Senin, 13 April 2015
Guilty by Association
Kepentingan terbaik negara saat ini adalah mempertahankan dan membangun KPK dan POLRI yang bersih, berintegritas, berkemampuan dan efektif dalam fungsi-fungsinya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diperintahkan oleh UU Anti Korupsi dan UU KPK.
RED
Dibaca: 11829 Tanggapan: 0
Guilty by Association
Ilustrasi: BAS

Sepertinya ada tradisi yang mengakar dalam sistem politik manapun untuk menerapkan konsep “guilty by association” dalam rangka melakukan “bersih-bersih politik”. Dalam perpolitikan modern, tradisi tersebut menjadi mulai dikenal luas di era tahun 1950-1956 di Amerika Serikat, ketika Senator Partai Republik, Joseph MccArthy dari negara bagian Wisconsin, melancarkan kampanye anti komunisme yang kemudian menyebar menjadi semacam “doktrin publik AS” atau lebih tepatnya “ketakutan massal” pada waktu itu, yang merasuk ke dalam sistem politik dan sosial AS.

Semuanya timbul karena adanya ketakutan berlebihan akan bahaya masuknya paham komunisme dan penyusupan agen Soviet ke dalam birokrasi, badan-badan publik dan sistem sosial di AS. Pengaruhnya begitu meluas ke dalam sendi-sendi kehidupan bermasyrakat, sehingga bahkan banyak pekerja seni dihambat dalam mengekspresikan karyanya bilamana mereka disangka terkait dengan apapun yang berbau merah atau kiri. Saya pernah menonton satu film Amerika, tapi lupa judul dan aktornya, yang bercerita tentang seorang sutradara film yang dihambat masuk ke dalam industri film di AS, setelah ia ketahuan terlihat hadir dalam suatu rapat serikat buruh kiri di AS.

Dalam perkembangannya ketakutan massal ini meluas menjadi suatu sikap atau cara yang efektif untuk menuduh seseorang atau sekelompok orang, tanpa bukti yang kuat, atau dengan sistem pembuktian yang tidak fair, telah terlibat dalam suatu tindakan melanggar hukum. Tujuan yang sebenarnya adalah untuk meredam kritik politik.

Praktik ini tidak hanya diterapkan di AS waktu itu, bahkan kita ingat, untuk kepentingan kekuasaannya, secara masif Mao Zedong sepanjang tahun 1966-1976 melancarkan revolusi budaya untuk “memurnikan kembali” ajaran-ajarannya (kekuasaannya), dengan menyingkirkan elite politik dan ribuan intelektual Tiongkok, dengan menggunakan tangan “The Gang of Four”, termasuk isteri ketiga Mao, Jiang Qing, sehingga tokoh-tokoh moderat seperti Liu Shaoqi and Deng Xiaoping tersingkir.

Hal yang mirip juga terjadi sebelumnya di zaman Stalin di Rusia antara tahun 1936-1939 dimana Stalin menjadikan jutaan orang dikurung di “Gulag Labor Prison” dan kelaparan melanda Rusia. Di Indonesia ini terjadi pada tahun 1965 sampai berakhirnya kekuasaan Orde Baru dimana setiap orang yang berpandangan kiri, atau mereka yang terasosiasi dengan mereka, dianggap menghidupkan bahaya laten komunisme, dan harus disingkirkan.

Di Kamboja terjadi pada tahun 1975-1979 ketika Pol Pot dan Khieu Samphan melakukan apa yang sekarang disebut sebagai “The Cambodia Genocide”. Hal yang mirip terjadi di banyak negara Amerika Latin, dan bahkan sekarang ini dikhawatirkan bisa berkembang ke arah sana, bila ketakutan massal di negara-negara barat terhadap terorisme terus berkembang menjadi ketakutan terhadap Islam dan apa saja yang berbau Islam.

Apa yang sekarang terjadi di Indonesia, dimana dengan dalih penegakan hukum, sekelompok oknum bahkan penegak hukum sudah menunjukkan indikasi mengarahkan fungsi negara menjadi “Negara Polisi” (Mochtar Pabottinggi, Kompas 27 Maret 2015), kita merasakan hal yang serupa. Kegagalan pemimpin untuk segera meluruskan hal ini betul-betul merupakan ancaman nyata. Ancaman atas fungsi hukum, arti dan praktik demokrasi yang benar, dan upaya untuk membangun sistem integritas nasional.

