Bulan April mendatang harga bahan bakar minyak (BBM) akan kembali mengalami penyesuaian. Saat ini pemerintah masih membahas rencana penyesuaian tersebut. Namun, sinyal yang diberikan menunjukkan bahwa Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan kembali menaikkan harga premium.
Pelaksana Tugas (Pit) Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM, I Gusti Nyoman Wiratmaja Puja, mengakui bahwa harga premium berpotensi kembali naik. Hal ini lantaran harga minyak dunia terus merangkak naik. Selain itu, nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) terhadap berbagai macam mata uang termasuk rupiah juga menjadi faktor yang cukup signifikan.
"Harga rata-rata memang mengalami kenaikan, dan juga kurs dolar AS kan naik sedikit. Itu yang menjadi bahan pertimbangan penyesuaian harga BBM nanti," paparnya di Jakarta, Senin (23/3).
Puja menambahkan jika harga premium naik, menurutnya, kenaikan itu tak akan banyak. Sebab, persediaan BBM telah dilakukan sebulan lalu. Selain itu, ia memastikan keputusan harga BBM akan disesuaikan dengan kondisi perekonomian dalam negeri.
"Naiknya artinya tidak menukik. Nanti kan keputusan naik apa enggak itu dari pimpinan. Sedang dibahas, tentu pimpinan punya kebijaksanaan melihat kondisi perekonomian negara juga. Yang jelas parameternya seperti itu," tuturnya.
Senior Vice President Fuel Marketing and Distribution PT Pertamina (Persero), Suhartoko, mengatakan saat ini penjualan premium membuat perusahaannya merugi. Sebab, melemahnya nilai tukar rupiah membuat biaya pembelian untuk impor minyak mentah membengkak. Kendati begitu, Suhartoko tidak menjelaskan secara terperinci kerugian yang diderita Pertamina. Ia hanya menekankan perlu segera dilakukan penyesuaian harga.
"Premium mestinya juga naik. Sekarang posisinya sudah rugi," ujar Suhartoko.
Namun, ia juga tak mau menyebut perkiraan kenaikan harga yang dikehendaki oleh Pertamina. Alasannya, jika sebelum keputusan resmi naik atau tidaknya diumumkan ia khawatir akan menimbulkan risiko moral berupa penimbunan. Dampaknya, akan terjadi kelangkaan di mana-mana.
"Jangan dulu, nanti orang pada menimbun," katanya.
Sementara itu, Direktur Indonesia Resourses Studies (Iress), Marwan Batubara, menyayangkan jika pemerintah menaikan harga premium di tengah kondisi ekonomi saat ini. Marwan menilai, gejolak rupiah bukan alasan penyesuaian harga. Apalagi, harga minyak dunia juga sedang rendah sekitar 50 dolar AS per barel.
Ia mengkritisi pemerintah belum siap untuk menjamin pengalihan subsidi bisa tepat sasaran. Padahal, keputusan pemerintah melepas harga BBM sesuai mekanisme pasar harus dibarengi dengan penyaluran subsidi tepat sasaran. Menurutnya, hal ini untuk mengantisipasi agar ketika ada perubahan harga, masyarakat kecil tidak begitu kena dampak.
"Setiap ada perubahan harga pasti akan berdampak pada masyarakat kecil," katanya.
Di sisi lain, Menteri ESDM Sudirman Said menegaskan, pemerintah belum memastikan akan menaikan harga premium atau tidak. Ia menuturkan, kondisi rupiah yang sudah tembus di atas Rp13.200 belum mengkhawatirkan. Tapi, harga minyak dunia dan kurs menurutnya memang sangat berpengaruh terhadap pembentukan harga.
"Kita belum bisa pastikan naik. Jika selisihnya sedikit pemerintah akan tetap mempertahankan harga," jelasnya.
Pelaksana Tugas (Pit) Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM, I Gusti Nyoman Wiratmaja Puja, mengakui bahwa harga premium berpotensi kembali naik. Hal ini lantaran harga minyak dunia terus merangkak naik. Selain itu, nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) terhadap berbagai macam mata uang termasuk rupiah juga menjadi faktor yang cukup signifikan.
"Harga rata-rata memang mengalami kenaikan, dan juga kurs dolar AS kan naik sedikit. Itu yang menjadi bahan pertimbangan penyesuaian harga BBM nanti," paparnya di Jakarta, Senin (23/3).
Puja menambahkan jika harga premium naik, menurutnya, kenaikan itu tak akan banyak. Sebab, persediaan BBM telah dilakukan sebulan lalu. Selain itu, ia memastikan keputusan harga BBM akan disesuaikan dengan kondisi perekonomian dalam negeri.
"Naiknya artinya tidak menukik. Nanti kan keputusan naik apa enggak itu dari pimpinan. Sedang dibahas, tentu pimpinan punya kebijaksanaan melihat kondisi perekonomian negara juga. Yang jelas parameternya seperti itu," tuturnya.
Senior Vice President Fuel Marketing and Distribution PT Pertamina (Persero), Suhartoko, mengatakan saat ini penjualan premium membuat perusahaannya merugi. Sebab, melemahnya nilai tukar rupiah membuat biaya pembelian untuk impor minyak mentah membengkak. Kendati begitu, Suhartoko tidak menjelaskan secara terperinci kerugian yang diderita Pertamina. Ia hanya menekankan perlu segera dilakukan penyesuaian harga.
"Premium mestinya juga naik. Sekarang posisinya sudah rugi," ujar Suhartoko.
Namun, ia juga tak mau menyebut perkiraan kenaikan harga yang dikehendaki oleh Pertamina. Alasannya, jika sebelum keputusan resmi naik atau tidaknya diumumkan ia khawatir akan menimbulkan risiko moral berupa penimbunan. Dampaknya, akan terjadi kelangkaan di mana-mana.
"Jangan dulu, nanti orang pada menimbun," katanya.
Sementara itu, Direktur Indonesia Resourses Studies (Iress), Marwan Batubara, menyayangkan jika pemerintah menaikan harga premium di tengah kondisi ekonomi saat ini. Marwan menilai, gejolak rupiah bukan alasan penyesuaian harga. Apalagi, harga minyak dunia juga sedang rendah sekitar 50 dolar AS per barel.
Ia mengkritisi pemerintah belum siap untuk menjamin pengalihan subsidi bisa tepat sasaran. Padahal, keputusan pemerintah melepas harga BBM sesuai mekanisme pasar harus dibarengi dengan penyaluran subsidi tepat sasaran. Menurutnya, hal ini untuk mengantisipasi agar ketika ada perubahan harga, masyarakat kecil tidak begitu kena dampak.
"Setiap ada perubahan harga pasti akan berdampak pada masyarakat kecil," katanya.
Di sisi lain, Menteri ESDM Sudirman Said menegaskan, pemerintah belum memastikan akan menaikan harga premium atau tidak. Ia menuturkan, kondisi rupiah yang sudah tembus di atas Rp13.200 belum mengkhawatirkan. Tapi, harga minyak dunia dan kurs menurutnya memang sangat berpengaruh terhadap pembentukan harga.
"Kita belum bisa pastikan naik. Jika selisihnya sedikit pemerintah akan tetap mempertahankan harga," jelasnya.