Naikkan Harga BBM, YLKI: Jokowi Tidak Punya Empati
Berita

Naikkan Harga BBM, YLKI: Jokowi Tidak Punya Empati

Alasan kenaikan BBM mengikuti harga minyak mentah dunia dan kurs rupiah yang ambruk dinilai tidak adil.

Oleh:
Ali
Bacaan 2 Menit
Ketua Pengurus Harian YLKI, Sudaryatmo (paling kiri). Foto: RES
Ketua Pengurus Harian YLKI, Sudaryatmo (paling kiri). Foto: RES

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo mengatakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan oleh pemerintah Joko Widodo (Jokowi) tanpa diiringi rasa empati terhadap masyarakat.

Ia menyatakan harapan masyarakat ada kehidupan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di era Jokowi justru malah terbukti sebaliknya. Beberapa harga dan tarif komoditas publik dinaikkan. “Harga BBM ditetapkan dengan ukuran pasar, tanpa justifikasi yang lebih rasional dan komprehensif,” ujarnya di kantor YLKI, Jakarta, Rabu (1/4).

Sudaryatmo mencatat setidaknya ada enam poin yang perlu dikritisi terhadap pemerintah Jokowi yang kerap menaikan harga BBM ini. Pertama, semua komoditas publik, baik dari sektor barang dan/atau jasa, mengalami kenaikan atas dampak kenaikan harga BBM yang lalu.

Lebih lanjut, ia mengatakan pemerintah memang pernah menurunkan harga BBM setelah itu, tetapi penurunan itu tidak terjadi pada komoditas publik yang sudah terlanjur naik. “Jadi, praktisnya, turunnya harga BBM tidak dirasakan manfaatnya kecuali oleh para pemilik kendaraan bermotor pribadi,” ujarnya.

Kedua, Sudaryatmo menilai pemerintah telah gagal mewujudkan tarif angkutan umum yang adil bagi masyarakat, bahkan bagi operator sekalipun. Dengan harga BBM yang fluktuatif mengakibatkan tarif angkutan kota menjadi fluktuatif juga. “Ini karena pemerintah tidak punya skema tarif angkutan kota yang lebih visible dan berjangka panjang,” ujarnya.

“Hasil survey YLKI bersama mitra di enam ibukota provinsi, Jakarta, Denpasar, Lombok, Pontianak, Bandar Lampung, dan Manado menunjukan kenaikan harga BBM mempunyai dampak luas karena secara langsung akan menaikan harga barang-barang yang disebabkan naiknya ongkos transportasi,” tambahnya.

Ketiga, Sudaryatmo menyatakan seharusnya pemerintah tidak mencabut subsidi energi secara serentak, sebelum menyiapkan skema kebijakan untuk mengamankan atas dampak yang ditimbulkan. Termasuk menerapkan harga BBM secara fluktuatif.

Halaman Selanjutnya:
Tags:

Berita Terkait