Ketika KPK dilemahkan, dan pimpinan KPK dilumpuhkan dengan jeratan atau dalih penegakan hukum, dan pendukung-pendukung utamanya terancam dipenjarakan, juga dengan alasan penegakan hukum, kita secara sadar dibawa ke arah bahaya itu. Siapa saja yang terasosiasi dengan suatu pihak, gerakan atau individu yang melakukan upaya pemberantasan korupsi, bisa dibungkam.

Sekelompok penegak hukum, yang mengatasnamakan lembaga penegak hukum, dan karenanya seharusnya merupakan representasi negara dalam penegakan hukum, bisa berkelit bahwa mereka sekadar melakukan penegakan hukum. Ada laporan masyarakat yang harus diproses. Ada pasal pidana yang disangka dilanggar. Ada bukti permulaan yang bisa dikait-kaitkan. Jadilah semuanya bisa dibungkus dalam kerangka penegakan hukum murni.

Sesederhana itukah negara melihat semua persoalan pelemahan KPK sekarang ini? Sesederhana itukah negara menyikapi bahwa benturan antara sekelompok elit di kepolisian dengan KPK dan aktivis antikorupsi harus diselesaikan dengan cara kriminalisasi? Ini bukan saja membingungkan masyarakat yang tidak paham hukum. Bahkan Wakil Presiden pun yang dikenal pragmatis, dan sudah pasti  tahu betul bahwa semua ini jelas merupakan kriminalisasi, meminta pihak yang dikriminalisasi untuk mengikuti saja proses “penegakan hukum.” 

Siapapun di Indonesia dengan tingkat kecerdasan rata-rata bisa dengan mudah menyimpulkan bahwa ini merupakan upaya pelemahan KPK dan gerakan antikorupsi secara terstruktur dan sistematis. Negara yang demokratis dan sedang berupaya keras untuk membangun sistem integritas nasional pasti tidak akan melakukan hal ini. Pimpinan negara yang bijak dan punya kenegarawanan yang mumpuni pasti akan mengambil keputusan yang berbeda.

Hanya mengatakan “stop kriminalisasi”, tanpa melakukan upaya lanjutan ditingkat implementasi untuk menjadikan itu terlaksana, sangat tidak cukup untuk urusan segenting ini. Presiden dikenal sebagai orang yang selalu bermaklumat bahwa dirinya hanya ingin “bekerja dan bekerja” untuk negara dan rakyat kecil. Orang yang bekerja akan menyelesaikan masalah sepenting ini dengan tuntas, lengkap dengan latar belakang pemahaman kenapa semua ini terjadi, dan kemana arah kekisruhan ini diinginkan oleh yang membuat onar.

Seorang pemimpin tertinggi negara mempunyai semua resources yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan berdasarkan fakta, analisis matang dan dasar sosial politik untuk menentukan mana yang diperlukan demi kepentingan terbaik negara. Tidak mungkin kepentingan terbaik negara adalah membuat suasana politik tidak kondusif, lembaga negara penegak hukum saling berselisih, dan upaya pemberantasan korupsi terhambat atau menjadi dilemahkan. Kepentingan terbaik negara saat ini adalah justru memperkuat KPK, meningkatkan efektivitas gerakan antikorupsi, dan hanya dengan kondisi Indonesia yang bersih, ekonomi negara bisa dibangun secara tertata baik, dan kesejahteraan bisa mulai menggapai kepentingan rakyat banyak.

Kepentingan terbaik negara saat ini adalah mempertahankan dan membangun KPK dan POLRI yang bersih, berintegritas, berkemampuan dan efektif dalam fungsi-fungsinya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diperintahkan oleh UU Anti Korupsi dan UU KPK. Prioritas buat KPK adalah memperbaiki UU Anti Korupsi dan UU KPK sehingga semua hambatan yang terjadi selama ini dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi bisa disingkirkan.

