bakal dijual oleh pihak lain. Ia pun berharap BNPT dapat menggunakan sebagian gedung BUMN yang banyak lowong.
“Kenapa tidak gedung itu (BUMN), red) saja buat BNPT, sehingga bisa pasang perangkat alat secara permanen untuk keamanan,” pungkas politisi Partai Demokrat itu.