Akhirnya, PT Pertamina (Persero) dan Total E&P Indonesie bertemu dalam satu meja membahas Blok Mahakam. Kedua perusahaan itu mulai membicarakan soal skema transisi pengelolaan Blok Mahakam, Kalimantan Timur. Nantinya, skema akan berlaku selama dua tahun dalam transisi pengelolaan Blok Mahakam terhitung tahun 2015-2017.
Pertemuan itu berlangsung di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Jumat (27/3). Menteri ESDM Sudirman Said duduk memimpin pertemuan antara Dirut Pertamina Dwi Soetjipto, Presiden Total E&P Indonesie, Hardy Pramono, dan Presiden Direktur Inpex Indonesia, Shunichiro Sugaya.
Selain kedua pihak, hadir pula jajaran pemerintah, antara lain Pelaksana Tugas Dirjen Migas Kementerian ESDM, I Gusti Nyoman Wiratmaja, Kepala Unit Pengendalian Kinerja Kementerian ESDM, Widhyawan Prawiraatmadja, dan Kepala SKK Migas, Amien Sunaryadi.
Sudirman Said mengatakan, dalam pertemuan itu pihaknya sudah menjelaskan kepada manajemen Total dan Inpex bahwa pemerintah menolak usulan Total agar diberikan kesempatan kembali mengelola Blok Mahakam selama lima tahun sejak 2017 hingga 2022. Ia mengatakan, pihaknya sudah memutuskan Pertamina akan melanjutkan pengelolaan Blok Mahakam mulai 1 Januari 2018. Menurut Sudirman, baik Total maupun Inpex sepakat dengan keputusan pemerintah tersebut.
"Total dan Inpex siap menjaga kelangsungan produksi Mahakam dan siap menjalankan masa transisi berjalan mulus. Mereka adalah perusahaan internasional yang mempunyai reputasi, sehingga tidak akan pergi begitu saja," ujar Sudirman dalam jumpa pers seusai memimpin pertemuan tersebut.
Sudirman menjelaskan, keputusannya itu diambil dalam rapat yang dihadiri Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri BUMN Rini Soemarno, Wamenkeu Mardiasmo, Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi, dan Dirut Pertamina Dwi Soetjipto pada tanggal 7 Maret lalu.
Menindaklanjuti keputusan pemerintah, Sudirman telah menyampaikan kepada para pihak untuk segera membuat skema transisi. Ia berharap skema itu bisa rampung dalam dua minggu ke depan atau paling lambat 13 April 2015. Dirinya juga mengatakan, pemerintah menginginkan dalam skema yang disepakati nantinya ada pembentukan tim transisi.
"Kami juga berharap dalam dua minggu ini ada kapastian apakah Pertamina bisa masuk sebagai minoritas saham di Mahakam sebelum 2017, sehingga punya dasar untuk melanjutkan Mahakam setelah 2017," katanya.
Ia menegaskan, pemerintah tidak mau berlama-lama dalam menangani transisi Blok Mahakam. Selain itu, Sudirman juga berharap penerimaan skema keikusertaan Total setelah 2017. Namun, dirinya menegaskan bahwa keputusan terkait hal itu sepenuhnya kewenangan Pertamina dan Total.
"Namun, itu semua tergantung negosiasi b to b antara Pertamina dan Total dalam 2 minggu ini. Kami tidak ikut campur," ujarnya.
Petisi Blok Mahakam
Di hari yang sama, para guru besar berbagai universitas memberikan petisi terkait Blok Mahakam. Mereka datang untuk mengingatkan pemerintah supaya tetap konsisten memberikan Pertamina hak pengelolaan Blok Mahakam sepenuhnya setelah kontrak berakhir. Guru Besar Universitas Indonesia Sri Edi Swasono menegaskan, arah pemerintah sudah sangat baik dengan tetap memberikan pengelolaan Blok Mahakam kepada Pertamina tunduk pada konstitusi dan tunduk pada kehendak rakyat.
"Arah pemerintah sudah sangat baik," katanya.
