Ini Sebelas Program Prioritas Calon Kapolri Badrodin Haiti
Utama

Ini Sebelas Program Prioritas Calon Kapolri Badrodin Haiti

Komisi III cenderung memberikan persetujuan, meski jabatan Badrodin nantinya berlangsung tidak lama.

Oleh:
RFQ
Bacaan 2 Menit
Badrodin Haiti saat menjalani fit and proper test di Komisi III DPR, Kamis (16/4). Foto: RES
Badrodin Haiti saat menjalani fit and proper test di Komisi III DPR, Kamis (16/4). Foto: RES
Uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan Komisi III DPR terhadap calon Kapolri Komjen Badrodin Haiti digelar Kamis (16/4). Sejumlah visi dan misi Badrodin dipaparkan di depan sejumlah anggota Komisi III. Mulai dari penataan internal di tubuh Polri, hingga pengawasan diperkuat.

Dalam paparannya, Badrodin Haiti menitikberatkan pada sebelas program prioritas yang diusungnya. Pertama, penataan dalam pembinaan personil. Menurutnya program tersebut penting dalam rangka menjadikan personil Polri yang tangguh dalam memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat.

Kedua, program penataan kelembagaan serta meningkatkan budaya anti korupsi. Bukan menjadi rahasia umum, acapkali mendapat stigma masih adanya oknum anggota Polri yang ‘bermain mata’ dengan pihak berpekara. Oleh sebab itu, program tersebut mesti dijadikan budaya agar mengakar di setiap jajaran Polri terhadap gerakan anti korupsi.

Ketiga, program peningkatan profesionalisme anggota Polri. Program tersebut memang terus ditingkatkan dari tahun ke tahun. Profesionalisme menjadi modal utama dalam pemberian pelayanan masyarakat yang prima, termasuk memberikan pengayoman dan ketertiban di tengah masyarakat. Keempat, peningkatan kesejahteraan Polri serta pemenuhan sarana dan prasarana khusus.

Kelima, program peningkatan perlindungan terhadap warga negara dalam rangka peningkatan rasa aman. Khusus program ini menjadi titik balik yang belakangan masyarakat diteror dengan aksi begal di berbagai tempat. Perlindungan terhadap masyarakat bakal ditingkatkan dengan mekanisme pencegahan dan penindakan terhadap pelaku kejahatan.

Keenam, membangun partisipasi publik dalam pengamanan lingkungan. Ketujuh, program mengintensifkan sinergisitas polisional dengan kementerian dan lembaga. Kedelapan, meningkatkan program penegakan hukum yang profesional, obyektif dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Khusus program tersebut, Polri kerap mendapat sorotan. Penegakan hukum yang dilakukan Polri diharapkan nantinya dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel.

Kesembilan, program mempersiapkan rencana pengamanan dan rencana kontijensi Pemilukada serentak. Menurutnya Pemilukada serentak mesti disiapkan pengamanan yang prima. Langkah itu dalam rangka menghindari aksi yang kerusuhan yang acapkali terjadi dalam beberapa Pemilukada.

Kesepuluh, penguatan pengawasan Polri. Program ini menjadi penting khususnya di tingkat daerah yakni Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) dan tingkat Mabes yakni Itwasum. Dengan penguatan pengawasan diharapkan jajaran Polri dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional, tranparan dan akuntabel. Terakhir, kesebelas, Badrodin menekankan pada program pelaksanaan quick wins Polri yang dari tahun ke tahun terus diperbaiki.

Menanggapi paparan Badrodin, mayoritas anggota komisi III mengamini. Bahkan, secara tegas memberikan persetujuan agar Badrodin diangkat menjadi Kapolri definitif. Dossy Iskandar, misalnya. Anggota Komisi III dari Fraksi Hanura ini berpandangan institusi Polri memerlukan pemimpin yang berahlak baik. Ia menilai Badrodin sosok calon pemimpin Polri yang berkualitas.

“Masa jabatan 15 bulan tidak mudah, tapi dengan masa itu bapak percaya diri wujudkan apa yang digambarkan. Isu strategis pada kebijakan pemberantasan korupsi, sistem terpecaya Diluar itu hanura berharap bapak bisa buat langkah spektakuler Polri Indonesia,” ujarnya.

Anggota Komisi III lainnya, Jhon Kennedy Aziz, berpandangan tak perlu melakukan pendalaman visi misi dan program prioritas calon Kapolri. Pasalnya, Badrodin dinilai telah memenuhi persyaratan untuk kemudian diberikan persetujuan menjadi Kapolri. Fraksi tempatnya bernanung yakni Golkar akan memberikan persetujuan.

“Berdasarkan pandangan tersebut, Fraksi Golkar minta Komisi III untuk meneruskan proses ini lebih lanjut sesuai proses yang ada. Ikan sepat ikan gabus, makin cepat makin bagus,” ujarnya.

Anggota Komisi III dari Fraksi Nasdem Rio Capella menambahkan, nasib Polri dapat diubah dengan Kapolri yang memiliki integritas dan profesionalisme tinggi. Meski masa jabatan Badrodin menjadi Kapolri terbilang pendek, namun ia yakin dapat menjadi lembaga penegak hukum yang semakin profesional dan dipercaya masyarakat.

“Walau waktu singkat, kita berharap pak Badrodin Haiti tinggalkan kenangan baik,” pungkasnya.
Tags:

Berita Terkait