Prioritas lain adalah menguatkan kelembagaan KPK dengan anggaran yang cukup, rekruitmen langsung penyidik dan penuntut tidak hanya dari tenaga POLRI dan Kejaksaan, tetapi juga sumber-sumber lain. Kemudian masukkan juga dalam prioritas segera, pemilihan komisioner KPK secara independen oleh Pansel yang berintegritas tanpa campur tangan pemerintah maupun parlemen. Ini bisa dlakukan dengan Perppu sambil menyusun perubahan UU KPK. Demikian juga, diprioritaskan dukungan politik Presiden dan semua bawahannya tanpa syarat, dan akhirnya dihentikannya semua proses kriminalisasi dan pelemahan dari pihak manapun juga, termasuk praktik politik kriminalisasi dengan meminjam konsep “guilty by association”. Semuanya dengan prioritas pelaksanaan mana saja dulu yang dimungkinkan pelaksanaannya secara cepat..

Kericuhan POLRI dan KPK di masa datang hanya bisa dihentikan kalau pada saat yang sama reformasi POLRI dilakukan dengan cepat. Reformasi untuk POLRI jelas merupakan bagian dari reformasi kelembagaan secara menyeluruh terhadap sejumlah lembaga negara penegak hukum lainnya seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Tidak ada dimanapun juga suatu reformasi akan berhasil bila pelaksanaannya diserahkan kepada lembaga yang akan direformasi sebagaimana dipraktikkan selama ini.

Reformasi bukan hanya sekadar tugas melakukan governance audit yang menghasilkan cetak biru. Reformasi juga  mengharuskan dilakukannya perubahan UU Kepolisian dan membangun sistem integritas di POLRI. Reformasi POLRI harus disertai dengan pemberian anggaran yang cukup dan otoritas kepada pelaksana reformasi untuk melaksanakannya ditingkat lapangan. Apa yang sudah dilakukan selama ini di Mahkamah Agung memenuhi beberapa unsur diatas, tetapi masih jauh dari efektif karena pelaksanaannya sangat tergantung pada kemampuan dan keputusan politik internal MA. Apa yang sudah dilakukan di kejaksaan dan kepolisian masih jauh dari itu. Sudah saatnya kuasa untuk melakukan reformasi Kejaksaan dan Kepolisian serta MA dilakukan dengan meminjam sistem yang dilakukan di Mahkamah Agung, tetapi juga sudah saatnya kuasa untuk melaksanakan reformasi tersebut termasuk detail di lapangan dilakukan oleh suatu kementerian atau badan independen yang ditugasi oleh undang-undang.

Pada waktu pembentukan kabinet oleh sejumlah presiden terakhir, saya mengharapkan dibentuknya Kementerian Reformasi dibawah kendali lengsung Presiden. Hasil kajian, sistem yang dibangun dan rekomendasi yang dhasilkan oleh tim-tim teknis reformasi birokrasi yang berada di bawah Kementerian PAN dan tim independen lainnya bisa diadopsi dengan komando pelaksanaan berada di bawah kekuasaan tertinggi, yaitu Presiden. Hanya dengan itu semua kampanye pilpres yang dijanjikan oleh calon Presiden tentang reformasi hukum, penegakan hukum dan pemberantan korupsi bisa diwujudkan.

Pada waktu menjabat sebagai Gubernur DKI, bersama Wagub, Jokowi mengatakan tidak perlu lagi semua riset, studi dan rekomendasi baru untuk memperbaiki Jakarta, tetapi cukup ambil saja semua hasil-hasil riset, studi dan rekomendasi yang dilakukan oleh para ahli yang selama ini menyesaki dan tersimpan di laci Gubernur-gubernur yang lalu, dan laksanakan salah satunya. Buktinya perbaikan Kota Jakarta terjadi juga.

Begitu juga dengan reformasi hukum dan lembaga hukum, ambil saja  dan kumpulkan hasil-hasil itu dari laci-laci Kapolri, Kejagung, MA dan bahkan Ketua KPK serta Presiden, dan laksanakan salah satunya dengan cepat dan konsekwen. Presiden sendiri dengan bantuan semua resources-nya, hanya harus memastikan bahwa semua itu terjadi.

Jadi, selamat membuka laci-laci itu, Tuan Presiden, dan jangan lupa, stop kriminalisasi!

 

Awal April 2015

ATS

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.