Petisi yang disampaikan para professor itu berisi delapan poin. Pertama, mereka menuntut pemerintah untuk segera menerbitkan surat keputusan penyerahan 100% saham Blok Mahakam kepada Pertamina, tanpa kewajiban mengikutsertakan Total dan INPEX. Kedua, meminta kepada Total, INPEX, dan para antek pendukungnya, termasuk para oknum begal di seputar Istana, untuk menghentikan segenap upaya mempengaruhi pemerintah dalam memutuskan penyerahan 100% Blok Mahakam kepada Pertamina.
Selanjutnya, meminta pemerintah menertibkan para oknum pejabat yang terus mencari-cari alasan dan menggiring opini publik untuk masih memberi kesempatan kepada asing memiliki saham Blok Mahakam. Mereka juga meminta pemerintah untuk berperan aktif mengendalikan dan menjamin penyerahan 10% saham Pertamina di Blok Mahakam kepada Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutai Kartanegara. Partisipasi kedua Pemda memiliki saham Blok Mahakam bersama Pertamina harus diwujudkan dalam sebuah konsorsium yang tidak melibatkan perusahaan swasta.
Tak hanya itu, mereka juga meminta pemerintah, SKK Migas, dan Total untuk segera memberi kesempatan kepada Pertamina melakukan berbagai langkah dan program yang dibutuhkan guna menjamin terwujudnya pengalihan pengelolaan Mahakam secara lancar selama masa transisi. Kepada semua pihak, mereka meminta untuk menghentikan intervensi, melakukan KKN, dan menggadaikan kekayaan rakyat dalam rangka berburu rente dan memenuhi kepentingan pihak asing maupun para investor.
Sementara itu, kepada menajemen Pertamina mereka meminta untuk konsisten dengan sikap yang telah dinyatakan oleh manajemen Pertamina terdahulu sejak 2010, yakni mau dan mampu mengelola 100% saham Blok Mahakam. Terakhir, kepada KPK mereka meminta untuk memantau dan mencermati langkah-langkah yang diambil pemerintah dan para begal di seputar pemerintahan, dalam proses menuju penetapan status kontrak dan pemilikan saham Blok Mahakam agar bebas dari tindak KKN.
Pertemuan itu berlangsung di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Jumat (27/3). Menteri ESDM Sudirman Said duduk memimpin pertemuan antara Dirut Pertamina Dwi Soetjipto, Presiden Total E&P Indonesie, Hardy Pramono, dan Presiden Direktur Inpex Indonesia, Shunichiro Sugaya.
Selain kedua pihak, hadir pula jajaran pemerintah, antara lain Pelaksana Tugas Dirjen Migas Kementerian ESDM, I Gusti Nyoman Wiratmaja, Kepala Unit Pengendalian Kinerja Kementerian ESDM, Widhyawan Prawiraatmadja, dan Kepala SKK Migas, Amien Sunaryadi.
Sudirman Said mengatakan, dalam pertemuan itu pihaknya sudah menjelaskan kepada manajemen Total dan Inpex bahwa pemerintah menolak usulan Total agar diberikan kesempatan kembali mengelola Blok Mahakam selama lima tahun sejak 2017 hingga 2022. Ia mengatakan, pihaknya sudah memutuskan Pertamina akan melanjutkan pengelolaan Blok Mahakam mulai 1 Januari 2018. Menurut Sudirman, baik Total maupun Inpex sepakat dengan keputusan pemerintah tersebut.
"Total dan Inpex siap menjaga kelangsungan produksi Mahakam dan siap menjalankan masa transisi berjalan mulus. Mereka adalah perusahaan internasional yang mempunyai reputasi, sehingga tidak akan pergi begitu saja," ujar Sudirman dalam jumpa pers seusai memimpin pertemuan tersebut.
Sudirman menjelaskan, keputusannya itu diambil dalam rapat yang dihadiri Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri BUMN Rini Soemarno, Wamenkeu Mardiasmo, Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi, dan Dirut Pertamina Dwi Soetjipto pada tanggal 7 Maret lalu.
