Konflik internal Partai Golkar dan PPP hingga kini masih berlanjut. Selain berseteru di ranah hukum, konflik kedua partai itu juga berimbas ke DPR. Misalnya, Partai Golkar di bawah komando Agung Laksono telah mengajukan susunan pengurus fraksi di DPR. Hal sama pernah dilakukan oleh PPP kubu Romahurmuziy.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, mengatakan perpecahan partai tersebut dapat berdampak kepada kinerja DPR. Bukan hanya kinerja di bidang legislasi saja, tapi juga kinerja pengawasan terhadap kebijakan atau program yang dilaksanakan oleh pemerintah.
“Jika konflik terus terjadi, efektifitas dalam konteks pembuatan UU dan efektifitas dalam pengawasan kinerja pemerintah bisa tak terjadi,” kata Ray dalam sebuah diskusi, di Jakarta, Kamis (26/3).
Dalam kinerja legislasi, lanjut Ray, konflik ini bisa menyebabkan kelahiran penyusunan RUU berjalan mandek. Bahkan, ia menduga kinerja legislasi dewan akan sama pada DPR periode lalu atau bisa lebih buruk. Hal ini semakin menyebabkan pamor DPR di mata masyarakat terus menurun. Padahal, jika tak ada konflik internal di kedua partai tersebut, efektifitas kinerja DPR bisa lebih baik dari periode sebelumnya. Hal ini dikarenakan DPR periode sekarang bisa dengan leluasa mengawasi kinerja pemerintah.
“Kalau sebenarnya tidak ada perpecahan internal, mungkin ini DPR yang agak dinamik,” katanya.
Hal sama diutarakan Anggota DPR Fadli Nursal. Politisi PPP dari kubu Romahurmuziy ini menilai, jika kinerja DPR tak ingin terganggu maka perlu ada keputusan yang cepat dari pimpinan DPR terkait penentuan kepengurusan fraksi. Menurutnya, kepengurusan fraksi yang sah adalah susunan yang telah memperoleh legalisasi dari Kementerian Hukum dan HAM.
“Kalau mau selesaikan secara cepat, segera diputuskan siapa yang bisa menjadi pegangan dari kedua kelompok itu. tentu yang sudah mendapatkan legalitas dari pemerintah,” kata Fadli.
Ia tak menampik ada proses hukum yang masih berjalan dari persoalan yang menimpa PPP. Meskipun begitu, keputusan fraksi yang sah di DPR penting agar kinerja dewan tak terhambat. Menurutnya, jika proses hukum tersebut sudah final dan mengikat, siapapun pemenangnya di mata hukum, wajib menjadi fraksi yang sah, walaupun itu Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie.
“Jika belakangan ada putusan (hukum) berbeda, dengan otomatis pula kepemimpinan fraksi juga berubah sehingga tidak ada persoalan dualisme seperti ini,” tuturnya.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar kubu Agung Laksono, Bowo Sidik Pangarso, juga mengatakan hal yang sama. Menurutnya, konflik di partai politik jelas mengganggu kinerja DPR baik secara legislasi, budgeting hingga pengawasan. Untuk mencegah agar gangguan kinerja tak berlarut-larut, keputusan yang cepat menjadi jalan terbaik dari permasalahan ini.
Ia menuturkan, salah satu persoalan yang timbul konflik di Partai Golkar adalah akibat dari elit partai politik itu sendiri. Atas dasar itu, kinerja DPR wajib dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh anggota dewan secara individual. Bila perlu, anggota DPR tak perlu ‘takut’ dengan kekuasaan partai yang membelenggu.
“Ada apa? Mengapa elit politik ingin menguasai partai berlama-lama (menjabat). Karena ada kekuasaan di DPR oleh partai yang ke depan harus dihilangkan. Ke depan harus ada aturan jangan mudah me-recall anggota DPR oleh partai. Ketakutan ini harus dihilangkan,” tutupnya.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, mengatakan perpecahan partai tersebut dapat berdampak kepada kinerja DPR. Bukan hanya kinerja di bidang legislasi saja, tapi juga kinerja pengawasan terhadap kebijakan atau program yang dilaksanakan oleh pemerintah.
“Jika konflik terus terjadi, efektifitas dalam konteks pembuatan UU dan efektifitas dalam pengawasan kinerja pemerintah bisa tak terjadi,” kata Ray dalam sebuah diskusi, di Jakarta, Kamis (26/3).
Dalam kinerja legislasi, lanjut Ray, konflik ini bisa menyebabkan kelahiran penyusunan RUU berjalan mandek. Bahkan, ia menduga kinerja legislasi dewan akan sama pada DPR periode lalu atau bisa lebih buruk. Hal ini semakin menyebabkan pamor DPR di mata masyarakat terus menurun. Padahal, jika tak ada konflik internal di kedua partai tersebut, efektifitas kinerja DPR bisa lebih baik dari periode sebelumnya. Hal ini dikarenakan DPR periode sekarang bisa dengan leluasa mengawasi kinerja pemerintah.
“Kalau sebenarnya tidak ada perpecahan internal, mungkin ini DPR yang agak dinamik,” katanya.
Hal sama diutarakan Anggota DPR Fadli Nursal. Politisi PPP dari kubu Romahurmuziy ini menilai, jika kinerja DPR tak ingin terganggu maka perlu ada keputusan yang cepat dari pimpinan DPR terkait penentuan kepengurusan fraksi. Menurutnya, kepengurusan fraksi yang sah adalah susunan yang telah memperoleh legalisasi dari Kementerian Hukum dan HAM.
“Kalau mau selesaikan secara cepat, segera diputuskan siapa yang bisa menjadi pegangan dari kedua kelompok itu. tentu yang sudah mendapatkan legalitas dari pemerintah,” kata Fadli.
Ia tak menampik ada proses hukum yang masih berjalan dari persoalan yang menimpa PPP. Meskipun begitu, keputusan fraksi yang sah di DPR penting agar kinerja dewan tak terhambat. Menurutnya, jika proses hukum tersebut sudah final dan mengikat, siapapun pemenangnya di mata hukum, wajib menjadi fraksi yang sah, walaupun itu Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie.
“Jika belakangan ada putusan (hukum) berbeda, dengan otomatis pula kepemimpinan fraksi juga berubah sehingga tidak ada persoalan dualisme seperti ini,” tuturnya.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar kubu Agung Laksono, Bowo Sidik Pangarso, juga mengatakan hal yang sama. Menurutnya, konflik di partai politik jelas mengganggu kinerja DPR baik secara legislasi, budgeting hingga pengawasan. Untuk mencegah agar gangguan kinerja tak berlarut-larut, keputusan yang cepat menjadi jalan terbaik dari permasalahan ini.
Ia menuturkan, salah satu persoalan yang timbul konflik di Partai Golkar adalah akibat dari elit partai politik itu sendiri. Atas dasar itu, kinerja DPR wajib dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh anggota dewan secara individual. Bila perlu, anggota DPR tak perlu ‘takut’ dengan kekuasaan partai yang membelenggu.
“Ada apa? Mengapa elit politik ingin menguasai partai berlama-lama (menjabat). Karena ada kekuasaan di DPR oleh partai yang ke depan harus dihilangkan. Ke depan harus ada aturan jangan mudah me-recall anggota DPR oleh partai. Ketakutan ini harus dihilangkan,” tutupnya.