Menindaklanjuti keputusan pemerintah, Sudirman telah menyampaikan kepada para pihak untuk segera membuat skema transisi. Ia berharap skema itu bisa rampung dalam dua minggu ke depan atau paling lambat 13 April 2015. Dirinya juga mengatakan, pemerintah menginginkan dalam skema yang disepakati nantinya ada pembentukan tim transisi.
"Kami juga berharap dalam dua minggu ini ada kapastian apakah Pertamina bisa masuk sebagai minoritas saham di Mahakam sebelum 2017, sehingga punya dasar untuk melanjutkan Mahakam setelah 2017," katanya.
Ia menegaskan, pemerintah tidak mau berlama-lama dalam menangani transisi Blok Mahakam. Selain itu, Sudirman juga berharap penerimaan skema keikusertaan Total setelah 2017. Namun, dirinya menegaskan bahwa keputusan terkait hal itu sepenuhnya kewenangan Pertamina dan Total.
"Namun, itu semua tergantung negosiasi b to b antara Pertamina dan Total dalam 2 minggu ini. Kami tidak ikut campur," ujarnya.
Petisi Blok Mahakam
Di hari yang sama, para guru besar berbagai universitas memberikan petisi terkait Blok Mahakam. Mereka datang untuk mengingatkan pemerintah supaya tetap konsisten memberikan Pertamina hak pengelolaan Blok Mahakam sepenuhnya setelah kontrak berakhir. Guru Besar Universitas Indonesia Sri Edi Swasono menegaskan, arah pemerintah sudah sangat baik dengan tetap memberikan pengelolaan Blok Mahakam kepada Pertamina tunduk pada konstitusi dan tunduk pada kehendak rakyat.
"Arah pemerintah sudah sangat baik," katanya.
Petisi yang disampaikan para professor itu berisi delapan poin. Pertama, mereka menuntut pemerintah untuk segera menerbitkan surat keputusan penyerahan 100% saham Blok Mahakam kepada Pertamina, tanpa kewajiban mengikutsertakan Total dan INPEX. Kedua, meminta kepada Total, INPEX, dan para antek pendukungnya, termasuk para oknum begal di seputar Istana, untuk menghentikan segenap upaya mempengaruhi pemerintah dalam memutuskan penyerahan 100% Blok Mahakam kepada Pertamina.
Selanjutnya, meminta pemerintah menertibkan para oknum pejabat yang terus mencari-cari alasan dan menggiring opini publik untuk masih memberi kesempatan kepada asing memiliki saham Blok Mahakam. Mereka juga meminta pemerintah untuk berperan aktif mengendalikan dan menjamin penyerahan 10% saham Pertamina di Blok Mahakam kepada Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutai Kartanegara. Partisipasi kedua Pemda memiliki saham Blok Mahakam bersama Pertamina harus diwujudkan dalam sebuah konsorsium yang tidak melibatkan perusahaan swasta.
Tak hanya itu, mereka juga meminta pemerintah, SKK Migas, dan Total untuk segera memberi kesempatan kepada Pertamina melakukan berbagai langkah dan program yang dibutuhkan guna menjamin terwujudnya pengalihan pengelolaan Mahakam secara lancar selama masa transisi. Kepada semua pihak, mereka meminta untuk menghentikan intervensi, melakukan KKN, dan menggadaikan kekayaan rakyat dalam rangka berburu rente dan memenuhi kepentingan pihak asing maupun para investor.
Sementara itu, kepada menajemen Pertamina mereka meminta untuk konsisten dengan sikap yang telah dinyatakan oleh manajemen Pertamina terdahulu sejak 2010, yakni mau dan mampu mengelola 100% saham Blok Mahakam. Terakhir, kepada KPK mereka meminta untuk memantau dan mencermati langkah-langkah yang diambil pemerintah dan para begal di seputar pemerintahan, dalam proses menuju penetapan status kontrak dan pemilikan saham Blok Mahakam agar bebas dari tindak KKN.